Bawaslu Minta 2 PPLN Kuala Lumpur Dicopot, Ini Kata KPU

Polisi Diraja Malaysia (PDRM) Kajang bersama Relawan Prabowo-Sandi (PADI) Malaysia berjaga di lokasi penemuan surat suara yang diduga tercoblos di sebuah ruko Jalan Seksyen 2/11 Kajang Selangor, Kamis (11/4 - 2019). (Antara/Agus Setiawan)
16 April 2019 19:00 WIB Adib Muttaqin Asfar, Detik.com Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah merekomendasikan pemungutan suara ulang via pos di Malaysia dan penggantian dua anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur. Salah satu nama yang direkomendasikan untuk diganti adalah Krishna KU Hannan yang juga Wakil Dubes RI untuk Malaysia.

KPU mengatakan pihaknya masih menunggu rekomendasi resmi Bawaslu. "Terkait pemberhentian dua PPLN di Malaysia, KPU akan menunggu rekomendasi resmi Bawaslu, sampai saat ini belum" ujar komisioner KPU Hasyim Asyari di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2019), dilansir Detik.com.

Hasyim juga mengatakan pihaknya akan mempelajari rekomendasi yang diberikan. Selanjutnya KPU akan menindaklanjuti. "Kami akan pelajari rekomendasi Bawaslu dan kami akan menyikapinya dengan membuat keputusan bagaimana menyikapi rekomendasi Bawaslu. KPU juga akan menindak lanjuti," katanya.

Sebelumnya, Bawaslu mengeluarkan rekomendasi agar KPU menggelar pemungutan suara ulang (PSU) untuk ratusan ribu pemilih di sana. Hal itu disampaikan oleh Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja dalam konferensi pers di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (16/4/2019).

Dalam kesempatan itu, Rahmat mengatakan adanya surat suara tercoblos yang ditemukan di ruko tersebut menunjukkan penyelenggara pemilu di sana dalam hal ini Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur tidak bekerja secara objektif.

Karena itu, Bawaslu merekomendasikan PPLN Kuala Lumpur melakukan pemungutan suara ulang. Hal ini khususnya dilakukan untuk para pemilih yang memberikan suara melalui pos.

"Memerintahkan PPLN Kuala Lumpur melakuan PU [pemungutan suara ulang] melalui metode vote sebanyak 312.293 pemilih. Karena ditemukan data surat suara yang disampaikan lewat pos tidak terdaftar di PPLN," kata Rahmat.

Selain itu, Bawaslu juga merekomendasikan KPU agar mencopot 2 anggota PPLN. Kedua nama yang dimaksud adalah Krishna KU Hannan yang juga menjabat sebagai Wakil Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, dan Djajuk Natsir.