Setelah Program 9.000 Mahasiswa Magang BUMN, Kini 6.000 Mahasiswa Boleh Magang di BUJK

Ilustrasi Perguruan Tinggi (Solopos - Whisnupaksa)
13 April 2019 02:00 WIB RRI/Ayu Prawitasari Nasional Share :

Solopos.com, BANDUNG — Pemerintah menyediakan kuota bagi 6.000 mahasiswa perguruan tinggi dan politeknik untuk magang di proyek-proyek yang dikerjakan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK). Sebelumnya dibuka program magang untuk 9.000 mahasuswa di BUMN.

Setelah magang di BUJK mereka akan mendapat sertifikat. Program itu muncul pascakerja sama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Tujuannya mengembangkan kapasitas tenaga kerja bidang konstruksi melalui program mahasiswa magang pada proyek infrastruktur.

Kerja sama dituangkan dalam memorandum of understanding (MoU) tentang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Bidang Konstruksi yang ditandatangani Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Anita Firmanti dengan Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kemenristekdikti Ismunandar bersamaan dengan acara Indonesia Fintech Forum 2019 di Hotel Grand Pasundan, Bandung, Rabu (10/4/2014) seperti dilansir RRI.co.id.

“Inti nota kesepahaman adalah program link and match antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Kami mendorong peserta didik SMK, politeknik, dan perguruan tinggi memiliki sertifikat kompetensi. Saat lulus mereka memiliki nilai tambah dan mudah memasuki dunia kerja. Program ini menjadi solusi untuk mengurangi pengangguran dan ketidaksiapan anak didik dalam bekerja di dunia konstruksi serta membangkitkan kembali gairah bekerja di sektor konstruksi,” Anita.

Kementerian PUPR menindaklanjuti program pemagangan dengan memberikan fasilitas akses kepada 6.000 mahasiswa PT maupun politeknik di seluruh Indonesia untuk magang di proyek-proyek yang dilakukan BUJK. Contohnya pembangunan jalan tol maupun nontol, penyediaan perumahaan, termasuk juga pembangunan infrastruktur kerakyatan seperti Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISE), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), dan Program Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse dan Recycle (TPS-3R).

Kementerian PUPR sebagai kementerian dengan anggaran pengelolaan infrastruktur terbesar, sekitar Rp 110 triliun memproyeksikan setiap pekerjaan konstruksi senilai Rp1 triliun membutuhkan setidaknya 14.000 tenaga kerja, yakni 80% tenaga kerja terampil dan 20% tenaga kerja ahli. “Secara bertahap Kementerian PUPR terus melakukan program sertifikasi kompetensi tenaga konstruksi untuk memenuhi target,” tutur dia.

Berdasarkan data LPJKN per 1 April 2019, jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat baru 628.500 orang yang terdiri atas 429.000 tenaga terampil dan 198.700 tenaga ahli atau sekitar 7% dari total jumlah tenaga kerja konstruksi sebesar 8,3 juta orang.

Sesditjen Bina Konstruksi Dewi Chomistriana mendukung percepatan tenaga kerja konstruksi yang unggul. Kementerian PUPR saat ini mewajibkan para penyedia jasa pemenang lelang paket pekerjaan di atas Rp50 miliar untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa teknik untuk magang.

Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti Ismunandar mengatakan program kesempatan magang mahasiswa disesuaikan agar setara dengan satuan kredit semester (SKS) perguruan tinggi. Waktunya 45 jam yang telah disetarakan dengan 1 SKS dan dilaksanakan minimal satu bulan penuh.

Sebelumnya, Kemenristekdikti bekerja sama dengan Kementerian BUMN, Rabu (20/3/2019). Hasilnya 9.000 mahasiswa bisa magang di 113 badan usaha milik negara (BUMN). Selama magang mereka mendapat uang saku dan setelahnya mendapat sertifikat.

Kolom 7 hours ago

Bahaya Lethong