Cek Fakta: 10 Hoaks yang Menyerang KPU Jelang Pencoblosan

Petugas memindah logistik Pemilu 2019 ke gudang kantor Kelurahan Kejuron, Kota Madiun, Senin (15/4 - 2019). (Madiunpos.com/Abdul Jalil)
16 April 2019 16:20 WIB Syifaul Arifin Nasional Share :

Solopos.com, SOLO—Hari pencoblosan tinggal beberapa jam lagi. Pada Rabu (17/4/2019), pemilih akan menyalurkan suara  di bilik suara. Hingga menjelang pencoblosan, banyak beredar informasi hoaks soal pemilu, bahkan menyasar Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu.

Anggota tim Litbang Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Nuril Hidayah mengkhawatirkan hoaks tentang pemilu mendelegitimasi KPU. Akhirnya publik tidak percaya kepada KPU padahal informasi yang beredar itu tergolong hoaks.

Berdasarkan data yang dirilis Mafindo, ada 17 informasi hoaks yang menyerang KPU. Ada kasus besar yang menimbulkan kekisruhan publik, misalnya kabar pencoblisan tujuh kontainer surat suara. Berikut 10 informasi hoaks yang menerpa KPU.

  1. Server KPU Lemah, 3 Juli 2018

Beredar informasi di Facebook bahwa hasil scanning port KPU bolong menimbulkan kesan server KPU lemah. Faknya, port-post yang diklaim “bolong” itu adalah port yang dibuka untuk melayani permintaan akses ke layanan yang disediakan server itu.

  1. Pileg dan Pilpres 2019 akan dilakukan dengan E-Voting, 26 Agustus 2018

Beredar informasi lewat WhatsApp Pemilu 2019 akan menggunakan e-voting. Padahal KPU tidak menggunakan e-voting pada Pemilu 2019.

  1.  Ada 31 kuta pemilih misterius, 24 Oktober 2018

Muncul informasi di Twitter terdapat 31 juta data pemilih misterius yang tidak bisa dibuka oleh KPU. Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan data 31 juta pemilih yang belum masuk DPT bukanlah data tambahan atau baru. KPU menyisir data itu untuk dimasukkan ke dalam DPT Pemilu 2019.

  1. DPT siluman, 2 November 2018

Beredar kabar daftar DPT mengacu situs tamsh-news.com. Situ itu dianggap tidak kredibel.

  1. Ancaman Pembunuhan Anggota KPU Jika Tak Menangkan Jokowi, 13 Desember 2018

Kabar tak bisa dipertanggungjawabkan ini menyebut ancaman pembunuhan terhadap anggota KPU jika tidak memenangkan Jokowi. Contohnya Bupati Fakfak dan Husni Kamil Manik meninggal terkait pemilu. Faktanya, tak ada pembunuhan bupati Fakfak dan Ketua KPU Husni Kamil Manik meninggal karena sakit.

  1. Orang dengan gangguan jiwa mencoblos, 25 Desember 2018.

Beredar di Facebook foto-foto orang yang terlihat memiliki gangguan jiwa dipegangi beberapa orang. Narasinya KPU sedang menjalankan simulasi orang dengan gangguan jiwa memilih di TPS. Foto itu ternyata pengamanan penderita gangguan jiwa oleh polisi karena membunuh dukun yang hendak mengobati. Foto itu tidak terkait dengan narasi. 

  1. KPU mengarahkan pendatang China agar memenangkan Petahana, 30 Desember 2018

Beredar hoaks melalui Facebook KPU mengarahkan pendatang dari China untuk memenangkan petahana. Faktanya, foto itu adalah acara peresmian PLTU Celukan Bawang di Bali 2015.

  1. Kontainer berisi surat suara yang telah dicoblos, 3 Januari 2019

Beredar di Whatsapp rekaman audio seseorang melaporkan penemuan kontainer berisi jutaan surat suara yang sudah dicoblos. Faktanya, surat suara belum dicetak.

 9. Ketua KPU Arief Budiman jadi Korban Hoaks, 8 Januari 2019

Ketua KPU Arief Budiman jadi sasaran hoaks. Dia terpilih menjadi Ketua KPU padahal mendapat suara terkecil di DPR dibandingkan komisioner lain. Faktanya, pemilihan ketua KPU dilakukan secara musyawarah di antara 7 komisioner. Selain iti, muncul kabar Arief Budiman adalah saudara Soe Hok Gie, aktivis 1966. Hoaks itu mengesankan Arief beretnis Tionghoa. Faktanya, Soe Hok Gie memiliki saudara Arief Budiman yang juga sosiolog, namun bukan Arief Budiman Ketua KPU.

  1. Server KPU disetting menangkan Jokowi-Makruf Amin

Beredar video pengakuan seseorang yang menyebut server KPU di Singapura disetting untuk memenangkan Jokowi-Makruf 57%. KPU menyatakan informasi itu tidak benar, server KPU tidak ada yang berada di luar negeri. Soal penghitungan, KPU menyatakan penghitungan suara dilakukan secara manual dengan berjenjang dari TPS hingga KPU pusat.