Mengisi Celah yang Kosong

Lukmono Suryo Nagoro - Dokumen Solopos
29 Mei 2019 10:00 WIB Lukmono Suryo Nagoro Kolom Share :

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Kamis (23/5/2019). Esai ini karya Lukmono Suryo Nagoro, editor buku yang tinggal di Solo. Alamat e-mail penulis adalah lukmono.sn@gmail.com.

Solopos.com, SOLO -- Komisi Pemilihan Umum pada 21 April 2019 mengumumkan Joko Widodo akan menjadi presiden Indonesia periode 2019-2024 setelah mengumpulkan 55,50% suara. Suara calon presiden petahana ini lebih banyak jika dibandingkan penantangnya Prabowo Subianto yang hanya bisa mengumpulkan 44,50% suara rakyat.

Dalam pandangan saya, masyarakat Indonesia ada baiknya bersyukur mendapatkan pemimpin seperti Joko Widodo. Tren dunia yang sedang berkembang saat ini menghadirkan pemimpin semacam Donald Trump di Amerika Serikat, Victor Orban di Hungaria, dan Jair Bolsonaro di Brasil. Mereka merupakan antitesis dari demokrasi sesungguhnya, meskipun dipilih melalui pemilihan umum yang demokratis.

Sistem politik demokrasi seakan-akan sedang berbalik arah dan berkemungkinan membesarkan potensi pada masa depan muncul lagi personal dictatorship dan illiberal democracy. Pemimpin seperti Trump berlandaskan pada ide populisme dan nasionalisme yang bisa dibilang ultrakanan.

Populisme bisa melahirkan pemimpin karena masyarakat sekarang menuntut pemimpin tidak berjarak dengan rakyat. Joko Widodo bisa disebut lahir dari rahim kepemimpinan yang demikian. Metode blusukan, merakyat, sederhana, dan paling penting Joko Widodo sampai sekarang belum menjadi elite parta politik, termasuk belum jadi elite di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Situasi yang demikian memudahkan Joko Widodo bergaul dan mendapatkan simpati dari masyarakat. Nasionalisme dalam tahap tertentu tidaklah mengundang masalah, misalnya mementingkan negara sendiri jika dibandingkan negara lain dalam voting di WTO masih sepert lalat dalam makanan. Meskipun termakan, tidak akan menyebabkan kematian bagi yang memakan.

Mempertanyakan Relevansi Globalisasi

Kini, nasionalisme yang semakin meningkat menyebabkan masyarakat mempertanyakan relevansi globalisasi. Amerika Serikat di bawah Trump juga mengembangkan nasionalisme ekonomi dengan semboyan America First, Buy America.    Semboyan tersebut akan mengerdilkan globalisasi. Sekarang Tiongkok sedang mencoba mengisi celah tersebut.

Perdana Menteri Tiongkok Xi Jinping pada pidato di Davos menginginkan perluasan kebebasan dalam perdagangan dengan berlandaskan prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh negara-negara anggota WTO. Yang menyebabkan Tiongkok sepertinya akan menjadi superpower baru adalah Amerika Serikat dan Eropa masih jatuh terkulai dan belum sembuh benar dari krisis ekonomi.

Eropa sepertinya sedang bermasalah juga dengan tatanan lembaga supranasional Uni Eropa. Adapun Tiongkok sepertinya sedang melewati puncak gunung satu menuju puncak gunung lainnya yang lebih tinggi. Apakah Joko Widodo juga mengikuti tren nasionalisme yang demikian? Secara umum, ketika Joko Widodo memimpin pada periode kepresidenan pertama ada semacam peningkatan peran badan usaha milik negara (BUMN) dalam perekonomian.

Selain itu, rezim perdagangan Joko Widodo pernah semakin restriktif, terutama melalui penggunaan hambatan nontarif dalam berbagai bentuk regulasi, baik pada sisi impor maupun ekspor. Buktinya, pada sisi impor, jumlah hambatan nontarif naik dari 6.537 pada 2009 menjadi 12.863 pada 2015.

Ilmuwan politik dari Australia National University, Eve Warburton,  pernah menyamakan Joko Widodo dan Soeharto. Analisisnya, setelah terpilih karakter kerakyatan Joko Widodo mulai menghilang. Joko Widodo mulai tumbuh dalam kekuasaan dengan membangun patronase.

Joko Widodo memang tetap menggunakan instrumen disiplin fiskal, deregulasi, pembangunan infrastruktur, kartu Indonesia pintar, dan kartu Indonesia sehat, tetapi ia melupakan penegakan hak asasi manusia dan semangat memberantas korupsi tidak kencang lagi.

Tidak Punya Beban Politik

Apakah pada periode kedua kepresidenan nanti Joko Widodo akan tetap demikian? Salah satu pernyataan bahwa dia sudah tidak mempunyai beban lagi selama lima tahun ke depan dan akan memberikan yang terbaik bagi pemerintahan Indonesia tentu bisa diwujudkan lagi dengan semakin kencangnya pemberantasan korupsi dan percepatan penuntasan perkara pelanggaran hak asasi manusia pada masa lalu.

Masyarakat Indonesia sudah relatif jenuh jika melihat paparan keberhasilan pembangunan jalan tol dan infrastruktur lainnya atau kenaikan jumlah penerima kartu Indonesia sehat dan kartu Indonesia pintar. Pernyataan dirinya tidak lagi terbebani seharusnya membuat Joko Widodo kembali menjadi pendobrak yang militan sebagaimana pernah dilakukan semasa menjadi wali kota dan gubernur.

Selama 4,5 tahun terakhir, saya sendiri melihat Joko Widodo bukanlah pemimpin yang transformatif dengan jargon revolusi mental, melainkan Joko Widodo yang berhasil mengakumulasi kekuatan politik semata. Rakyat Indonesia ingin Joko Widodo pada periode kedua kepresidenan menggunakan kekuasaan untuk menjadi pemimpin yang transformatif.

Kekuatan utama Joko Widodo adalah ”kerja, kerja, kerja”. Pada masa depan, gaya kepemimpinan berbasiskan kerja itu harus kaya ide-ide baru dan terobosan. Joko Widodo dituntut tidak sekadar hadir di setiap perayaan upacara, tetapi hadir dalam setiap percakapan dan persoalan yang dihadapi rakyat.

Joko Widodo tidak boleh terjebak pada urusan business as usual, tetapi harus mampu berpikir out of the box untuk mengatasi kebuntuan. Jadi, Joko Widodo diharapkan tidak terlalu larut dalam kompromi politik. Ia tentu belajar dari masa kepresidenan periode pertama. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tumbuh dalam sistem kekuasaan.

Merajut Kohesi Kebangsaan

Dengan kekuasaan tersebut, Joko Widodo harus mampu menjadi pemimpin itu sendiri atau leader, bukan sebagai dealer. Meskipun dalam membuat dan melaksanakan kebijakan ia harus mengarungi banyak kepentingan dalam pemerintahan, termasuk kepentingan partai pendukung, sebagai pemimpin inilah panggung tempat mempertunjukkan the power of persuade, kekuatan untuk meyakinkan publik. Memakai terminologi Herbert Feith, Joko Widodo harus menjadi solidarity maker yang mampu merajut kohesi kebangsaan.

Langkah pertama menjadi pemimpin transformatif adalah menuruti Cicero, bahwa tidak ada yang mampu memberi nasihat selain suara dari lubuk hati sendiri. Misalnya, bahwa kabinet ke depan adalah kabinet zaken. Menteri bukan lagi wujud koalisi partai politik pendukung, melainkan orang-orang yang memiliki kemampuan luar biasa di bidangnya serta mampu membuat kebijakan yang sesuai karakter Joko Widodo yang ”sebenarnya”, militan yang senang mendobrak, maverick.

Dengan komposisi kabinet berisi menteri-menteri yang kompeten, ditambah sedikit keberuntungan, pada periode kedua kepresidenan ini saya berharap Joko Widodo mampu ”menggerakkan gunung”. Pada ujung kepemimpinannya nanti, Joko Widodo akan dikenal sebagai pemimpin yang telah mengisi celah kosong dalam studi kepresidenan di Indonesia: presiden yang transformatif.