Gerindra segera Putuskan, Gabung Jokowi Atau 10 Tahun Oposisi

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (tengah), Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto (ketiga kanan), Komandan Kogasma DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kedua kanan) dan Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan (kanan) serta Pimpinan koalisi Adil Makmur berfoto bersama sebelum melakukan petemuan di Kediaman Susilo Bambang Yudhoyono, kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Jumat (21/12 - 2018). (Antara/Galih Pradipta)
25 Juni 2019 20:00 WIB Nancy Junita Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA -- Partai-partai koalisi pendukung Prabowo Subianto akan menentukan posisi sebagai oposisi atau koalisi kubu calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi), pasca-sidang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa hasil Pilpres 2019.

Hingga kini belum ada anggota koalisi yang secara tegas menyebut akan konsisten berseberangan dengan Jokowi. Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan setelah MK menyampaikan putusan, partainya akan berunding apakah akan menjadi oposisi atau koalisi.

 "Kami akan evaluasi 10 tahun di oposisi, apa plus minusnya. PDIP kan juga dulu 10 tahun di oposisi ada plus minusnya," ujar Riza di Kompleks Parlemen, Senayan pada Senin (24/6/2019), dikutip Bisnis/JIBI dari Tempo.co.

Hal yang sama diungkapkan Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay. Dia menyebutkan partai berlambang matahari putih itu akan melakukan evaluasi pasca-putusan MK untuk menentukan arah koalisi.

"Kami menunggu hasil putusan MK dulu. Secara etika politik kan begitu. Setelah itu, kami lakukan evaluasi, sebetulnya dalam pilpres dan pileg ini kami dapat apa?" ujar Saleh saat ditemui di lokasi yang sama.

Sejauh ini, ujar Saleh, PAN tidak mendapat efek ekor jas yang siginifikan dengan mendukung Prabowo - Sandiaga. "Kami kehilangan empat kursi di DPR. Untuk itu, kami akan melakukan evaluasi apakah kami tetap menjadi oposisi konstruktif atau akan membantu pemerintah," ujar Saleh.

Sementara itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengklaim sampai saat ini Koalisi Adil Makmur masih kompak. Ketika ditanya ihwal kemungkinan arah koalisi pasca-putusan MK, Mardani tak menjawab. Ketua DPP PKS Ledia Hanifa menyebut partainya enggan berspekulasi untuk hal-hal yang belum terjadi.

 "Nanti nanyanya pasca putusan MK saja," ujar Ledia saat dihubungi, kemarin.

Sinyal Demokrat

Adapun Partai Demokrat memberi sinyal lebih terang. Sambil menunggu putusan MK, Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan pada  prinsipnya Demokrat siap dalam segala kondisi.

"Bila Jokowi mengajak bergabung, tentu kami siap. Komunikasi politik Demokrat, SBY, AHY, dengan Pak Jokowi sangat baik dan cair. Sehingga, tidak ada hambatan untuk Demokrat bergabung dengan pemerintahan Jokowi," ujar Ferdinand.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani, menyebut koalisinya tak pernah menutup pintu bagi partai dari koalisi seberang masuk ke dalam koalisi pemerintahan. Arsul juga tak menampik bahwa TKN paling tertarik berkoalisi dengan Gerindra.

"Ada memang sebagian partai di KIK yang memberikan penghormatan lebih kepada Gerindra. Ada juga yang berpendapat, Gerindra pantas ditawari [masuk ke koalisi pemerintahan]," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (24/6/2019).

Menurut Arsul, sebagian partai koalisi menganggap Gerindra sebagai lawan kontestasi yang gentle dan juga tidak mengajak kelompok pendukungnya untuk melakukan tindakan anarkis.

 "Sikap-sikap itu yang membuat sebagian teman-teman di koalisi sangat menghormati Gerindra. Sekali lagi, apakah Gerindra berkenan (bergabung) atau tidak, ya itu kita kembalikan kepada mereka," ujar Arsul.

Sumber : Bisnis/JIBI

Kolom 8 hours ago

Arisan