Rencana Pemprov Jateng Gratiskan SPP, Ini Reaksi SMA Negeri di Solo

Ilustrasi sekolah. (Solopos/Whisnu Paksa)
13 Agustus 2019 18:30 WIB Tamara Geraldine Nasional Share :

Solopos.com, SOLO -- Munculnya wacana pembebasan sumbangan pengembangan pendidikan (SPP) bagi siswa sekolah menengah atas (SMA) negeri akan berimplikasi signifikan pada aturan di sekolah. Jika benar-benar diterapkan, sekolah tidak boleh lagi menarik SPP sama sekali.

Pihak sekolah mengaku belum mendapatkan sosialisasi terkait rencana tersebut. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMAN 4 Solo, Nanang Irawanto, mengatakan belum ada sosialisasi. Dia juga belum mendapatkan arahan apapun dari Cabang Dinas Wilayah VII terkait wacana tersebut.

“Belum ada sosialisasi apapun terkait wacana pembebasan SPP di SMAN di Kota Solo. Informasi dari pusat penarikan uang SPP untuk siswa SMAN tak boleh lebih dari Rp75.000 per bulan,” ujarnya, Senin (12/8/2019).

Nanang berharap para orang tua/wali murid tak mempermasalahkan wacana kebijakan itu. “Kemungkinan gratis itu mungkin tetapi masih menjadi wacana Disdikbud Jateng. Setelah wacana itu disetujui oleh DPRD Jateng, Cabang Disdik Wilayah VII akan adakan sosialisasi pembayaran SPP,” ujarnya.

Hal ini juga dikatakan Kepala SMAN 5 Solo sekaligus Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala SMAN 3 Solo, Yusmar Setyobudi. Dia memaparkan belum ada sosialisasi apapun yang dilakukan Cabang Disdik Wilayah VII terkait wacana pembebasan SPP.

“Belum ada sosialisasi apapun dari Cabang Disdik Wilayah VII. Besaran SPP yang dibayarkan setiap siswa bervariasi di masing-masing sekolah. Tergantung hasil kesepakatan antara komite sekolah dengan orang tua/wali murid. Saat rapat pleno, pengurus sekolah harus memaparkan program kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun ajaran,” kata dia.

Wakil Kepala SMAN 1 Solo, Gus Bambang, mengatakan besaran biaya SPP sudah disepakati maksimal Rp75.000 per bulan. “SPP bersifat sukarela dan tidak mengikat. Artinya, besaran SPP yang dibayar siswa bervariasi tergantung kondisi ekonomi keluarga siswa. Kalangan siswa yang berasal dari keluarga miskin diperbolehkan membayar SPP sesuai kondisi perekonomiannya.,” ujarnya.

Bambang mengungkapkan ada tiga sumber dana pengelolaan pelayanan pendidikan yakni pungutan, bantuan, dan sumbangan. Sekolah dilarang memungut uang sekolah terhadap orang tua/wali murid. Bantuan berasal dari pemerintah pusat maupun Pemprov Jateng. Sementara sumbangan harus berdasarkan kesepakatan komite sekolah dengan orang tua/wali murid.

“Bantuan Operasional Sekolah [BOS] siswa mendapatkan Rp1.4 juta per tahun dan Bantuan Operasional Pendidikan [BOP] Rp1 juta per tahun. Total siswa mendapatkan Rp2.4 juta per tahun dan ditambahkan biaya SPP Rp75.000 per bulan,” ujarnya.

Menurut Bambang, besaran biaya BOS dan BOP setiap sekolah berbeda – beda. Biaya bantuan BOS dan BOP dihitung berdasarkan jumlah siswa di satu sekolah. “Jumlahnya bantuan BOS dan BOP setiap sekolah berbeda – beda. Misalnya di SMAN 1 Solo ada sebanyak 1225 siswa dikalikan Rp2.4 juta ditotal kira – kira Rp3 milyar per tahun,” ujarnya.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Solo dan Sukoharjo, Suyanta, mengatakan Disdikbud akan segera membahas bersama DPRD Jateng mengenai wacana tersebut. Jika wacana itu diberlakukan, sekolah tidak boleh lagi menarik SPP sama sekali.

“Saya belum bisa memastikan mengenai wacana ini. Disdikbud Jateng akan membahas wacana ini bersama DPRD Jateng pada Oktober mendatang. Jika dewan menyetujui kami akan segera memberitahukan kepada SMAN di Wilayah VII,” ujarnya saat dihubungi Solopos.com melalui sambungan telepon dari Solo, Senin (12/8/2019).

Suyanta berharap kebijakan tersebut bisa meringankan beban wali murid pada tahun pelajaran baru 2020 mendatang. “Harapannya Disdikbud Jateng dengan wacana ini adalah tidak ada lagi anak-anak yang tidak bisa bersekolah lantaran terkendala biaya. Saya ingin anak anak di Jateng cerdas, hebat, dan berakhlak mulia,” ujarnya.

Kolom 11 hours ago

Puser Parto