Jokowi Diingatkan Tak Serahkan Posisi Menteri Ini ke Parpol

Sejumlah menteri kabinet kerja mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (6/3 - 2019). (Antara/Akbar Nugroho Gumay)
25 Juli 2019 20:00 WIB John Andhi Oktaveri Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA — Peneliti dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan selain menerapkan kabinet ahli (zaken cabinet) khusus untuk sektor ekonomi, Presiden Jokowi tidak perlu memperlebar koalisi parpol. Hal itu dinilai hanya akan merepotkan pemerintahannya sendiri.

Menurut Arya, melihat tantangan saat ini, Presiden Jokowi sebaiknya lebih berkonsentrasi pada perbaikan ekonomi. Apalagi tantangan ekonomi nasional maupun global saat ini cukup berat seperti terjadinya persaingan dagang antara AS dan China yang justru tidak dinikmati oleh Indonesia.

“Pos-pos menteri ekonomi sebaiknya diisi oleh profesional murni,” ujarnya dalam diskusi bertajuk “Gerindra Bergabung, Ancaan untuk Kursi Koalisi?” bersama politisi PKB Cucun Syamsurijal, politikus PDIP Eva Kusuma Sundari dan Aboebakar Alhabsyi dari PKS, Kamis (25/7/2019).

Menurut Arya, Presiden Jokowi harus belajar dari periode sebelumnya yang mengalami ketidaksolidan di jajaran menteri bidang ekonomi. Akibatnya, terjadi tiga kali reshuffle yang didominasi oleh menteri pada sektor tersebut.

Sedangkan untuk posisi menteri lainnya, Jokowi bisa mengambil jalan tengah dengan mencari profesional yang punya latar belakang politik. Atau bisa juga politisi yang punya latar belakang profesional agar kabinet zaken bisa terwujud.

“Selama lima tahun memerintah, terjadi tiga kali reshuffle dan pos yang paling banyak diganti di pos ekonomi,” ujarnya.

Bahkan dia mencatat untuk pertama kalinya posisi menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bergantian sebanyak tiga orang.

Sedangkan terkait kolisi pemerintahan, Arya mengatakan tidak ada kebutuhan khusus untuk menambah koalisi. “Justru kalau bertambah koalisi akan menciptakan risiko politik dan kerepotan politik yang tidak mudah mengelolanya,” katanya.

Sementara itu, Eva Kusuma Sundari mengatakan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekaroputri mengisyaratkan lebih merekomendasikan kabinet zaken untuk periode kedua masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Hanya saja, menurut Eva, para ahli yang akan ditempatkan di jajaran menteri kabinet tersebut juga harus memahami sistem ketatanegaraan. Selain itu, ujarnya, para menteri tersebut harus sejalan dengan Nawacita yang telah digariskan oleh Presiden Jokowi dari manapun latar belakang profesional para menteri tersebut.

Sumber : Bisnis/JIBI