Din Syamsudin: Jokowi Jangan Angkat Pejabat yang Halangi Muhammadiyah

Wapres Jusuf Kalla (tengah) didampingi Presiden Konferensi Agama dan Perdamaian se-Asia Din Syamsudin (kiri) di Gedung Merdeka Bandung, Jawa Barat, Rabu (3/6 - 2015). (Bisnis/Rachman)
15 Agustus 2019 21:00 WIB Iskandar Nasional Share :

Solopos.com, SUKOHARJO -- Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsudin, meminta pemerintah tidak mengangkat pejabat yang menghalangi kontribusi Muhammadiyah bagi bangsa dan negara. Dulu, kata dia, pernah ada pejabat yang disebut-sebut menghalangi kontribusi Muhammadiyah.

“Yang penting siapa pun yang memerintah jangan mengangkat pejabat yang menghalangi kontribusi Muhammadiyah bagi bangsa dan negara. Karena ini pernah terjadi. Karena menteri-menteri itu berbuat untuk kepentingan kelompok atau golongannya atau untuk partainya. Sehingga Muhammadiyah dihalang-halangi. Ini akan merugikan negara sendiri,” kata dia saat ditemui wartawan di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, Rabu (14/8/2019).

Din datang di kampus UMS untuk menghadiri Grand Opening Masa Taaruf (Masta) Penerimaan Mahasiswa Baru 2019 di Lapangan Kampus 2 UMS, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo. Dia berharap seluruh menteri yang akan datang harus profesional dan tidak menyerahkan kepentingan bangsa dan negara kepada yang tak profesional.

Karena itu, kapabilitas harus menjadi kriteria utama dan kemudian integritas. Dikhawatirkan jika menteri tidak profesional akan membuat urusan negara berantakan.

Tidak terkecuali menteri yang dari parpol yang menurutnya harus profesional. Din meminta pemilihan menteri tidak karena nepotisme dan like and dislike, “Jangan karena oligarki partai kemudian medorong-dorong kadernya yang tidak profesional. Ini nanti akan menjadi masalah bagi bangsa,” tegas dia.

Namun, papar dia, sebagai warga negara yang baik harus menerima apapun hasil proses hukum dan konstitusi yang menetapkan presiden dan wakil presiden yang akan dilantik Oktober 2019. Kepada pemerintahan baru dia berharap agar bisa membentuk kabinet dari kalangan profesional atau zaken kabinet.

Dia berpendapat Indonesia dengan segala permasalahan dan tantangan dewasa ini menuntut pemerintah yang lebih baik. Jokowi yang rencananya dilantik untuk periode II diminta harus bisa memastikan akan lebih baik dibanding yang pertama, seperti pesan dalam agama.

Artinya harus ada kerja dan kinerja terbaik, maka perlu didukung oleh pembantu-pembantu yang mempunyai kapabilitas, kemampuan, integritas yang bersifat melayani.

“Ini memang tidak mudah karena harus mengakomodasi kepentingan-kepentingan partai politik. Tapi kalau akhirnya mengakomodasi kepentingan partai politik dan masing-masing meminta jatah sekian dan bahkan tidak boleh kurang, saya membayangkan kinerja pemerintah yang akan datang akan tersandera oleh kepentingan-kepentingan partai politik. Ini tidak baik untuk Indonesia,” ujar Din.

Seyogyanya, kata dia, parpol harus mempunyai wawasan mana yang terbaik dari anak-anak bangsa. Baik dari parpol maupun dari nonpartai politik. Apalagi banyak menteri dari parpol selama ini dinilai kurang berorientasi untuk bekerja mengabdi untuk bangsa dan negara atau rakyat.

Mereka dinilai lebih banyak mengabdi untuk partainya. Di sini, kata dia, kepentingan partai tidak hilang meski menjadi pemangku amanat tingkat nasional.

Sebagai mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, ujar dia, orientasi Muhammadiyah bukan politik kekuasaan, tapi politik nilai, politik moral. Sehingga bukan posisi di pemerintahan.

Sebenarnya jika diberi kesempatan, kata dia, banyak kader Muhammadiyah yang mumpuni. Tapi kalau tak diberi kesempatan, bagi Muhammadiyah hal itu dinilai hal biasa.