Nasib Kampus Ilmu Humaniora

Aris Setiawan - Dokumen Solopos
12 April 2019 09:30 WIB Aris Setiawan Kolom Share :

Gagasan ini dipublikasikan Harian Solopos edisi Selasa (9/4/2019). Esai ini karya Aris Setiawan, pengajar di Institut Seni Indonesia Surakarta. Alamat e-mail penulis adalah segelas.kopi.manis@gmail.com.

Solopos.com, SOLO -- Dhoni Zustiyantoro lewat artikel berjudul Senja Kala Ilmu Humaniora di Harian Solopos (1/4/2019) mengungkapkan tentang keprihatinan terhadap nasib ilmu humaniora di negeri ini.

Hal tersebut didasari pernyataan Direktur Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Totok Prasetyo, bahwa perguruan tinggi atau kampus diarahkan untuk membentuk sarjana yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Dengan kata lain, perguruan tinggi jangan sampai mencetak sarjana humaniora dan sosial terlalu banyak. Saat ini Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi menahan pembukaan program studi dua cabang ilmu tersebut.

Totok barangkali terinspirasi dari gejala serupa yang terjadi di luar negeri. Pada akhir 2016, pemerintah Jepang mengambil kebijakan kontroversial, menutup fakultas humaniora di universitas-universitas di sana.

Setidaknya terdapat 26 universitas (dari 60) yang mengonfirmasi menutup fakultas atau jurusan humaniora. Sisanya, hingga kini masih dalam tahap menimbang dan memikirkan ulang. Kebijakan itu merupakan upaya Menteri Shinzo untuk mempromosikan lebih banyak fakultas industri dan ilmu eksakta dalam mengantisipasi kebutuhan yang berkembang di masyarakat.

Dengan kata lain, kampus-kampus humaniora dianggap kurang prospektif pada zaman kini, cenderung menghamburkan dana dengan kadar manfaat yang semakin kecil. Gejala yang demikian juga tampak di Eropa, Belanda misalnya, yang menghapus 30 program studi yang berkaitan dengan humaniora (Hanna Meinita, 2012).

Kelas Dua

Telah menjadi rahasia umum, kajian humaniora dianggap sebagai ”kelas dua” atau subordinat dibanding kajian eksakta. Lihatlah penjurusan yang terjadi di Sekolah Menengah Atas (SMA). Siswa masuk di kajian ilmu pengetahuan sosial atau IPS (humaniora) karena dianggap tak mampu bersaing di kajian eksakta atau ilmu pengetahuan alam (IPA).

Kajian humaniora terkesan menjadi kumpulan ”orang buangan”. Zaman ketika generasi milenial kini lebih menekankan pada kecepatan dan hasil instan daripada nilai dan makna sebuah proses, pembentukan mentalitas, kemanusiaan, dan humanisme sering kali dipandang terlalu absurd dibanding dengan temuan-temuan teknologi baru yang langsung dapat dirasakan kadar manfaatnya.

Urusan humaniora seolah-olah dianggap tak lagi perlu diajarkan terutama dalam tembok kampus, cukuplah ditularkan dalam kehidupan sehari-hari. Melihat fakta yang demikian, bagaimana kita melihat kecenderungan di Indonesia? Apakah gejala yang sama sedang terjadi?

Dendy Raditya Atmosuwito lewat tulisan berjudul Matinya Ilmu Sosial dan Humaniora, Matinya Kemanusiaan Kita (2016), menjelaskan bahwa gejala mengerdilkan ilmu humaniora sejatinya telah dimulai sejak zaman Orde Baru.

Penguasa kala itu lebih fokus pada sektor pembanguna dan ekonomi (industri) sehingga lebih membutuhkan lulusan kampus berbasis eksakta dibanding humaniora. Lewat sinetron Si Doel Anak Sekolahan (1994), misalnya, dikisahkan keluarga Indonesia yang mendamba anak menjadi ”tukang insinyur” dibanding menjadi pemain lenong atau drama.

Orde Baru mempersempit ruang gerak ilmu humaniora dengan dasar mengurangi daya kritis masyarakat pada zaman itu. Gejala yang demikian dewasa ini juga mulai tampak, terutama dalam konteks perubahan arah dan visi kampus di Indonesia.

Perguruan tinggi tidak lagi berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, namun Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Kementerian urusan riset dan teknologi secara khusus mengemban misi meningkatkan kualitas perguruan tinggi di Indonesia dengan basis riset dan terutama teknologi (terlebih sejak era Masyarakat Ekonomi ASEAN).

Terbata-Bata

Sesaat setelah kemterian ini dibentuk, banyak kampus atau jurusan humaniora yang terbata-bata dalam menyikapi. Sebutlah misalnya perguruan tinggi seni semacam Institut Seni Indonesia (ISI) dan Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI).

Apabila di kementerian sebelumnya–Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan--mereka mendapatkan ruang di wilayah kebudayaan, selain pendidikan tentunya, sehingga upaya konservasi–pelestarian--tradisi mendapat panggung utama, kini di kementerian anyar upaya berbasis konservasi dan pelestarian kebudayaan tradisi kurang mendapat perhatian dan secara frontal berusaha menghubung-hubungkan visi dan misi kampus dengan bidang industri dan teknologi terbarukan.

Apabila menilik fakta sejarah, pembentukan negara ini dibangun atas dasar-dasar kemanusiaan dan semangat humanisme. Lahirlah kemudian kampus dan sekolah-sekolah dengan tujuan membentuk karakter manusia Indonesia yang berbudi, bukan sekadar pintar dan pandai.

Ini diikuti pembentukan sekolah dan kampus yang ”bertugas” menjadi benteng kebudayaan; semacam perguruan tinggi seni yang saya sebut di atas. Universitas dengan fakultas atau jurusan sejarah, misalnya, bukan sekadar wujud nostalgia masa lalu.

Sejarah menjadi cermin sekaligus pengekal ingatan tentang siapa dan dari mana kita berasal. Dengan demikian hadirnya fakultas atau jurusan sejarah adalah upaya melihat masa depan bangsa dengan bekal masa lalu yang jelas. Begitu juga misalnya dengan adanya jurusan antropologi dan sosiologi.

Harus jujur diakui bahwa sumbangan kampus-kampus humaniora masih belum terbaca dengan jelas. Hal ini terlhat dari hasil publikasi (hasil riset atau temuan teori baru) yang minim. Akibatnya, kampus-kampus yang demikian menjadi menara gading di tengah gersangnya iklim produktivitas karya yang bermutu.

Akibatnya karya-karya yang dihasilkan hanya sebagai persyaratan untuk meraih gelar kesarjanaan setelah itu hilang tertelan waktu. Skripsi, tesis, dan disertasi di kampus humaniora tersimpan rapi dalam tembok kampus, tanpa terkomunikasikan kepada publik dengan lebih terbuka.

Satu atau dua di antaranya memang telah dibukukan, tapi ribuan  yang lain justru lapuk di perpustakaan. Pemerintah diharapkan dapat membuat semacam peta jalan (road map) dan cetak biru (blue print) tentang ukuran capaian atau kinerja yang harus dihasilkan oleh kampus humaniora dalam menghadapi zaman.

Hal ini penting agar kampus humaniora tidak hanya menjadi pelengkap dalam ingar bingar kampus, fakultas, jurusan, atau program studi eksakta yang hari ini dinilai lebih layak jual.

Kolom 4 hours ago

Spekulasi