Setelah Pemilu Terbitlah Puasa

Suwarmin - Dokumen Solopos
09 Mei 2019 09:31 WIB Suwarmin Kolom Share :

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (6/5/2019). Esai ini karya Suwarmin, jurnalis Harian Solopos. Alamat e-mail penulis adalah suwarmin@solopos.co.id.

Solopos.com, SOLO -- Setelah April yang panas kini kita sampai pada Mei yang (semoga) menyejukkan. Mei 2019 ini bertepatan dengan bulan Ramadan 1440 Hijriah, sebuah bulan yang bagi umat Islam di seluruh dunia dimaknai sebagai bulan wajib menjalankan ibadah puasa.

Rasanya seperti sebuah kebetulan. Setelah gegap gempita pemilihan umum, mulai dari pemilihan umum presiden hingga pemilihan umum anggota legislatif, kita sampai pada bulan puasa yang identik dengan menahan diri, bulan mewawas diri, bulan belajar, bulan penempaan.

Bulan puasa juga identik dengan bulan rekonsiliasi, baik terhadap diri sendiri maupun dengan sesama. Rekonsiliasi dengan diri sendiri dimaknai sebagai pengakuan atas keterbatasan diri, pengakuan atas segala kesalahan dan kealpaan diri, juga penerimaan atas segala karunia Tuhan yang diberikan kepada kita; kelebihan, dan kekurangan kita.

Ramadan dalam konteks rekonsiliasi kepada sesama dimaknai sebagai bulan baik untuk meminta maaf kepada orang lain, sekaligus memaafkan segala kesalahan orang lain. Tanggal 22 Mei nanti tahapan pemilihan umum dijadwalkan sampai pada batas akhir rekapitulasi perhitungan suara.

Tahapan berikutnya adalah penyelesaian sengketa hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan pemilihan presiden/wakil presiden. Segala yang salah seharusnya diluruskan. Semua yang melanggar hukum selayaknya diadili dengan sebaik-baiknya. Selebihnya kita terima hasil pemilihan umum, baik atau buruk, menyenangkan atau menyedihkan.

Pemilihan umum berakhir, puasa menjelang. Di tingkat mobilisasi orang pun suasananya berubah. Musim kampanye berganti dengan musim nyadran, lalu saat bulan puasa datang, orang berduyun-duyun melaksanakan Salat Tarawih pada maham hari.

Pada sore hari, tren berbuka puasa bersama menjadi kegiatan publik secara luas; muncul dengan kemasan budaya komunal yang kian cair. Pusat-pusat jajan bermunculan. Muncul para pedagang tiban yang menjual makanan, minuman, atau menu takjil untuk berbuka puasa.

Harga-harga kebutuhan pokok terkerek naik. Tak lama kemudian, orang sibuk menyiapkan diri menghadapi hari raya Idulfitri atau Lebaran yang identik dengan hari-hari silaturahmi. Tradisi silaturahmi dalam budaya halalbihalal biasanya digelar sebulan penuh selama Syawal dalam kalender Kamariah.

Mulai dari tradisi persiapan menjelang puasa, pelaksanaan puasa dari sahur hingga berbuka, Salat Tarawih, dan ibadah-ibadah lainnya dilanjutkan dengan perayaan Idulfitri dan halalbihalal, semuanya sebenarnya mendorong  orang untuk lerem, adhem, mewawas diri.

Puncak dari keberhasilan ibadah puasa bagi yang menjalankan adalah tercapainya derajat takwa di hadapan Tuhan. Derajat ini adalah hak prerogatif yang diberikan Sang Penguasa Alam kepada hamba-Nya yang berpuasa dengan ikhlas dan berpengharapan.

Derajat ini tidak identik dengan gelar-gelar yang kasat mata di dunia, tak setara dengan gelar-gelar keagamaan yang bisa dibeli dengan bekal uang, tak sama dengan gelar-gelar akademis yang dirayakan dengan serangkaian ujian dan wisuda.

Pemasaran Politik

Iklan pemilihan umum surut, iklan bernuansa puasa datang. Iklan calon presiden dan iklan partai politik digantikan iklan sirup, iklan obat mag, iklan obat pengharum bau mulut, iklan sarung, dan iklan bernuansa puasa lainnya.

Sebagai sebuah bangunan iklan, iklan sirup tentu saja dicitrakan dengan senyum cerah, keharmonisan, kebahagiaan, juga tentang sebuah keluarga yang sempurna. Sayup-sayup suara azan, perempuan berkerudung, atau baju koko adalah simbol dan penanda.

Logisnya, iklan memang bersifat menerangkan, mengingatkan, membangun kesan. Jika iklan sirup menjual produk, iklan politik lebih menjual sebuah nilai (value), mimpi, pandangan, tantangan, dan harapan.

Jika iklan sirup ”menyatukan” masyarakat untuk menyambut bulan puasa, iklan politik justru menarik garis pembatas antara pihak-pihak yang berbeda pandangan politik dan kepentingan. Dalam kontestasi politik saat ini, iklan politik hanyalah bagian dari strategi marketing atau pemasaran politik yang makin luas dan rumit.

Pemasaran politik kini berpusat pada pengolahan isu secara multikanal dan multiplatform: koran, iklan luar ruang, penggalangan massa, media sosial, akun Youtube, website partisan, dan konten Whatsapps.

Dalam persaingan politik yang panas, kita juga melihat peran banyak buzzer dan banyak pula konten hoaks yang berseliweran. Bau politik identitas yang mewarnai pemilihan 2019 telah membelah masyarakat, bahkan ketika para elite sudah mulai berpikir bagi-bagi kuasa, di level bawah masih saling membenci.

Betapa pun ada luka yang masih menganga, betapa pun ada sakit hati yang belum tersembuhkan, semua orang harus merenungkan makna sejati puasa yang meminta kita untuk pandai menahan diri.

Inilah pemilihan umum yang rumit dalam sejarah bangsa kita. Isu ketidaknetralan aparatur negara, penggunaan simbol-simbol agama, kerumitan pelaksanaan pemungutan suara, polarisasi ide, persepsi, ideologi, dan kepentingan di tengah-tengah masyarakat semuanya melengkapi kerumitan pelaksanaan pemilihan umum.

Banyak petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia, kabar termutakhir mencapai 412 orang, terhitung hingga Kamis (2/5), menjadi bukti sahih betapa pemilihan umum 2019 yang dilaksanakan secara serempak tidak setara dengan kekuatan fisik para anggota KPPS.

Politik Uang dan Korupsi

Bau politik uang yang tampak nyata di tengah-tengah masyarakat juga member peringatan: kelak kita masih akan melihat para aktor politik yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga melakukan tindak pidana korupsi. Bagaimana lagi? Biaya politik di negeri ini memang sangat mahal.

Pedasnya komentar dan cuitan di berbagai platform media sosial atau di berbagai kolom komentar berita-berita politik, juga tajamnya diskusi di berbagai grup-grup pertemanan, adalah bagian dari hal yang harus kita renungkan kembali. Inikah masyarakat kita yang sejati?

Dalam kaca mata teknologi, pemiliham umum atau pesta demokrasi kita terkena pula imbas disrupsi. Pemilihan umum memang dilaksanakan secara offline, para pemilih memberikan hak suara di bilik suara yang mungil, namun inilah pesta politik di tengah banjir informasi yang menderu-deru melalui plaform online.

Para anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di berbagai daerah sibuk mencermati sebaran tabloid yang dicurigai sebagai kampanye hitam atau kampanye negatif, tetapi mereka tak akan mungkin mampu membendung gelombang konten serangan politik dari yang ringan sampai serangan sangat pedas yang dilayangkan kepada figur calon presiden atau peserta pemilihan umum lainnya di platform Internet.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu di berbagai tingkatan tak sanggup mengerjakan kerumitan pemilihan umum ini dengan sempurna. Akhirnya inilah kita. Pemilihan umum berakhir, suka atau tidak, sang pemenang mulai nyata terlihat.

Sebagian orang berpesta, sebagian lagi berduka. Sebagian dilanda euforia, sebagian dilanda frustrasi. Inilah realitas. Seperti kata orang bijak, betapa pun dalamnya luka, betapa pun sakitnya hati, betapa pun pilunya derita, kelak waktu jua yang menyembuhkan. Atau, kita memilih tenggelam dalam angan-angan yang menipu? Selamat menjalankan puasa bagi yang menjalankan….