Sebut Pemerintahan Jokowi Otoriter, Kubu Prabowo Kutip Pengamat Australia

Suasana sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6 - 2019). (Bisnis/Felix Jody Kinarwan)
14 Juni 2019 15:45 WIB Feni Freycinetia Fitriani Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA -- Anggota Tim Hukum Paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Teuku Nasrullah, menilai pemerintahan Jokowi bergaya otoriter Orde Baru. Untuk memperkuat argumennya, dia mengutip pengamat asing asal Australia dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Gaya otoriter Orde Baru. Lebih jauh, potensi kecurangan pemilu yang dilakukan presiden petahana akan lebih kuat terjadi kalau karakteristik pemerintahan yang dibangunnya adalah pemerintahan yang cenderung otoriter, yang untuk di Indonesia salah satu contohnya adalah di era Orde Baru," katanya saat membacakan gugatan di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (14/6/2019).

Dia juga menyisipkan referensi akademis dari salah seorang profesor bidang politik asal Australia bernama Tim Lindsey. Tim merupakan Guru Besar Hukum dan Indonesianis dari Melbourne University of Law School.

Dia menuturkan Tim Lindsey melihat cara memerintah Presiden Joko Widodo, telah muncul pendapat bahwa pemerintahannya adalah Neo-Orde Baru, dengan korupsi yang masih masif dan pemerintahan yang represif kepada masyarakat sipil sebagai cirinya. Dalam artikelnya berjudul Jokowi in Indonesia’s "Neo-New Order", Profesor Tim berpendapat dengan pengaturan sistem politik yang masih buruk.

"Maka pemenang pemilu akan cenderung bertindak koruptif untuk mengembalikan biaya politiknya yang sangat mahal," ujar Teuku mengutip ucapan Tim Lindsey.

Beberapa sifat otoritarian yang muncul dalam pemerintahan Jokowi dianggap adalah pola Orde Baru, seperti tindakan represif kepada kelompok masyarakat yang kritis dan para aktivis antikorupsi.

Lebih jauh, dia mengatakan Profesor Tim berpandangan, untuk menyenangkan kelompok pemodal (oligarki) Jokowi akan mengambil langkah keras kepada kelompok Islam, pilihan kebijakan yang akan membatasi kebebasan berpendapat, dan membuatnya berhadapan dengan kelompok masyarakat sipil.

Selain pandangan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo mempunyai gaya pendekatan otoritarian seperti Orde Baru, Nasrullah juga mengutip pendapat dari Tom Power. Tom merupakan Kandidat Doktor dari Australian National University, yang risetnya terkait dengan politik di Indonesia, termasuk gaya pemerintahan Joko Widodo.

Dalam makalahnya di konferensi tahunan Indonesia Update di Canberra, Australia, pada 14 September 2018, Tom Power menyoroti bahwa hukum kembali digunakan oleh pemerintahan Jokowi untuk menyerang dan melemahkan lawan politik. "Proteksi hukum juga ditawarkan sebagai barter kepada politisi yang mempunyai masalah hukum," jelas Nasrullah.

Hal lain, menguatnya lagi pemikiran dwi fungsi militer. Hal-hal tersebut bagi Tom Power adalah beberapa karakteristik otoritarian Orde Baru yang diadopsi oleh pemerintahan Jokowi.

Lebih lanjut, Tim Pengacara Prabowo-Sandi menuliskan karakteristik pemerintahan Jokowi yang mirip Orde Baru sekaligus menjelaskan tudingan bagaimana modus kecurangan pemilu di era otoritarian tersebut juga dilakukan oleh Paslon 01 yang juga Presiden Petahana Jokowi. Dia menyebut strategi pengerahan ABG yang pernah dilakukan di era Orde Baru, yaitu poros ABRI – Birokrasi – Golkar.

"Modus itu di era pemerintahan Jokowi bereinkarnasi menjadi tiga poros pemenangan, yaitu Aparat – Birokrasi - BUMN – Partai Koalisi," ungkapnya.

Sumber : Bisnis/JIBI