Politik Peternakan untuk Selamatkan Pahlawan Pangan

Zulendra Erin Aryaza - Istimewa
20 April 2019 01:00 WIB Zulendra Erin Aryaza Kolom Share :

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Selasa (16/4/2019). Esai ini karya Zulendra Erin Aryaza, mahasiswa Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret. Alamat e-mail penulis adalah zularyaza28@gmail.com.

Solopos.com, SOLO -- Dalam ilmu komunikasi, politik merupakan seni berkomunikasi dengan orang lain agar tujuan si komunikator tercapai. Secara etimologi, politik dalam bahasa Inggris berasal dari kata policy yang artinya kebijakan.

Politik dapat diartikan perilaku-perilaku untuk mewujudkan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan negara agar kebahagiaan bersama masyarakat tercapai. Kebijakan yang dilakukan harus selaras kepentingan rakyat dalam tatanan bernegara.

Bidang peternakan rentan transaksi politik. Masih ingatkah kasus yang menjerat presiden partai politik terkait penambahan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian? Kebijakan-kebijakan bidang peternakan dalam dekade terakhir yang terkait revolusi industri 4.0 secara signifikan akan memengaruhi peternak.

Sektor peternakan kebanyakan dikerjakan secara konvensional. Ini membuat pemerintah harus mampu mengoptimalkan peran peternak dalam meningkatkan sumber daya manusia. Pengoptimalan peternak pada era revolusi industri 4.0 dengan memberikan pendidikan ihwal pengetahuan terbaru dunia peternakan yang kemudian didukung infrastruktur informasi dan jaringan Internet.

Output yang diharapkan tentu perubahan besar dan radikal dalam menghasilkan produk peternakan. Program Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai desa model digital sangat membantu mengembangkan potensi desa, terutama bidang peternakan.

Program ini juga dapat membangun jaringan bisnis lewat aplikasi sehingga peternak lebih menghemat biaya produksi. Peternakan era digital harus mampu memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin meningkat,  namun jangan sampai peternakan, terutama industri perunggasan,  dimonopoli elite perusahaan yang mendominasi dari hulu sampai hilir yang kemudian merugikan peternak lokal.

Perlu ada kebijakan yang mengatur persaingan pasar, terutama industri perunggasan, sehingga tidak terjadi ada lagi aksi massa perternak ayam dari berbagai wilayah di depan istana kepresidenan.

Kemanusiaan

Salah satu tuntutan aksi massa itu adalah memberikan rasa keadilan dalam berusaha dan perlindungan usaha, terutama bagi peternak unggas rakyat mandiri, sehingga tidak mengalami kerugian yang parah.

Di ranah peternakan besar, seperti sapi potong, juga tak lepas dari masalah terlalu panjangnya rantai distribusi dari peternak ke konsumen yang menyebabkan harga daging lokal lebih mahal dibandingkan daging impor.

Transportasi yang kurang mendukung karena kebanyakan sapi potong disalurkan melalui angkutan darat, seperti truk, yang menyebabkan sapi stres dan kemudian menurunkan bobot sapi tersebut. Perbedaan lokasi antara sentra produksi dan sentra konsumen menyebabkan perbedaan harga sehingga dibutuhkan transportasi yang efisien.

Kebijakan impor yang mengharuskan feedloter mengimpor setiap lima ekor sapi bakalan untuk satu indukan merupakan program Kementerian Peternakan jangka panjang yang bertujuan meningkatkan populasi sapi dalam negeri.

Kebijakan ini tentu mengurangi impor dan ketergantungan pada negara pengimpor. Ternyata kebijakan tersebut membebani feedloter karena sapi bakalan membutuhkan waktu  empat bulan untuk digemukkan sebelum dipotong sedangkan indukan harus dipelihara hingga tiga tahun sebelum menghasilkan anak.

Feedloter tergerus beban optimal pakan dan kandang yang tidak efisien. Politik peternakan belum menjadi arus utama. Bangsa ini butuh politikus andal, baik dari kalangan profesional maupun praktisi, yang memperjuangkan kebijakan yang mementingkan kepentingan rakyat,  terutama peternak lokal.

Sampai saat ini masih langka sarjana-sarjana peternakan yang tergerak menjadi anggota legislatif atau pejabat di eksekutif. Pemegang kebijakan kurikulum pendidikan tinggi seharusnya memasukkan kembali mata kuliah ilmu politik peternakan. Sarjana peternakan harus mampu memecahkan problem di bidang peternakan.

Menurut Soe Hok Gie, seorang mahasiswa aktivis, politik adalah barang-barang yang paling kotor, lumpur-lumpur yang kotor, tapi ketika tidak bisa menghindar maka terjunlah sedalam-dalamnya. Gus Dur mengatakan yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Sangat penting membela peternak lokal sebagai pahlawan pangan.