Autentisitas Suara Rakyat

Siti Farida - Istimewa
19 April 2019 09:32 WIB Siti Farida Kolom Share :

Gagasan ini dipublikasikan Harian Solopos edisi Kamis (18/4/2019). Esai ini karya Siti Farida, inisiator Jaringan Perempuan Bergerak “Parvati” dan mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Alamat e-mail penulis adalah faridawirabangsa@gmail.com.

Solopos.com, SOLO -- Pemungutan suara atau coblosan pemilihan umum 2019 telah dilaksanakan. Sejak pukul 15.00 WIB setelah coblosan, Rabu (17/4), publik dapat mengetahui hasil pemilihan presiden berdasarkan metode penghitungan cepat (quick count) oleh lembaga survei yang hasilnya bisa berbeda-beda.

Sejumlah lembaga survei memberikan angka hasil pemilihan presiden yang berbeda. Lantas bagaimana jika terjadi perbedaan angka hasil quick count dengan hasil real count yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU)? Akankah pendukung dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden bisa menerima kenyataan itu?

Pernah ada pernyataan dari satu kubu calon presiden dan calon wakil presiden bahwa hanya kecuranganlah yang bisa menyebabkan mereka kalah. Seolah-olah kekalahan tersebut hanya bisa terjadi disebabkan oleh kecurangan. Lembaga formal yang berhak mengumumkan hasil perhitungan suara adalah KPU.

Biarlah KPU menjalankan aktivitas dengan baik tanpa dipengaruhi sikap-sikap provokatif yang memengaruhi opini masyarakat. Akan jauh lebih baik jika berbagai kelompok kepentingan membantu KPU mengarahkan masyarakat untuk menjaga kondusivitas proses setelah pemungutan suara dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang menyesatkan.

Gerakan masyarakat sipil menegaskan demokrasi langsung itu lebih dekat dengan daulat rakyat. Utamanya sebagai bentuk perjuangan memaksa penguasa berpihak kepada kehendak para pemilih. Menurut Arief Budiman, untuk mencegah anarkisme, prosedur politik untuk mewujudkan semua hal ini adalah melalui pemilihan umum yang demokratis.

Dinamika politik saat ini dihadapkan pada tiga masalah, yaitu kebekuan demokrasi, kemandekan politik, dan krisis kepercayaan publik. Demokratisasi tidak berjalan sebagaimana cita-cita reformasi, tetapi terjerat dalam demokrasi yang beku, oleh Sorensen disebut frozen democracy.

Ada perubahan kelembagaan politik, tetapi tidak diikuti perubahan esensi demokrasi. Dinamika politik berjalan di tempat hingga terjadi krisis kepercayaan publik (public distrust) yang mendelegitimasi dan mengancam sistem demokrasi elektoral. Hal ini bisa jadi bermula karena gerakan penguatan demokrasi hanya fokus kepada politik-struktural, yaitu mengganti rezim dan aktor politik.

Perjuangan masyarakat sipil seharusnya mengarah ke jantung oligarki sebagai proses tidak terpisahkan dari perjuangan demokrasi elektoral. Di Spanyol ada contoh gerakan melalui koperasi bernama Mondragon di Basque.

Penguatan Kesadaran Kritis Pemilih

Gerakan tersebut sejatinya senapas dengan tagline KPU ”Pemilih Berdaulat, Negara Kuat”. Bahwa penguatan kesadaran kritis pemilih bukan hanya dilakukan saat pemilihan umum, tetapi sebagai siklus demokrasi, meliputi pra-pemilihan umum (pre-election), masa pemilihan umum, hingga pasca-pemilihan umum (post-election).

Inilah shortcut bagi terwujudnya demokrasi substantif. Relasi antara pemilih berdaulat dengan kandidat pemimpin atau wakil rakyat yang dipilih akan berlangsung seiring siklus demokrasi, dari pemilihan umum hingga pemilihan umum berikutnya.

Bukan relasi “cinta semalam” yang tidak memiliki ikatan atau tanggung jawab karena semua sudah dibayar dengan transaksi jual beli suara. Pemilih berdaulat tidak bisa dibeli. Pemilihan umum terhindar dari (mohon maaf) ”pelacuran atau gendhakan politik” yang dicukongi oleh oligarki.

Pemilih berdaulat mampu memotong lingkaran setan politik uang karena pemilih adalah subjek utama pemilihan umum. Pemilihlah yang menentukan hasil pemilihan umum, sebagai electoral voter, pemilihan umum yang merakyat. Hasil pemilihan umum inilah yang perlu dikawal bersama-sama, baik oleh penyelenggara, peserta, maupun rakyat pemilih.

Menggunakan hak pilih di tempat pemungutan suara (TPS) adalah salah satu bentuk partisipasi politik. Partisipasi menjadi kunci karena demokrasi tanpa partisipasi adalah manipulasi. Demikian kata Peter L. Berger.

Puncak dari tahapan pemilihan umum adalah coblosan atau pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Di kalangan penyelenggara populer dibahasakan sebagai ”mahkota pemilihan umum”. Inilah ujung kontestasi elektoral.

Tantangan berat yang dihadapi penyelenggara adalah polarisasi ekstrem di masyarakat, sebuah titik krusial yang mengancam kepercayaan publik. Faktor kepercayaan publik itu diibaratkan bursa saham, sekali jatuh sulit terkoreksi.

Kejatuhan hanya disebabkan spekulasi. Sekalipun spekulasi itu telah dijelaskan dan diinformasikan kepada publik, harga saham tidak otomatis terangkat kembali. Jika publik sudah tidak percaya, apa pun hasil pemilihan umum akan diterima dengan skeptis atau bahkan berujung penolakan serta menghasilkan residu dan konflik. Sebaliknya, jika publik percaya terhadap pemilihan umum, apa pun hasilnya bisa diterima dengan legawa oleh semua pihak.

Sejatinya, integritas pemilihan umum ditentukan di TPS. Di sinilah pemilih memberikan suara, kemudian dihitung untuk kali pertama. Jika di TPS terjadi penyimpangan dan manipulasi, secara keseluruhan integritas pemilihan umum bermasalah.

Penghitungan Suara dan Rekapitulasi

Pemungutan dan penghitungan suara dinyatakan berintegritas apabila hasilnya sama persis dengan pilihan para pemilih, tidak ada kesalahan, baik yang tidak disengaja maupun disengaja. Hasil pemilihan umum dijaga integritasnya oleh seluruh penyelenggara melalui mekanisme penghitungan suara dan rekapitulasi.

KPU berupaya sedemikian rupa menghadirkan pemilihan umum yang berintegritas, yakni menata akses informasi publik; menjamin hak pilih; menjaga autentisitas suara rakyat. Yang paling fenomenal adalah keterbukaan informasi penghitungan suara.

Publik dapat mengakses informasi hasil penghitungan suara sampai ke TPS dari portal resmi KPU. Belajar dari pemilihan umum pada 2014, KPU memublikasikan hasil penghitungan dan rekapitulasi tiap jenjang secara transparan, akuntabel, dan profesional.

KPU menyiapkan dua aplikasi yakni hasil pemindaian formulir C1 dan formulir rekapitulasi dari tingkat kecamatan hingga nasional. Ini bisa dibaca sekaligus diunduh oleh publik. KPU mengawal ”mahkota pemilihan umum” dengan transparansi yang tinggi.

Formulir C1 merupakan dokumen primer penghitungan suara, ibarat “dapur”pemilihan umum. Jika KPU sudah membuka ”dapur”, apalagi yang masih disangsikan? Publik bisa mengkases secara terbuka. Dengan tagline #KPUMelayani, KPU tegas dan berani menetapkan hasil pemilihan umum yang telah dikawal bersama rakyat.

Inilah pesan sekaligus antitesis dari ungkapan Stalin, yang pernah dikutip Karni Ilyas, bahwa orang-orang yang memberikan vote (suara) tidak menentukan hasil dari pemilihan umum, namun orang-orang yang menghitung vote itulah yang menentukan hasil pemilihan umum.

KPU mematahkan ungkapan Stalin ini tidak dengan retorika, tapi secara praksis dan sistematis, yaitu melalui kebijakan sistem data terbuka. Sebagai bentuk jaminan integritas pemilihan umum, dengan mengunggah formulir C1 secara real time, sebagai acuan dasar hasil pemilihan umum langsung dari TPS (fresh from the open). Di sinilah roh pemilih berdaulat negara kuat dan muruah pemilihan oleh rakyat tetap terjaga.