Pemerintah Batasi Medsos dan Whatsapp

Menkominfo Rudiantara menghadiri Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/5 - 2019). (Antara/Muhammad Iqbal)
22 Mei 2019 14:45 WIB Septina Arifiani Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA – Menyikapi maraknya peredaran konten negatif terkait dengan aksi unjuk rasa pada Rabu (22/5/2019), berupa video aksi kekerasan, kerusuhan hingga hoaks Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membatasi beberapa fitur di media sosial dan Whatsapp.

“Kita semua akan mengalami keterlambatan saat meng-upload foto dan video. Ini untuk sementara, secara bertahap,” kata Menkominfo, Rudiantara, saat jumpa pers di depan awak media di Jakarta, Rabu.

Lewat situs resminya, Kominfo juga mengimbau warganet segera menghapus dan tidak menyebarluaskan atau memviralkan konten baik dalam bentuk foto, gambar, atau video korban aksi kekerasan di media apapun.

Imbauan ini dilakukan untuk memperhatikan dampak penyebaran konten berupa foto, gambar atau video yang dapat memberi oksigen bagi tujuan aksi kekerasan, yaitu membuat ketakutan di tengah masyarakat.

Kementerian Kominfo mengimbau semua pihak terutama warganet untuk menyebarkan informasi yang menyebarkan kedamaian serta menghindari penyebaran konten atau informasi yang bisa membuat ketakutan pada masyarakat ataupun berisi provokasi dan ujaran kebencian kepada siapapun.

Kominfo menyebut akan terus melakukan pemantauan dan pencarian situs, konten dan akun dengan menggunakan mesin AIS dengan dukungan 100 anggota verifikator. Selain itu, Kominfo juga bekerja sama dengan Polri untuk menelusuri dan mengidentifikasi akun-akun yang menyebarkan konten negatif berupa aksi kekerasan dan hasutan yang bersifat provokatif.

Kementerian Kominfo mendorong masyarakat melaporkan melalui aduankonten.id atau akun Twitter @aduankonten jika menemukan keberadaan konten dalam situs atau media sosial mengenai aksi kekerasan atau kerusuhan di Jakarta.