Jangan Terperosok dalam Kediktatoran Digital

Ichwan Prasetyo - Dokumen Solopos
05 Juni 2019 06:00 WIB Ichwan Prasetyo Kolom Share :

Gagsan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (27/5/2019). Esai ini karya Ichwan Prasetyo, jurnalis Harian Solopos. Alamat e-mail penulis adalah ichwan.prasetyo@solopos.co.id.

Solopos.com, SOLO -- Sastrawan Romawi, Vergilius, pada kira-kira 2.000 tahun lalu mengatakan kabar atau berita atau pergunjingan tentang skandal seks istana ketika dituturkan menjadi ”tumbuh tenaga dalam gerak, berganda berjalan jauh… langit ia cakar sebentar lagi. Dengan kaki tertanam di tanah, kepala ia gelantungkan di awan…”

Ilmuwan sosial Daniel Dhakidae menyebut perkataan Vergilius itu sangat relevan dengan zaman sekarang, dengan kondisi hari-hari ini, selaras dengan era teknologi informasi dan komunikasi yang bergerak sangat cepat.

Hari-hari ini ketika gunjing diterbitkan, diunggah, dibagikan, dan berada di dalam pasar maka semua menjadi entitas atau makhluk berbeda yang memiliki kaki dan tangan sendiri dan tidak bisa lagi dibela, dicerca, dan ditarik pulang dengan alasan apa pun.

Orang-orang—sebagian—bersikap bukan karena nalar dan akal budi yang diberdayakan, tetapi karena ”dikendalikan” kaki dan tangan makhluk gunjing. Dalam era sekarang manifestasi makhluk gunjing itu bisa berupa hoaks, manipulasi, agitasi, dan propaganda.

Ketika hokas, manipulasi, agitasi, dan propaganda dikelola dengan kerangka politik identitas dan populisme maka makhluk gunjing yang memanifestasi di aneka platform dalam jaringan—yang dengan mudah tersebar luas dan digandakan—memiliki kekuatan sangat besar mengubah kondisi sosial.

Penulis Yuval Noah Harari menyebut kehendak bebas rakyat sebagai landasan demokrasi liberal adalah perasaan atau emosi. Rasa adalah pemaknaan atas kalkulasi opsi-opsi biner. Ketika opsi-opsi biner itu memanifestasi dalam kerangka politik identitas dan populisme, yang muncul hanyalah perbedaan antara ”kami” dan ”mereka”, tidak ada lagi ”kita”.

Karakter Populisme

Luky Jani dalam Persenyawaan Politik Identitas dan Populisme, Tawaran Kerangka Analisis (Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi Prisma, Volume 36, 2017, Nomor 3, terbitan LP3ES) menjelaskan karakter populisme adalah memisahkan kelompok masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan kaum elite.

Pemimpin populis cenderung melakukan dikotomi dan membelah masyarakat menjadi kelompok ”pembaru” dan status quo. Terbentuklah dua kelompok masyarakat ”homogen” yang saling bertentangan dan berebut klaim sebagai otoritas yang mampu memberikan jalan keluar dari semua masalah yang dihadapi.

Populisme mengalihkan hubungan representasi politik ke dalam politik identitas. Hal ihwal identitas dalam konteks ini muncul dari ketidakmampuan individu berpartisipasi dalam proses ekonomi dan relasi sosial akibat terbatasnya sumber daya yang dapat digunakan membentuk gagasan (baru) tentang identitas.

Manuel Castells dalam The Power of Identity: The Information Age; Economy, society, and Culture (England, Willey-Blackwell Company, 2010) menjelaskan konstruksi identitas sosial terbentuk melalui tiga tahapan.

Pertama, legitimasi identitas (legitimazing identity). Kelompok merasisonalisasi identitas yang kemudian diinternalisasi kepada anggota kelompok melalui aktor-aktor dalam masyarakat. Identitas sosial muncul dengan makna baru tentang sebuah identitas.

Kedua, resistensi identitas (resistance identity). Anggota kelompok melakukan oposisi terhadap institusi formal dan elite yang berkuasa. Individu anggota kelompok merepresentasikan diri agar identitas yang melekat pada dirinya diterima oleh kelompok atau institusi lain.

Ketiga, proyek identitas (project identity). Aktor sosial mendefinisikan kembali identitas baru di tengah amsyarakat dan melakukan transformasi pada struktur sosial. Ini adalah pembentukan kembali identitas di hadapan kelembagaan politik dan pasar.

Algoritme Platform Digital

Dua narasi besar ini—populisme dan politik identitas—ketika bersatu dan kemudian memanfaatkan algoritme platform digital, khususnya media sosial dan mesin pencari, akan memunculkan entitas yang menurut Vergilius laksana menjadi makhluk baru yang berdaya mengubah tatanan sosial.

Faktanya memang demikian. Rasa yang tak lain adalah kalkulasi atas opsi-opsi biner tak lagi dikendalikan oleh akal budi dan nalar. Rasa pada era banjir informasi ini malah dikendalikan oleh big data. Ketika kita masuk ke mesin pencari dan mengikuti minat pada musik, film, buku, artikel, dan lain-lainnya saat itu pula big data mencatat minat kita tersebut.

Ketika pada lain kali kita masuk ke mesin pencari lagi, otomatis ditawari musik, film, buku, artikel dan lainnya yang semuanya sejenis. Algoritme yang sama juga diterapkan di media sosial. Algoritme demikian inilah dalam konteks praksis berpolitik di negeri kita—pemilihan umum 2014 dan 2019—memunculkan keterbelahan masyarakat.

Demonstrasi berbuah kerusuhan pada 21 Mei dan 22 Mei lalu di Jakarat sesungguhnya adalah bagian dari dampak praksis politik identitas dan populisme yang menggunakan algoritme mesin pencari dan media sosial. Ini adalah adegan kali kesekian dari narasi berkesinambungan yang dikemukakan para elite politik jauh hari sebelum hari pemungutan suara pemilihan umum 2019.

Dari mana munculnya rasa yang memanifestasi menjadi identitas kelompok yang merasa sebagai “korban pemilihan umum curang” itu? Kalau menggunakan terminologi Vergilius, sesungguhnya ini buah dari gunjing yang dinarasikan dengan sistematis, berkelanjutan, terukur dengan tujuan akhir membangun pemaknaan “hanya kami yang layak memenangi pemilihan umum”.

Opsi-Opsi Biner

Ketika fakta menunjukkan kalah dalam pemilihan umum, dibangunlah narasi-narasi dalam format gunjing yang disebarluaskan dengan teknologi algoritme mesin pencari dan media sosial.

Narasi-narasi itu antara lain “pemilu curang”, “KPU tidak profesional”, “Bawaslu tak menjalankan tugas pengawasan”, “Mahkamah Konstitusi tidak independen”, “media telah dibayar penguasa”, dan lain sebagainya. Ketika gunjing berformat agitasi, propaganda, dan manipulasi bersenyama dengan algoritme mesin pencari dan media sosial, tumbuhlah opsi-opsi biner ”kami” dan ”mereka” yang menghilangkan ”kita”.

Opsi-opsi biner itu kian kukuh ketika dibungkus dengan jargon agama dan jargon primordial lainnya. Sebenarnya gejala ini mudah sekali dibaca. Praksis politik berbasis identitas dan populisme yang bersenyawa dengan algoritme mesin pencari dan media sosial ini menemukan habitat yang sangat pas.

Habitat itu adalah berpikir instan yang merupakan reaksi sesaat terhadap rangsangan seketika dan anggapan berpikir mendalam atau deep thingking membuang-buang waktu. Habitat itu adalah ketika ngulir budi dimaknai sebagai kekunoan.

Dalam konteks demikian ini, praksis politik—bahkan demokrasi—ditentukan oleh, menurut A. Setyono Wibowo, dalam Demokrasi dan Binatang Buas (Basis, Nomor 01-02, Tahun ke-68, 2019) ”pawang digital” yang kepintarannya semiliar kali lipat daripada manusia. Pada masa depan bisa jadi big data akan membajak demokrasi menjadi kediktatoran digital (digital dictatorship).

Bersikap dan bertindak bukan lagi berlandasan ngulir budi, memberdayakan nalar untuk menemukan kedalaman makna, tetapi berlandasan reaksi sesaat terhadap rangsangan seketika. Gejala ini adalah bagian mendasar dari politik identitas dan populisme.

Memberdayakan Nalar

Agar tak terjatuh ke dalam kediktatoran digital, setiap individu harus memberdayakan nalar lagi kala menghadapi segala wujud konten yang membanjiiri ruang privat dan ruang publik era digital. Pertama, selalulah berpikir apakah konten yang saya terima benar?

Kedua, ketika yakin konten yang diterima benar, bertanyalah apakah ada manfaatnya bagi saya? Ketiga, ketika yakin konten yang diterima atau dibuat benar dan bermanfaat bagi diri sendiri, bertanyalah apakah bermanfaat bagi orang lain?

Ketika ternyata konten yang diterima tidak benar, abaikan. Ketika konten yang diterima benar tetapi tak bermanfaat, abaikan. Ketika konten yang diterima benar, bermanfaat bagi pribadi, tetapi tak bermanfaat bagi orang lain, jangan sebarkan. Proses sederhanya ini membutuhkan ngulir budi.Hanya memberdayakan nalar inilah yang bisa mencegah kediaktatoran digital.

Ketika berbicara di forum diskusi tentang era digital dan budaya pustaka di Teater Besar Institut Seni Indonesia Surakarta dalam acara yang diselenggarakan Lembaga Pers Mahasiswa Intuisi institut seni tersebut, saya dan sastrawan cum jurnalis senior Leila S. Chudori mengemukan hal sama: hanya budaya pustaka (membaca buku) yang bisa mencegah diri kita terjerembap dalam kedangkalan makna. Budaya kedangkalan makna ini yang akan berujung kediktatoran digital.