Belum Hari Buku Anak Nasional

Bandung Mawardi - Dokumen Solopos
29 Juli 2019 08:30 WIB Bandung Mawardi Kolom Share :

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Selasa (23/7/2019). Esaii ini karya Bandung Mawardi, penulis novel anak, pengajar literasi anak, dan pengulas bacaan anak di buku Pengisah dan Pengasih (2019). Alamat e-mail penulis adalah bandungmawardi@gmail.com.

 Solopos.com, SOLO -- ”Kalau kita lihat tahun 1970-an, hampir semua sastrawan menulis buku bacaan anak,” kata Arswendo Atmowiloto, penulis buku untuk anak berjudul Ito (1973) dan Sekaten (1977). Pada masa 1970-an, Arswendo masih muda tapi menulis buku-buku untuk memenuhi hasrat imajinasi bocah.

Pada masa 1970-an itu muncul para pengarang tenar di penulisan buku anak. Masa itu berlalu. Arswendo mengungkapkan penyesalan dalam wawancara di Majalah Gatra edisi 31 Mei 1997. Ia rindu masa-masa menggairahkan penerbitan buku-buku anak tanpa bergantung ongkos dari pemeritah.

Arswendo mengamati para penerbit masa 1990-an memilih menerbitkan buku-buku anak terjemahan. Ratusan judul berasal dari Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang jadi menu menggiurkan bocah-bocah Indonesia. Dominasi itu sulit dikalahkan. Arswendo pesimistis di lakon industri penerbitan bacaan anak.

Usulan Arswendo tak pernah diamalkan oleh pemerintah dan penerbit-penerbit di Indonesia: tiap penerbit diwajibkan menerbitkan buku bacaan anak, lima buku setiap tahun. Usulan agar buku-buku cerita anak buatan para penulis Indonesia bertambah jumlah dan mutunya.

Usulan itu kita ingat sambil menghormati Arswendo Atmowiloto, 26 November 1948-19 Juli 2019. Ia mewariskan buku-buku dan omongan yang pantas dipikirkan demi memuliakan bacaan anak di Indonesia. Arswendo memberi contoh dengan menggerakkan Tabloid Fantasi.

Tabloid Fantasi itu tabloid anak, suguhan untuk anak, membedakan dengan majalah atau tabloid yang jamak cuma membuat sisipan untuk anak. Pada masa 1970-an dan 1980-an ada UU No. 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak yang ditetapkan pada 23 Juli 1974.

Presiden Soeharto menginginkan masalah anak harus berkaitan dengan kesuksesan pembangunan nasional. Pada masa 1980-an, Presiden Soeharto menerbitkan Surat Keputusan No. 4/1984 untuk menetapkan 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional.

Pembangunan Nasional

Peringatan Hari Anak Nasional mulai ditradisikan berdalih pembangunan nasional. Pada masa lalu buku belum masuk dalam tema peringatan. Buku mungkin sulit dianggap penentu kesuksesan pembangunan nasional dan menjadikan anak-anak di seantero Indonesia serius memajukan Indonesia.

Kebijakan-kebijakan Orde Baru untuk anak-anak memang belum mengarah ke pemajuan keaksaraan meski Soeharto sudah mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Pengadaan Bacaan Anak sejak masa 1970-an. Ratusan judul buku anak memang diterbitkan dengan anggaran besar tapi terasa jauh dari misi mengaitkan dengan peringatan-peringatan hari besar nasional dalam perhitungan dampak.

Arswendo mengingat masa 1970-an adalah masa berlimpa buku anak tapi sulit memberi keterangan makna buku bersinggungan dengan pendidikan, keluarga, sosial-politik, agama, dan lain-lain. Buku-buku terus diproduski dan diedarkan ke ribuan perpustakaan sekolah atau perpustakaan umum tapi tak ada pencatatan sejarah pembentukan etos membaca dan pemuliaan keaksaraan.

Kita bisa mencatat nama-nama penting: Arswendo Atmowiloto, Soekanto S.A., Sastrawinata, Djoko Lelono, Zuber Usman, Toha Mohtar, Mochtar Lubis, Mansur Samin, Suparto Brata, Dwianto Setyawan, Nasjah Djamin, Mohamad Sobary, Chairul Harun, Samsudi, Rosihan Anwar, Rayani Sriwidodo, dan lain-lain.

Konon, honor penulisan buku cap instruksi presiden bisa digunakan untuk membeli rumah, mobil, dan naik haji. Proyek itu terus berlangsung sampai masa 1980-an saat nasib buku anak mulai tersaingi buku-buku terjemahan. Dominasi buku anak terjemahan semakin sulit ditanggulangi.

Peringatan Hari Anak Nasional belum pernah menjadikan buku sebagai pokok dalam menghormati hak-hak anak dan memuliakan mereka untuk menceritakan Indonesia. Anak-anak mulai jadi yang bersalah di mata pejabat, guru, sastrawan, dan tokoh publik. Tuduhan keji untuk anak-anak adalah ”minat membaca anak-anak turun”!

Tuduhan tanpa argumentasi. Rezim Orde Baru semakin sibuk memikirkan ekonomi-politik, tak sempat memikirkan buku dan anak. Tuduhan kepada anak betambah keras pada 1990-an. Anak-anak semakin tergoda televisi dan mainan-mainan canggih, tak melirik atau tergoda buku.

Buku Makin Kesepian

Konon, buku anak di perpustakaan semakin kesepian. Koleksi itu warisan masa lalu, tak terlalu menarik bagi anak-anak zaman yang berbeda. Mereka tetap membaca meski tak menuruti petunjuk-petunjuk para guru, pejabat, sastrawan, ulama, dan moralis. Anak-anak gandrung membaca komik-komik dari Jepang dan Amerika Serikat.

Gairah itu tetap mendapat tuduhan buruk. Tuduhan berdalih merusak moral, menghilangkan kepribadian Indonesia, terjerat cerita kekerasan, dan tersesat di kemesuman. Anak-anak selalu bersalah! Majalah Tempo edisi 19-25 Juli 1999 menerbitkan suplemen penting bermaksud memberi arti peringatan Hari Anak Internasional (14 Juli) dan Hari Anak Nasional (23 Juli).

Pada 1980-an, seiring dengan membanjirnya terjemahan buku impor (komik maupun sastra anak-anak dunia), agaknya sastra anak-anak Indonesia tersudut. Para tokoh atau pengarang buku anak masa lalu bersuara keras.

Arswendo tak terlalu takut atas serbuan buku asing tapi mengingatkan bahwa kesusastraan anak di Indonesia memang belum memiliki puncak-puncak. Ia memberi contoh ambisius bahwa Don Quixote gubahan Cervantes itu mula-mula cerita untuk anak-anak, sebelum menjadi sastra dunia bagi kaum dewasa.

Indonesia belum memiliki buku-buku yang menciptakan sejarah dalam imajinasi anak dari masa ke masa. Mohammad Sobary selaku sosiolog berkomentar bahwa kegandrungan membaca komik-komik asal Jepang bakal menjadikan anak-anak ”masuk wilayah yang sangat global sehingga tak pernah tahu akar budayanya sendiri.”

Kita menganggap suara mereka untuk masa lalu saja. Kini, kita menanti ada penerbit besar atau kecil berani mencetak ulang buku-buku untuk anak gubahan Arswendo Atmowiloto dan Mohammad Sobary. Kita tak perlu seresah pejabat dan sastrawan masa lalu. Buku-buku anak terus terbit.

Para penulis cerita anak semakin bertambah. Di Solo ada Setyaningsih, Na’imatur Rafiqoh, Ririn Diah Utami, Supriyadi, Indah Darmastuti, dan lain-lain. Di pelbagai kota, para penulis cerita anak terus bertambah dengan penerbitan buku-buku dan kelas menulis untuk anak-anak.

Buku-buku Bermutu

Pada abad XXI, para pengarang itu tak berurusan dengan instruksi presiden tapi tetap digoda oleh pemerintah berdalih mengadakan buku-buku bermutu dengan otoritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Patokan moral tetap diutamakan mengakibatkan kerepotan bagi pengarang-pengarang mengajak anak-anak berkelana ke segala arah.

Moral dipahami para penilai buku atau pihak pemerintah adalah ”moral” baku lawas. Mereka mungkin belum pernah membaca buku berjudul Memahami Jepang: Pendidikan Moral dalam Jepang Modern (1991). Industri buku cerita anak di Jepang meningkat terus, tak melulu komik. Patokan moral di cerita anak tak sekaku di Indonesia.

Cerita itu dimungkinkan memberi undangan kepada anak-anak merenung dan membuat amalan tanpa pembakuan ”perintah” dan ”tuntutan”. Patokan moral luwes dan terbuka menjadi latar kemunculan buku berjudul Madogiwa no Totto-chan (Totto-chan: Gadis Kecil di Jendela). Pada 1980-an, buku itu laris di Jepang dan dunia.

Para pembaca tersentuh oleh pengisahan bersekolah pada masa lalu. Buku itu jadi jawaban atas situasi zaman, mengaitkan masa lalu dengan tatanan baru di Jepang masa 1980-an. Indonesia belum mengalami masa buku anak sangat berpengaruh dan jadi ”kiblat” kesusastraan anak.

Patokan moral usang atau kolot agak merepotkan bagi para pengarang menulis buku anak-anak bermutu dan digemari pelbagai kalangan. Kita berharap para penentu kebijakan atau penilai buku anak selera pemerintah agar berkenan membaca buku tebal berjudul Handbook Pendidikan Moral dan Karakter (2014) dengan editor Larry P. Nucci dan Darcia Narvaes.

Buku cerita tak harus memerintah anak-anak. Buku bukan berisi dalil, peraturan, atau hukuman. Sejak mula, buku cerita anak itu acuan mengetahui segala hal dengan pertimbangan-pertimbangan ambigu berkonsekuensi pemahaman moral secara kritis dan terbuka.

Kini, kita memastikan penulisan dan penerbitan buku anak terus bertambah justru di luar patokan-patokan selera moral dan karakter khas pemerintah. Anak-anak tak lagi selalu disalahkan saat agak telat tergoda buku (cetak) berbarengan kemeriahan zaman digital.

Kita boleh mengurangi segala sesal asalkan mau bersama anak-anak menjadi pembaca buku. Kita bukan “elite” yang suka memerintah anak-anak membaca buku atau menuduh anak-anak mengalami kerusakan moral jika tak membaca buku-buku bergelimang pesan moral.