Ini UU Ekstradisi Pemicu Demo Besar-Besaran di Hong Kong

Demonstrasi di Hong Kong (Reuters/Tyrone Siu)
15 Agustus 2019 05:10 WIB Chelin Indra Sushmita Internasional Share :

Solopos.com, HONG KONG Aksi demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Hong Kong selama dua pekan terakhir cukup menjadi sorotan. Aksi tersebut menimbulkan bentrokan antara massa pro-demokrasi dengan pihak kepolisian.

Dikutip dari BBC, Rabu (14/8/2019) demonstrasi di Hong Kong dipicu oleh Undang-Undang (UU) Ekstradisi yang disebut bakal mengancam kebebasan masyarakat setempat. UU tersebut bakal menyerahkan penjahat dari pemerintah China, Macau, atau Taiwan. Sejumlah pejabat di Hong Kong menegaskan keberadaan UU tersebut tak lain memberi perlindungan dari tindak kejahatan.

Pemerintah Hong Kong menyatakan pengadilan bakal mempertimbangkan permintaan ekstradisi. Ekstradisi adalah penyerahan orang yang dianggap melakukan kejahatan kepada negara lain yang diatur dalam perjanjian khusus.

Dalam UU Ekstradisi Hong Kong, pelaku kejahatan agama dan politik bakal mendapat pengecualian. Pemerintah juga menjamin hanya akan menyerahkan terdakwa yang sudah divonis penjara seumur hidup atau minimal tujuh tahun.

UU Ekstradisi tersebut memicu kritik dari kelompok yang khawatir warga menjadi subjek penyiksaan dan peradilan yang tidak adil berdasarkan hukum China. Aktivis Human Rights Watch, Sophie Richardson, mengatakan, UU Ekstradisi membuat warga Hong Kong yang bekerja di sektor terkait daratan utama terancam.

Kelompok penentang UU Ekstradisi Hong Kong menyebar ke berbagai kalangan. Mulai dari pelajar, ibu rumah tangga, pegawai kantoran, hingga aktivis. Mereka membuat petisi membatalkan UU Ekstradisi tersebut sejak Juni 2019.

Aksi demonstrasi menolak UU Ekstradisi di Hong Kong pada Juni 2019 menjadi yang terbesar. Peristiwa ini sangat bersejarah setelah Hong Kong diserahkan Inggris ke China pada 1997 silam. Namun, berdasarkan pernyataan polisi, massa yang mengikuti demonstrasi di Hong Kong hanya berjumlah 240.000 orang.

Gelombang protes terkait UU Ekstradisi di Hong Kong terus berlanjut hingga Agustus 2019. Warga menuntut pemerintah mencabut UU tersebut. Bahkan, komisi di Kongres Amerika Serikat Mei 2019 lalu menjelaskan UU tersebut membuat Hong Kong rentan terhadap paksaan politik China. Hal itu juga semakin mengikis otonominya. Kekhawatiran serupa juga disuarakan Uni Eropa, khususnya pemerintah Inggris dan Kanada.

Kolom 3 hours ago

Puser Parto