Tanggapi Bawaslu, Ini Langkah KPU Terkait Kisruh di Sydney dan Insiden Kuala Lumpur

Ketua KPU Arif Budiman pada KPU Goes to Campus di UMM, Senin (15/10 - 2018). (Bisnis/Istimewa)
17 April 2019 00:11 WIB Jafar Sodiq Assegaf Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar jumpa pers di Hotel Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Rabu (17/4/2019) dini hari terkait sejumlah rekomendasi Bawaslu soal sejumlah insiden pemungutan suara di luar negeri. Dalam jumpa pers itu, KPU menyebut insiden pemungutan suara di Sydney, Australia dan kejadian di Malaysia yang tengah viral.

Terkait insiden di Sydney, KPU akan melakukan klarifikasi terhadap antrean pemilih yang tak bisa mencoblos. Selain klarifikasi antrean WNI di Sydney, KPU akan mengecek ketersedian surat suara.

"Terkait rekomendasi Bawaslu terhadap dugaan pelanggaran Pemilu yang terjadi di wilayah kerja PPLN Sydney terkait sejumlah pemilih dalam keadaan antrean yang disebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya, KPU akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan terlebih dulu melakukan, satu, klarifikasi terhadap jumlah pemilih yang sudah masuk dalam antrean," ujar komisioner KPU Wahyu Setiawan.

"Kedua klarifikasi terhadap kategorisasi pemilih, apakah DPT, DPTb, atau DPK, dan yang ketiga ketersediaan surat suara yang masih tersedia," imbuhnya.

Terhadap surat suara yang tercoblos di Kuala Lumpur, Malaysia, tindak lanjut KPU adalah terlebih dulu melakukan konfirmasi atas barang bukti surat suara tersebut. "Konfirmasi atas barang bukti yang dimiliki Panwaslu Kuala Lumpur sebagaimana tertuang dalam rekomendasi pada huruf b angka 2 dan melakukan konfirmasi atas ditemukannya surat suara yang sah sebagaimana tertuang pada huruf b angka 3," ujar Wahyu.

Selain itu, KPU akan mengidentifikasi lebih dulu jumlah pemilih metode pos yang direkomendasikan Bawaslu untuk pemungutan suara ulang atau PSU. Sebab, KPU harus memperhitungkan penyediaan logistik.

Di luar itu, KPU tetap meminta PPLN Kuala Lumpur melakukan penghitungan suara terhadap pemungutan suara yang sudah dilakukan dengan metode KSK (Kotak Suara Keliling) dan TPS LN (Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri). Jadwal penghitungan disesuaikan dengan jadwal yang sudah dibuat.

"Memerintahkan PPLN Kuala Lumpur hanya menghitung hasil pemungutan suara metode KSK dan TPSLN dalam kegiatan penghitungan suara sebagaimana telah dijadwalkan," sebut Wahyu.


KPU meneruskan rekomendasi Bawaslu dengan melaporkan anggota PPLN Kuala Lumpur atas nama Krishna KU Hannan ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Sedangkan untuk anggota PPLN atas nama Djadjuk Natsir, yang juga Wadubes RI untuk Malaysia, telah dimintai klarifikasi.

"Proses pemberhentian sementara terhadap anggota PPLN Kuala Lumpur atas nama Djadjuk Natsir berdasarkan hasil klarifikasi yang telah dilakukan oleh KPU terkait profesionalitas dalam pelaksanaan tugas dan selanjutnya akan melaporkan kepada DKPP," ujar komisioner KPU Wahyu Setiawan di Hotel Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (17/4/2019) dini hari.

"Terhadap anggota PPLN atas nama Krishna KU Hannan, yang diduga karena kedudukannya berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, KPU menindaklanjuti dengan melaporkan yang bersangkutan ke DKPP," imbuh Wahyu.

Sebelumnya, Bawaslu merekomendasikan pemberhentian Krishna. Selain itu, Bawaslu merekomendasikan pemberhentian Djadjuk. Bawaslu beralasan rekomendasinya itu untuk menghindari konflik kepentingan. Selain itu, Bawaslu menyatakan rekomendasi atas Djadjuk untuk menjaga profesionalitas.

Terkait insiden Syday, Ketua KPU Arief Budiman menyatakan klarifikasi ini untuk memastikan jumlah pemilih dan kategorisasinya seperti daftar pemilih khusus (DPK). "Berapa orang sebetulnya yang sudah masuk dalam daftar yang menggunakan hak pilih, jangan sampai antrean panjang semua belum daftar. Yang kita layani yang sudah masuk dan daftar, kita akan klarifikasi jumlah pemilih yang sudah terdaftar," katanya.

Bawaslu sebelumnya menyatakan ada prosedur yang tidak sesuai dalam pemungutan suara saat Pemilu 2019 di Sydney, Australia. Karena itu, Bawaslu memerintahkan pemungutan suara susulan untuk pemilih yang sudah terdaftar.

"Bawaslu menerima keterangan dari Panwaslu Sydney bahwa penutupan TPS dilakukan pukul 18.00 waktu setempat, sementara masih ada pemilih dalam keadaan antrean menggunakan hak pilih sehingga menyebabkan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilih," kata anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar.

Penutupan TPS saat masih ada pemilih yang antre itu tidak sesuai dengan prosedur, tata cara, dan mekanisme yang sudah diatur. Oleh sebab itu, Bawaslu menerbitkan rekomendasi.

"Bawaslu merekomendasikan sebagai berikut, memerintahkan PPLN Sydney melalui KPU RI untuk melakukan pemungutan suara susulan di TPS bagi pemilih yang sudah mendaftarkan dirinya tapi belum dapat menggunakan hak pilihnya," ujar Fritz.

Pemungutan suara susulan ini menurut Bawaslu hanya dilakukan bagi pemilih di Sydney yang terdaftar di DPT, DPTb, maupun DPK; dan telah berada di antrean saat pemungutan suara pada 13 April 2019 tapi belum menggunakan hak pilihnya.