Antisipatif terhadap Kebuntuan Hukum

Umar Januardi - Istimewa
02 Agustus 2019 09:00 WIB Umar Januardi Kolom Share :

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (26/7/2019). Esai ini karya Umar Januardi, Ketua Badan Pengurus Cabang Persatuan Advokat Indonesia (BPC Peradin) Kota Solo. Alamat e-mail penulis adalah umar.aftra@gmail.com.

Solopos.com, SOLO -- Penyerangan terhadap hakim menggunakan ikat pinggang oleh seorang advokat dalam sidang pembacaan putusan pada Kamis, 6 Juli 2019 lalu, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan perkara yang tidak biasa, namun dapat dijadikan pelajaran bagi seluruh aparat penegak hukum.

Tidak hanya advokat yang harus bisa menahan diri dan menjaga profesionalisme, namun peristiwa ini juga harus menjadi bahan refleksi semua pemangku kepentingan penegakan hukum karena tidak ada asap kalau tidak ada api.

Dalam pengalaman saya menjadi advokat ujung keadilan adalah putusan atau vonis hakim. Di tangan hakim pula suatu perkara menjadi adil atau tidak bagi para pihak yang bersengketa. Ukuran rasa adil merupakan sesuatu yang tidak bisa diukur dengan hitungan matematika, namun sangat dirasakan para pencari keadilan.

Tragedi tindak kekerasan dalam sidang tersebut bisa jadi merupakan buntut dari kebuntuan hukum. Fakta-fakta persidangan terbukti dengan dikuatkan saksi-saksi, namun karena gugatan ada cacat sedikit dapat menjadi alasan hakim untuk menjatuhkan putusan gugatan tidak dapat diterima maupun gugatan ditolak.

Sebagai warga negara yang baik kita tidak boleh membenarkan tindakan advokat tersebut, namun kita juga tidak bisa memungkiri bahwa institusi peradilan di Indonesia memang harus diperbaiki. Perkara yang sampai ke meja hijau merupakan langkah terakhir bagi para pencari keadilan.

Kekecewaan

Fakta menunjukkan muncul kekecewan-kekecewaan dari masyarakat yang mencari keadilan dan sering kita saksikan di televisi, seperti kasus Siyono, terduga teroris yang mati sebelum persidangan. Faktanya Siyono mati, namun sampai saat ini tidak ada penjelasan yang memuaskan dari kepolisian untuk mengungkap kasus tersebut.

Pada akhirnya keluarga dengan bantuan kuasa hukum mengajukan gugatan praperadilan pada awal 2019 di Pengadilan Negeri Klaten. Keluarga menuntut kepolisian agar segera menyelesaikan perkara tersebut sampai pada batas waktu yang ditentukan.

Ketiadaan aturan hukum yang menerangkan batas waktu penyidikan mengakibatkan muncul rasa ketidakadilan dan ketidakpuasan keluarga terhadap aparatur negara tersebut dan menjadikan keluarga Siyono  mencari keadilan di pengadilan.

Yang terjadi adalah hakim menolak gugatan praperadilan keluarga Siyono. Hakim tidak menentukan kapan kepolisian harus menyelesaikan perkara tersebut karena waktu penyidikan bukan termasuk kewenagan lembaga praperadilan. Ini adalah wujud kebuntuan hukum yang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

Pada 2012 lalu di Pengadian Negeri Sumenep ada ulah menyeleneh dan membahayakan yang dilakukan Amin. Ia membawa ular-ular dalam tiga karung pada Selasa, 7 Feburari 2012, dan melepaskan ular-ular tersebut di lobi Kantor Pengadilan Negeri Sumenep.

Ia melakukan itu sebagai bentuk protes. Dia merasa mengalami ketidakadilan dalam kasus sengketa lahan miliknya. Tidak dimungkiri bahwa pertimbangan hakim dalam perkara yang dialami pengacara di Pengadilan Negeri Jakarta tersebut bisa jadi merupakan akibat dari buntunya sebuah perkara.

Mencegah Anarki

Tentu kita semua menyayangkan tindakan advokat tersebut. Tindakan itu merupakan tindak pidana dan melanggar etika profesi advokat yang seharusnya dijunjung tinggi oleh semua pengacara. Penyerangan terhadap hakim harus menjadi refleksi kita bersama.

Para pencari keadilan sering berakhir pada kebuntuan hukum karena tidak ada aturan dalam perudndangan-undnagan. Keputusan hakimlah yang seharusnya menjadi jawaban atas kebuntuan hukum. Hakim harus berani menyampaikan keadilan, menganalisis fakta-fakta persidangan secara tajam, tidak hanya berpatokan pada teks undang-undang.

Keputusan hakim sebaiknya bukan hanya menjadi corong undang-undang, namun perlu juga memerhatikan fakta-fakta persidangan dan fakta hukum. Hukum yang baik adalah hukum yang memanusiakan manusia, hukum untuk manusia, bukan manusia harus mengikuti hukum.

Ketika tidak ada aturan hukum dan kemudian terjadi kebuntuan hukum, putusan hakimlah yang menjadi alat untuk para pencari keadilan. Selama ini, yang saya amati, banyak hakim bermain aman dengan memberikan putusan yang hanya berpatok pada undang-undang semata.

Dengan demikian, hakim hanya memutuskan perkara yang benar-benar sudah ada aturan mainnya. Kemajuan sains dan teknologi memberikan banyak dampak positif bagi kehidupan manusia, membuat kehidupan manusia menjadi leboh praktis, lebih mudah, tetapi juga menimbulkan masalah-masalah baru.

Hukum seharusnya selaras dengan perkembangan zaman. Di sinilah dituntut kepiawaian dan keahlian hakim selaku pembuat keputusan atau vonis. Bukan hal yang mustahil ketika hukum tidak dapat menjawab kebuntuan para pencari keadilan, maka hukum akan ditinggalkan.

Manusia itu selalu bergerak dan menuntut perubahan sesuai dengan kebutuhan zaman. Kita tidak menginginkan masyarakat membuat aturan main hakim sendiri karena dapat menimbulkan anaki. Pihak yang kuat secara ekonomi dan politik menjadi menang sendiri.

Hal tersebut yang harus kita hindari. Untuk itulah, saya ulangi, peristiwa penyerangan terhadap hakim oleh seorang advokat saat sidang berlangsung harus menjadi refleksi bersama bagi hakim dan para aparat penegak hukum lainnya.