Surat Suara Tercoblos Malaysia, Bawaslu Minta Pemungutan Suara Ulang

Polisi Diraja Malaysia (PDRM) Kajang bersama Relawan Prabowo-Sandi (PADI) Malaysia berjaga di lokasi penemuan surat suara yang diduga tercoblos di sebuah ruko Jalan Seksyen 2/11 Kajang Selangor, Kamis (11/4 - 2019). (Antara/Agus Setiawan)
16 April 2019 17:35 WIB Adib Muttaqin Asfar Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) belum memiliki kesimpulan soal apa yang terjadi di balik kasus surat suara tercoblos di Selangor, Kuala Lumpur, Malaysia. Namun, Bawaslu mengeluarkan rekomendasi agar KPU menggelar pemungutan suara ulang untuk ratusan ribu pemilih di sana.

Hal itu disampaikan oleh Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja dalam konferensi pers di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (16/4/2019). Dalam kesempatan itu, Rahmat mengatakan adanya surat suara tercoblos yang ditemukan di ruko tersebut menunjukkan penyelenggara pemilu di sana dalam hal ini Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur tidak bekerja secara objektif.

Karena itu, Bawaslu merekomendasikan PPLN Kuala Lumpur melakukan pemungutan suara ulang. Hal ini khususnya dilakukan untuk para pemilih yang memberikan suara melalui pos.

"Memerintahkan PPLN Kuala Lumpur melakuan PU [pemungutan suara ulang] melalui metode vote sebanyak 312.293 pemilih. Karena ditemukan data surat suara yang disampaikan lewat pos tidak terdaftar di PPLN," kata Rahmat.

Selain itu, Bawaslu juga merekomendasikan KPU agar mencopot 2 anggota PPLN. Kedua nama yang dimaksud adalah Krishna KU Hannan yang juga menjabat sebagai Wakil Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, dan Djajuk Natsir.

"Bawaslu merekomendasikan melalui KPU untuk mengganti PPLN sebanyak dua orang atas nama Krishna [Krishna KU Hannan] yang juga Wakil Duta Besar untuk menghindari konflik kepentingan. Dan Djadjuk Natsir direkomendasikan untuk diberhentikan sebagai PPLN untuk menjaga profesionalitas," kata Rahmat.

Bawaslu sendiri telah melakukan investigasi terhadap kasus surat suara tercoblos ini dengan memeriksa total 13 orang. Mereka adalah tujuh anggota PPLN Kuala Lumpur, tiga pengawas luar negeri, dua saksi, dan Dubes RI untuk Malaysia Rusdi Kirana.

Sebelumnya, Rahmat Bagja sudah menyatakan kekhawatirannya soal konflik kepentingan terkait kejadian itu. Dia menilai seharusnya Wakil Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Krishna KU Hannan, tidak menjabat sebagai anggota PPLN di Malaysia.