Denny Indrayana Urus Sengketa Taman BMW, Anies: Itu Urusan Biro Hukum

Denny Indrayana (kiri) dan Bambang Widjojanto (kanan) saat menjadi tim kuasa hukum pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02 pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (27/6 - 2019). (Antara)
04 Juli 2019 17:00 WIB Feni Freycinetia Fitriani Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA -- Nama Denny Indrayana kembali muncul setelah menyelesaikan tugasnya menjadi kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi. Kali ini, dia menjadi salah satu pengacara untuk mengurus sengketa lahan di Taman Bersih, Manusiawi, dan Wibawa (BMW), Jakarta Utara.

Menanggapi kabar itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masuknya Denny Indrayana. "Tanya Biro Hukum [Pemprov DKI]. Biro Hukum punya banyak lawyer, itu urusan mereka karena teknis sekali," kata Anies, Kamis (4/7/2019).

Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta saat ini sedang memproses sengketa status lahan di Taman BMW. Anies berencana untuk membangun stadion untuk Persija Jakarta di atas lahan tersebut.

Tapi pembangunan stadion itu terancam batal setelah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan PT Buana Permata Hijau atas dua sertifikat hak pakai Taman BMW.

Denny Indrayana mengatakan kantor hukumnya Integrity sudah dikontak Anies untuk mengurus sengketa lahan BMW. Integrity adalah kependekan dari Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society.

"Iya, alhamdulillah. Kantor hukum kami INTEGRITY mendapatkan kepercayaan dari Gubernur Jakarta Anies Baswedan, untuk menjadi kuasa hukum terkait lahan BMW di PTUN Jakarta. Kami sedang finalisasi memori banding atas perkara tersebut," ujar mantan Wakil Menkumham era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.

Nama Denny Indrayana kembali mencuat setelah menjadi salah satu kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saat mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 di MK. Namun, MK menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Prabowo karena tim kuasa hukum pemohon tidak bisa membuktikan kecurangan secara terstruktur, sistematik, dan masif (TSM) saat Pilpres 2019.

Sumber : Bisnis/JIBI