Alasan Amien Rais Soal 55:45: Saya Kaget dengan Pidato Presiden Jokowi

Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais bersiap menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (24/5 - 2019). (Antara/Aprillio Akbar)
25 Juli 2019 06:30 WIB Adib Muttaqin Asfar Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA -- Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mengatakan alasan lontarannya beberapa waktu lalu tentang pembagian jatah 55:45 di kabinet terkait rekonsiliasi Joko Widodo (Jokowi)-Prabowo Subianto. Amien mengaku kaget dengan pidato Jokowi bertema Visi Indonesia pada 14 Juli 2019 yang dianggapnya tak sesuai pasal 33 UUD 1945.

Hal itu dikatakan Amien terkait pertemuan Jokowi-Prabowo dan rencana rekonsiliasi keduanya. Amien mempertanyakan rekonsiliasi itu apakah benar-benar atau hanya pura-pura karena visi Jokowi dan Prabowo dianggapnya sangat berbeda.

"Sementara saya kaget Presiden Jokowi berpidato di Sentul 14 Juli itu sama sekali enggak ada kaitan dengan UUD 1945, pasal 33, dan lain-lain. Jadi saya kira ini sesuatu yang memang harus kita cermati ya," kata Amien Rais dalam video yang diunggah di Instagram @amienraisofficial, Rabu (24/7/2019).

Amien mempersoalkan niat Presiden Jokowi yang akan melanjutkan proyek infrastruktur selama periode kedua sebagai Presiden RI. Amien mempertanyakan dari mana dananya.

"Saudara-saudaraku, jadi Pak Jokowi itu mencuatkan beberapa hal yang mengagetkan. Yang pertama, beliau akan terus membangun infrastruktur besar-besaran, yang menjangkau persawahan, pariwisata, dan lain-lain. Dan dari mana uangnya? Tentu dari utang ke China, itu pasti. Kemudian juga akan ada investasi besar-besaran, dari mana lagi? Tentu juga dari China," tudingnya.

Politikus senior yang kerap mengkritik pemerintah Jokowi ini menganggap pembangunan infrastruktur tak sesuai dengan pasal 33 UUD 1945. Rupanya, Amien menggunakan argumentasi ini sebagai alasan untuk mendesak agar ada pertemuan tim pendukung Prabowo dan tim Jokowi dan bukan hanya kedua tokoh itu.

"Jadi ini harus ada pertemuan dulu, supaya kemudian ada perspektif ya. Kemudian kalau sudah setuju, baru bicara tentang rekonsiliasi. Itu yang saya namakan sungguhan, bukan rekonsiliasi ethok-ethok atau pura-pura."

"Saudara-saudaraku, jadi rekonsiliasi yang saya maksudkan itu bukan kooptasi tapi konvergensi. Yaitu dua arus yang sesungguhnya berbeda, dicari titik temunya kemudian digalang bersama-sama, disangga bersama-sama untuk sampai kenyataan, yang membahagiakan buat bangsa Indonesia, rakyat semuanya. Kalau itu sudah, baru kita bicara tentang sharing bukan hanya power sharing, tapi juga responsibility sharing. Tanggung jawabnya itu," katanya lagi.

Amien pun mengungkit soal 55:45 yang pernah dia lontarkan sebelumnya. Jika rekonsiliasi tidak seperti yang dia sebutkan itu, Amien Rais menganggap hal itu tak ada gunanya dan lebih baik kubu pendukung Prabowo beroposisi.

"Kalau memang 55:45 kita taati, ya sudahlah itu betul perhitungan Bawaslu, KPU, dan MK ya sudah. Tapi tentu ini harus dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak begitu, misalnya betul-betul rekonsiliasi hanya untuk berpura-pura apa gunanya. Lebih baik oposisi saja ya, saudara-saudaraku. Titik. Lebih gagah, berwibawa, mulia, dan rakyat akan memahami," katanya.