Mendikbud: Ibarat Salat, Pembangunan Infrastruktur Baru Wudhu

Mendikbud Muhadjir Effendy (kanan) meninjau pelaksanaan Ujian Akhir Semester di SMPN 1 Balerejo, Kabupaten Madiun, Senin (11/3 - 2019). (Antara/Siswowidodo)
08 Agustus 2019 06:30 WIB Choirul Anam Nasional Share :

Solopos.com, MALANG — Pembangunan sumber daya manusia (SDM) pada intinya merupakan bentuk dari pembangunan sesungguhnya. Sedangkan pembangunan sektor lain, seperti infrastruktur, merupakan modal bagi pembangunan SDM.

Hal itu dikatakan Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan Indonesia untuk Perkembangan Ilmu-ilmu Sosial (HIPIIS) yang juga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. Dia menegaskan hal itu pada pembukaan Konvensi Nasional Pertama HIPIIS digelar di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Rabu (7/8/2019).

“Tema yang diangkat Sumbangan Ilmu-ilmu Sosial dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi Kemajuan Bangsa sengaja disinkronkan dengan program pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo periode II,” kata Muhadjir.

Menurut Muhadjir, momentum kegiatan Konvensi Nasional HIPIIS sangat relevan karena bersamaan pembangunan insfrastruktur sedang berjalan. Karena itu, ilmuwan sosial segera dapat memberikan masukan terhadap perkembangan-perkembangan yang sudah terjadi.

Pembangunan sumber daya manusia yang diharapkan pada era pemerintah Joko Widodo II, kata dia, yakni dalam konteks bagaimana mengoptimalkan, menkapitalisasi dan melipatgandakan manfaat infrastruktur yang sudah ada. Infrastruktur pada dasarnya baru prasyarat pembangunan, sedangkan pembangunan sesungguhnya, ketika sudah menyentuh dan menangani manusianya itu sendiri.

“Karena itu kita bisa katakan bahwa pembangunan infrastruktur adalah prasyarat dari pembangunan yang sesungguhnya. Ibarat salat, infrastruktur itu baru wudhunya, baru menutup auratnya, tapi belum salat itu sendiri. Dan salatnya itu, ketika membangun sumber daya manusia itu sendiri,” ungkapnya.

Fokus pembangunan SDM, menurut Muhadjir, taruhannya lebih besar daripada pembangunan infrastruktur itu sendiri. Karena hasil membangun manusia tidak bisa dipanen dalam waktu yang singkat, melainkan baru akan bisa dipanen satu atau dua dekade ke depan.

“Tentu saja pembangunan ini akan menjadi masalah ketika, pembangunan sumber daya manusia ini ditunggu-tunggu tidak ada umpan balik atau feedback dari apa yang kita lakukan,” kata mantan Rektor UMM itu.

Dengan begitu, Muhadjir yang juga Wakil Ketua Badan Pembina Harian UMM ini berharap konvensi ini betul-betul bisa memberikan masukan, kritik, dan saran konstruktif untuk Kabinet Kerja periode kedua. Dia ingin pemerintah betul-betul bisa sejalan cita-cita nasional, yakni menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, sesuai dengan cita-cita dari kemerdekaan.

Sumber : Bisnis/JIBI