Cek Fakta: 5 Hoax Jelang Coblosan Pemilu 2019

Ilustrasi Hoax (Solopos - Whisnupaksa)
16 April 2019 18:45 WIB Ginanjar Saputra Nasional Share :

Solopos.com, SOLO — Menjelang hari pencoblosan atau pemungutan suara Pemilu 2019 dan Pilpres 2019, masyarakat perlu berhati-hati dalam menanggapi berita yang beredar. Pasalnya, banyak hoaks atau berita bohong yang disebar menjelang pemungutan suara.

Hoaks itu tentu disebar dengan tujuan tertentu dan bisa merugikan orang lain. Berikut ini, Solopos.com merangkum lima hoaks atau kabar bohong yang beredar menjelang pencoblosan Pemilu 2019 dan Pilpres 2019:

1. Penangkapan Pelaku Surat Suara Tercoblos di Malaysia

Hoax:  Beredar kabar yang menyebutkan ada tiga orang WNI yang ditangkap polisi Malaysia, Sabtu (13/4/2019), terkait kasus surat suara tercoblos di Malaysia. Ketiga orang itu disebutkan bernama Adon Ramdhan yang merupakan pengelola ekspedisi Syarikat Paket Utama Nusantara serta Wahyu Prabowo dan Ellyza.

Bukan hanya itu, dalam kabar yang menyebar lewat pesan berantai tersebut terdapat nama warga negara Malaysia, Mohd Shazwan Bin Hassan alias Bang Wan yang juga ditangkap terkait kasus surat suara tercoblos di Malaysia.

Fakta: Nyatanya, kabar tersebut sudah dipastikan hoaks alias berta bohong. Informasi yang dipublikasikan Cekfakta.com, Senin (15/4/2019), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membantah polisi telah menangkap dalang surat suara tercoblos di Malaysia. Anggota Bawaslu, Fritz Edward, Siregar menyampaikan penangkapan dalang surat suara tercoblos itu tidak benar.

Saat ini, KPU dan Bawaslu masih menginvestigasi kasus surat suara tercoblos di Malaysia yang sebelumnya viral di media sosial. Surat suara itu ditemukan oleh relawan Prabowo-Sandiaga yang kemudian dilaporkan ke Panwaslu Kuala Lumpur. Dalam video yang beredar, terlihat surat suara sudah tercoblos untuk calon presiden nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf Amin dan juga calon anggota legislatif dari Partai Nasdem.

2. Media Sosial dan Aplikasi Perpesanan Dipantau Pemerintah

Hoax: Beredar kabar melalui pesan berantai di Whatsapp dan beberapa media sosial, bahwa akun media sosial dan aplikasi perpesanan milik seluruh masyarakat Indonesia dipantau pemerintah menjelang pemungutan suara Pemilu 2019.

Fakta: Berdasarkan data yang dipublikasikan Cekfakta.com, Senin (15/4/2019), pesan seperti itu nyatanya adalah hoaks dan pernah juga beredar pada 2017 dan 2019 silam. Plt Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), Noor Iza, mengatakan pesan tersebut adalah hoaks alias kabar bohong.

"Jelas hoaks itu. Tulisan tersebut adalah hoaks," ujar Noor Iza kepada Detikcom.

Noor menjelaskan, pemerintah telah memiliki aturan tersendiri soal penyampaian informasi melalui media sosial. Aturan tersebut terdapat pada UU ITE.

3. Ketua KPPS Sidney Dikabarkan Pro 02

Hoax: Beredar video tentang kericuhan pencoblosan Pemilu 2019 di Sydney, Australia. Dalam video tersebut, tampak seorang pria yang tengah memprotes disebutkan dalam narasi video bernama Samsul Bahri. Adapun, dalam narasi postingan, disebutkan bahwa Samsul Bahri tersebut merupakan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).

Fakta: Atas beredarnya video dengan narasi Samsul Bahri sebagai Ketua KPPSLN Sydney, Komisi Pemilihan Umum (KPU) angkat bicara. Komisioner KPU, Ilham Saputra, membantah bahwa nama Samsul Bahri sebagai Ketua KPPSLN.

"Di hoaks itu muncul bahwa seakan-akan Samsul Bahri anggota KPPSLN, di kita enggak ada yang namanya Samsul Bahri," ungkap Ilham seperti dikutip Cekfakta.com, Senin (15/4/2019). Ia pun menambahkan, nama tersebut pun tidak tercantum sebagai anggota KPPSLN di manapun.

Senada dengan Ilham, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi juga menyatakan bahwa nama Samsul Bahri tidak ada dalam Surat Keputusan (SK) Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) maupun SK KPPS. "Kami sudah cek SK PPLN maupun SK KPPS luar negeri, tidak ada nama tersebut," ujar Pramono.

Selain pihak komisioner KPU, bantahan perihal Samsul Bahri sebagai Ketua KPPSLN di Sidney, Australia juga disampaikan oleh Anggota Sekretariat PPLN Sydney, Hermanus Dimara. Ia menegaskan, memang ada Warga Negara Asing (WNA) dalam TPS di KJRI bernama Samsul Bahri, tapi dia bukan Ketua KPPSLN, melainkan hanya pendukung salah satu pasangan calon.

"Itu WNA (eks WNI) yang diviralkan sebagai ketua KPPSLN, padahal tidak. Beliau bukan WNI, jadi tidak bisa jadi KPPSLN, Panwaslu, atau pun saksi," kata Hermanus.

4. Jokowi Temui Rizieq di Makkah

Hoax: Akun Twitter yang mengatasnamakan Front Pembela Islam (FPI), @FPI_Petamburan, Minggu (14/4/2019), mengklaim ada anggota tim sukses capres nomor 01, Joko Widodo yang mengontak Rizieq Shihab di Mekkah, Arab Saudi. FPI menyebut tim itu meminta kesediaan Rizieq untuk bertemu dengan Jokowi di sana.

Fakta: Dipublikasikan Cekfakta.com, Selasa (16/4/2019), juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily, membantah kabar tersebut. Ace menilai klaim itu sebagai hoaks. Ace mengatakan selama di Tanah Suci, Jokowi sudah punya agenda yang jelas seperti memenuhi undangan Raja Salman.

"Itu hoaks. Tidak benar. Tidak ada agenda Pak Jokowi ingin bertemu dengan Rizieq Shihab di Makkah," kata Ace, Senin (15/4/2019).

5. Hasil Pilpres dari Luar Negeri

Hoax: Hoaks yang terbaru lainnya, yakni beredarnya hasil penghitungan suara Pilpres 2019 yang dilakukan WNI di luar negeri. Ada dua versi terkait kabar tersebut, ada yang mengunggulkan pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan ada yang menunggulkan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Parahnya, hoaks tersebut mencatut salah satu artikel di laman Liputan6.com dengan judul PU: Pemungutan Suara Pemilu di Luar Negeri Berlangsung Aman.

Fakta: Yang sebenarnya hanya berisi tentang pernyataan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang pantauan pemungutan suara di luar negeri. Wakil Pemimpin Redaksi Liputan6.com, Irna Gustiawati, Rabu (10/4/2019), kemudian bereaksi dan menyayangkan penyalahgunaan artikel tersebut untuk hoaks.

Ketua KPU Arief Budiman juuga memastikan belum melakukan penghitungan suara atas pencoblosan di luar negeri. Meskipun pencoblosan di luar negeri berlangsung lebih awal pada 8-14 April 2019.