Mendikbud Minta 21 SD Swasta Solo Kurangi Siswa, Jika Tidak Ini Risikonya

Mendikbud Muhadjir Effendy (kanan) meninjau pelaksanaan Ujian Akhir Semester di SMPN 1 Balerejo, Kabupaten Madiun, Senin (11/3 - 2019). (Antara/Siswowidodo)
01 Agustus 2019 16:30 WIB Tamara Geraldine Nasional Share :

Solopos.com, SOLO -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meminta 21 sekolah dasar (SD) swasta di Kota Solo mengurangi atau mengalihkan kelebihan siswa. Pasalnya, ada 21 SD swasta di Solo yang dianggap melanggar aturan kuota rombongan belajar.

Mendikbud menyebut ke-21 SD Swasta di Solo itu melanggar aturan Peraturan Menteri Pendidikan (Permendikbud) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019. Muhadjir meminta dinas terkait untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

“Tadi sudah ada obrolan dengan Kepala Dinas Pendidikan [Disdik] Kota Solo terkait permasalahan itu. Ada SD swasta di Kota Solo yang melanggar aturan kuota rombongan belajar [rombel] atau kelas," kata Muhadjir saat ditemui Solopos.com di SMPN 10 Solo, Kamis (1/8/2019).

Muhadjir pun memperingatkan risiko jika ke-21 SD itu tetap melanggar. Risiko itu ditanggung oleh para siswa yang bersangkutan.

"Jika diteruskan seperti itu bisa saja siswa di 21 SD swasta ini tak memiliki nomor induk siswa nasional [NISN]. Karena data mereka tak masuk data pokok pendidikan [dapodik]. Jika siswa tak memiliki NISN, mereka takkan bisa menempuh Ujian Nasional [UN],” ujarnya.

Menurut Muhadjir, jumlah siswa dalam satu rombel atau kelas untuk jenjang SD paling sedikit 20 dan paling banyak 28 siswa. Beberapa SD swasta di Kota Solo menerima siswa melebihi kuota yang ditetapkan dalam Permendikbud No. 51/2018 tentang PPDB 2019.

Beberapa SD swasta di Kota Solo menerima siswa melebihi kuota yang ditetapkan dalam permendikbud. Satu kelas berisi lebih dari 28 siswa.

“Aturan Permendikbud tidak hanya dilakukan untuk sekolah negeri saja. Sekolah swasta juga harus mengikuti aturan tersebut. Kasus SD Swasta ini memang mereka tidak mematuhi aturan Permendikbud. Solusinya mereka harus mengurangi atau mengalihkan jumlah siswa sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

Muhadjir sudah meminta Disdik Kota Solo untuk memberikan solusi untuk SD swasta yang melanggar. “Saya minta SD Swasta harus mengikuti aturan yang berlaku. Nantinya jika dibiarkan yang mengalami kerugian adalah siswa. Siswa ini nantinya tidak memiliki data di dapodik dan tidak memiliki NISN. Saya mohon SD Swasta jangan main main dengan aturan ini,” ujarnya.

Kolom 10 hours ago

Puser Parto