Selain Surat Suara Tercoblos di Malaysia, Bawaslu Temukan Pelanggaran Lain

Petugas menunjukkan contoh surat suara saat simulasi Pemilu 2019 di Jakarta, Rabu (10/4 - 2019). Simulasi digelar sebagai edukasi terkait proses pemungutan dan penghitungan suara 17 April 2019. (Antara/Nova Wahyudi)
12 April 2019 18:30 WIB Newswire Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kembali menemukan indikasi pelanggaran lain dalam proses pemungutan suara Pemilu 2019 di Malaysia. Hal itu di luar kasus video surat suara yang tercoblos di Selangor.

"Ada laporan, ada temuan dari masyarakat, ada kajian dari teman-teman Panwas luar negeri tentang permasalahan yang lain, tapi belum kita buka dulu," ujar Komisioner Bawaslu RI, Rahmat Bagja di kantor Bawaslu, Jakarta, Jumat (12/4/2019), yang dilansir Antara.

Menurut dia, Bawaslu sengaja belum membuka ke publik soal pelanggaran apa yang ditemukan karena masih harus dilakukan pendalaman lebih lanjut. Atas laporan indikasi kecurangan itu, katanya, Bawaslu akan mengirimkan satu tim lagi untuk mengecek kebenaran dugaan pelanggaran tersebut.

"Rencana dua tim yang akan berangkat ke sana, tapi yang sudah berangkat satu," ucap dia.

Selain laporan adanya dugaan pelanggaran lain, Bawaslu juga menyoroti posisi Wakil Duta Besar RI untuk Malaysia yang menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (PPLN) di Malaysia.

Bawaslu telah meminta KPU untuk mengganti yang bersangkutan lantaran anak Duta Besar RI untuk Malaysia Rusdi Kirana, yakni Davin Kirana, menjadi caleg Partai Nasdem dari Dapil DKI Jakarta 2. Bawaslu khawatir ada konflik kepentingan antara Wakil Dubes dengan pencalonan anak Rusdi Kirana.

"Saya pernah notifikasi, apakah benar PPLN ada yang menjabat, menurut teman-teman KPU boleh. Tapi menurut kami sense-nya harus dilihat. Sense terhadap permasalahan ke depan, pertama ada mencalonkan diri yang dekat dengan kedutaan besar," kata dia.

Munurut dia, Bawaslu telah mengirimkan surat kepada KPU tertanggal 8 April 2019 merekomendasikan penggantian petugas PPLN itu. Namun, hingga adanya kasus video suarat suara tercoblos, tidak ada respons dari KPU.

"Kita sudah merekomendasikan tanggal 8 April kepada KPU. Suratnya ada, silakan, kita terbuka saja," ujarnya.