Perempuan Kuasa, Catatan Emansipasi

Tjahjono Widarmanto - Istimewa
23 April 2019 09:30 WIB Tjahjono Widarmanto Kolom Share :

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (22/4/2019). Esai ini karya Tjahjono Widarmanto, praktisi pendidikan, penyair, dan esais yang tinggal di Ngawi, Jawa Timur. Alamat e-mail penulis adalah cahyont@yahoo.co.id.

Solopos.com, SOLO -- ”Perempuan kuasa” (dalam bentuk jamak ”perempuan-perempuan kuasa) yang menjadi bagian judul esai pendek ini mengandung pengertian para perempuan yang memiliki kemampuan memimpin dan menguasai sekelompok atau sebuah komunitas untuk meraih sebuah tujuan.

Frase ”perempuan kuasa” juga mengacu pada sosok-sosok perempuan yang mampu memegang dominasi kekuasaan untuk menguasai atau memimpin orang atau individu lain. Mengawali esai ini, marilah kita ingat kembali dua buku ramalan karya dua orang futurulog tenar yaitu.

Yang pertama ditulis John Naisbitt berjudul Megatrends 2000 dan yang kedua ditulis Fatricia Aburdene dengan judul The 1990’s Decade of Women in Leadership. Kedua buku ini sama-sama meramalkan bahwa pada abad ke-21 peranan perempuan semakin meningkat, bahkan menjadi kunci perubahan zaman, yang berarti perempuan mempunyai peluang yang lebar untuk menjadi pemimpin.

Ramalan ini berdasarkan kenyataan dan pengalaman historis kaum perempuan di Eropa yang karena dampak global menyebar dan memengaruhi perubahan sosial di seluruh dunia. Istilah ”kuasa” tak bisa dilepaskan dari pengertian pemimpin dan pengertian ”pemimpin” berkait erat dengan istilah kepemimpinan.

Istilah ”kepemimpinan” oleh Toeti Heraty Noerhadi dimaknai sebagai memperoleh atau mencapai keunggulan sebagai individu dalam masyarakat atau wilayah yang disebut wilayah publik. Dalam pengertian klasik, kepemimpinan diartikan sebagai kedudukan berkuasa dan berwenang untuk mengambil keputusan yang bisa memengaruhi tatanan kehidupan dan pekerjaan banyak orang dalam masyarakat.

Dua pendapat ini menunjukkan bahwa wilayah publik yang dimaksud adalah di luar rumah atau di masyarakat bukan di wilayah domestik. Dua pendapat di atas juga secara implisit menunjukkan bahwa dalam kepemimpinan ada persoalan hierarki, kompetisi, kekuasaan, risiko, dan tanggung jawab.

Dalam kaitannya dengan frase ”perempuan kuasa” maka asosiasi kita akan mengacu pada  perempuan yang memiliki aspek kekuasaan. Perempuan kuasa yang kuat dan berwibawa dalam memegang tampuk kekuasaan. Asosiasi tersebut sebenarnya tak selamanya berkaitan dengan pemegang kekuasaan tapi lebih menekankan pada peran.

Tinjauan Historis

Dari berbagai fakta sejarah ternyata bisa diketahui bahwa kedudukan dan peran perempuan di Indonesia sangat penting. Itu berarti menunjukkan bahwa jauh sebelum emansipasi dan feminisme bergaung, perempuan Indonesia ternyata sudah memiliki peran kuasa yang strategis dalam masyarakat.

Hal ini menunjukkan sesuatu yang unik mengingat bahwa sejak dulu Indonesia (Nusantara) dianggap sebagai masyarakat patriarki yang menempatkan kedudukan laki-laki lebih penting dan dominan dibanding perempuan.

Gambaran patriarki tersebut diungkapkan dengan jelas oleh R.A. Kartini dalam surat-surat yang terkumpul dalam Habis Gelap Terbitlah Terang yang mencitrakan sosok perempuan sebagai manusia sekunder atau pelengkap saja. Ungkapan kanca wingking, sigaraning nyawa,, pekerjaan perempuan yang masak, manak, dan mlumah menunjukkan citra perempuan yang inferior dan sekadar subordinasi dari kaum laki-laki.

Dalam realitasnya ternyata terdapat banyak bukti bahwa pada masa lampau kaum perempuan di Nusantara telah memiliki peran penting dalam berbagai sektor kehidupan seperti sektor politik, ekonomi, sosial, budaya, kekuasaan, bahkan sektor militer.

Pada 674 Masehi yang merupakan sumber tertua sejarah Nusantara yang dicatat oleh orang Tiongkok, ada kerajaan Holing (yang dimaksud adalah Kalingga) di Jawa Tengah yang mempunyai raja perempuan yang bergelar Ratu Hsi-Mo (Sima).

Berita dari orang Tiongkok itu menyebut Ratu Sima merupakan raja perempuan yang tegas dan adil dalam menegakkan peraturan perundang-undangan. Salah satu perundang-undangan itu adalah dilarang keras menyentuh benda atau harta yang bukan miliknya. Kabar itu menarik perhatian Raja Ta-Shih dan hendak mengujinya.

Diam-diam dia meletakkan pundi-pundi beisi keping uang emas di tengah-tengah jalan ibu kota Kerajaan Kalingga. Selama tiga tahun pundi-pundi itu tidak ada yang menyentuh, bahkan setiap orang yang lewat jalan itu menghindari. Pada suatu hari putra mahkota menginjak dan menendang pundi-pundi itu.

Ratu Sima amatlah marah dan menjatuhkan hukuman mati untuk putra mahkota. Para menteri memintakan pengampunan dengan alibi karena tindakan itu tidak disengaja. Ratu mengurangi hukuman dengan mengubah hukuman mati menjadi hukuman potong kaki.

Sekali lagi para menteri mengajukan permohonan pengampunan. Akhirnya, Ratu Sima memerintahkan agar jari-jari kaki putra mahkota dipotong sebagai peringatan bagi siapa pun yang berani menyentuh benda atau barang yang bukan hak mereka.

Dasar Pemerintahan yang Kukuh

Kerajaan Majapahit di Jawa Timur pada 1328-1350 pernah dipimpin oleh seorang perempuan selama 22 tahun. Tribhuwana Tunggadewi Jayawisnuwardhani adalah nama perempuan kuasa itu yang berhasil meletakkan dasar-dasar pemerintahan Majapahit yang kukuh.

Raja perempuan ini kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Hayam Wuruk yang kelak berhasil menyatukan Nusantara. Sejarah juga mencatat pada masa akhir Majapahit,  sebelum era Brawijaya V, ada lagi raja perempuan yaitu Suhita yang memerintah pada 1429-1445.

Di Aceh sejarah mencatat ada banyak perempuan yang benar-benar bertempur di medan pertempuran. Yang paling melegenda adalah Cut Nyak Dien yang selama bertahun-tahun memimpin perang sabil bergerilya di hutan-huta Meleoboh, bahkan sampai matanya nyaris buta dan sakit-sakitan sehingga salah seorang pengikutnya yang tidak tega terpaksa berkhianat agar Cut Nyak Dien bisa ditangkap Belanda.

Di samping Cut Nyak Dien masih banyak lagi perempuan pahlawan di Acep, antara lain Pocut Meurah Intan, Cut Nyak Meutia, dan Pocot Baren. Dalam bidang pemerintahan, Kerajaan Samodra Pasai mencatat ada Ratu Malikah Nur yang berkuasa di kerajaan itu pada sekitar 1380 M.

Ada lagi raja perempuan yang menguasi dan memimpin Pasai pada tahun1428 M, yaitu Ratu Nahrasiyah. Tercatat pula seorang sultanah perempuan yang berkuasa pada 1641-1675, yaitu Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Syah yang merupakan putri Sultan Iskandar Muda.

Sultanah ini dikenal cendekia dan menguasai bahasa Persia, Spanyol, Melayu, dan Arab. Sultanah kedua adalah Nurul alam Naqiatuddin Syah (1675-1678), yang ketiga adalah sultanah Inayatsyah Zakiatuddin Syah (1676-1688), dan yang terakhir adalah Kamalatsyah Zairatuddin Syah yang memerintah 1688-1699.

Selain para sultan perempuan (sultanah) juga ada banyak perempuan yang menjadi panglima perang angkatan laut. Salah satunya adalah Laksamana Keumalahayati yang memimpin lebih dari 100 unit kapal laut Aceh. Laksamana Keumalahayati ini juga dikenal sebagai diplomat ulung.

Revitalisasi

Di samping Keumalahayati tercatat pula Cut Nyak Asiah yang memimpin armada kapal perang Aceh Utara. Di Jawa, tepatnya di Jepara, ada seorang raja perempuan atau perempuan kuasa, yaitu Ratu Kalinyamat. Pada masa pemerintahannya Jepara menjadi bandar terpenting.

Kalinyamat juga membantu Aceh menyerang pusat kekuasaan Portugis di Malaka. Ia juga membantu perlawanan Hitu di Ambon yang juga menentang Portugis. Di wilayah Sulawesi Selatan, tersebutlah seorang penguasa perempuan Siti Aisyah We Tenriolle yang memerintah Ternate (1856). Pada masa pemerintahannya, Ternate berkembang pesat dan memiliki perhatian besar terhadap kesusastraan.

Pada zaman itulah dibuat ikhtisar epos La Galigo (yang kini diakui sebagai kekayaan dunia) dan kali pertama dibangun sekolah di Ternate. Pada abad ke-20 peran perempuan Indonesia lebih banyak di ranah intelektual dan sosial yang melawan kekuatan kolonial Belanda.

Tercatatlah R.A Kartini, R.A. Rukmini, Dewi Sartika, Rohanna Kudus, Rahmah El Yunussiyah, Maria Walanda Maramis, dan sebagainya. Yang menarik, sejalan dengan kesadaran membangun wawasan intelektual dan kecerdasan tumbuh pulalah organisasi-organisasi perempuan, antara lain Wanita Utama, Istri Sedar, Aisyah, Fatayat Nahdlatul Ulama, Ina Tuni, Putri Mardika, Pikat, Wanita Katolik.

Peran organisasi-organisasi perempuan ini mencapai puncaknya ketika diadakan Kongres Perempuan Indonesia I di Yogyakarta pada 22-25 Desember 1928 yang kemudian berlanjut pada Kongres Perempuan Indonesia II (1935) dan Kongres Perempuan Indonesia III (1938).

Fakta-fakta historis tersebut dikemukakan bukan sebagai sikap mengelus-elus romantisme belaka namun untuk menunjukkan bahwa sejak dahulu kita sudah mengenal tradisi kepemimpinan perempuan. Dengan mengenal kembali fakta-fakta historis di atas semoga bisa menjadi pijakan untuk merevitalisasi, mereposisi, dan mengaktualisasi peran perempuan di pelbagai sektor kehidupan. Jayalah perempuan Indonesia!