Pengaturan Dana Kelurahan

Mulyanto - Istimewa
10 April 2019 10:00 WIB Mulyanto Kolom Share :

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Kamis (4/4/2019). Esai ini karya Mulyanto, dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret dan Kepala Pusat Informasi dan Pembangunan Wilayah Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Sebelas Maret. Alamat e-mail penulis adalah yanto.mul@gmail.com.

Solopos.com, SOLO -- Serangkaian regulasi atau perundang-undangan sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk mendukung penyaluran dana kelurahan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019.

Berbeda dengan dana desa yang berdiri sendiri dalam pos APBN, dana kelurahan menempel dalam pos Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai pos DAU tambahan yang nilanya Rp3 triliun.

Sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran DAU Tambahan Tahun Anggaran 2019, khususnya Pasal  2 ayat (2), dinyatakan bahwa DAU tambahan dialokasikan untuk memberi dukungan pendanaan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memenuhi kewajiban penganggaran bagi kelurahan.

DAU tambahan tersebut digunakan untuk mendanai dua aspek kegiatan pembangunan, yaitu kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Ketentuan lebih lanjut atas penjabaran kedua kegiatan pembangunan kelurahan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

Jumlah kelurahan yang mendapat DAU tambahan didasarkan atas  jumlah kelurahan yang ditetapkan dalam Permendagri No.137/2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, yang jumlah keseluruhannya ada 8.212 kelurahan dan tersebar di 34 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota.

Permendagri No. 130/2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan telah menjabarkan kegiatan-kegiatan pembangunan yang sebaiknya dilaksanakan di tingkat kelurahan.

Koridor kegiatan pembangunan tersebut dapat dipilih dan dipilah sesuai dengan kebutuhan kelurahan yang dirasakan paling mendesak dan sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat setempat.

Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Pasal 3 ayat (2) dari Permendagri tersebut mencakup pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana atas empat bidang, yaitubidang lingkungan permukinan, bidang transportasi, bidang kesehatan, dan/atau bidang pendidikan dan kebudayaan.

Pilihan Kebutuhan Pembangunan

Keempat bidang tersebut dijabarkan lagi ke dalam pilihan-pilihan kebutuhan pembangunan yang paling dibutuhkan oleh kelurahan. Misalnya, di bidang sarana transportasi ada pilihan untuk membangun jalan pemukiman, jalan poros kelurahan, dan/atau sarana prasarana transportasi lainnya.

Sementara untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (2) mencakup pengelolaan kegiatan dan pelayanan atas enam bidang, yaitubidang kesehatan masyarakat; bidang pendidikan dan kebudayaan; bidang pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); bidang kelembagaan masyarakat; bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan/atau bidang kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa.

Masing-masing bidang tersebut juga telah dijabarkan ke dalam pilihan-pilihan kebutuhan pemberdayaan masyarakat yang sangat dibutuhkan oleh kelurahan. Misalnya, di bidang pelayanan pendidikan dan kebudayaan bisa dipilih kegiatan penyelenggaraan pelatihan kerja, penyelenggaraan kursus seni budaya, dan/atau kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya.

Dana yang akan diterima oleh masing-masing kelurahan sangat tergantung atas kriteria daerah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (3) PMK No. 187/PMK.07/2018, kategori daerah kabupaten/kota merupakan hasil penilaian dalam rangka penghitungan dana insentif daerah (DID) pada kategori pelayanan dasar publik yang mengelompokkan daerah kabupaten/kota menjadi tiga kategori, yaitu baik (B), perlu ditingkatkan (PD); dan sangat perlu ditingkatkan (SPD).

Untuk daerah kabupaten/kota dengan kategori B mendapat DAU tambahan per kelurahan senilai Rp352.941.000; kategori PD senilai Rp370.138.000; dan kategori SPD senilai Rp384.000.000. Dengan memadukan jumlah kelurahan (mengacu Permendagri No.137/2017) dan kategori pelayanan publik (berdasar PMK No. 187/PMK.07/2018), maka perkiraan DAU tambahan yang akan dialokasikan ke kelurahan di setiap pemerintah kabupaten/kota dapat diketahui.

Melengkapi Pendanaan Anggaran Kelurahan

Gambaran alokasi DAU tambahan untuk kegiatan pembangunan kelurahan di wilayah Soloraya dapat dilihat dengan jelas. Dengan total alokasi DAU tambahan di wilayah Soloraya senilai Rp55,78 miliar; alokasi terbesar adalah Kota Solo senilai Rp18,88 miliar; diikuti Kabupaten Wonogiri senilai Rp15,18 miliar; Kabupaten Sukoharjo senilai Rp6,30 miliar; Kabupaten Karanganyar senilai Rp5,55 miliar; Kabupaten Sragen senilai Rp 4,24 miliar; Kabupaten Klaten senilai Rp3,53 miliar; dan terkecil adalah Kabupaten Boyolali senilai Rp 2,12 miliar.

DAU tambahan ini sifatnya melengkapi pendanaan anggaran kelurahan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 17/2018 tentang Kecamatan. Artinya, mulai tahun 2019 masing-masing kelurahan akan mendapatkan dana tambahan untuk menunjang kegiatan pembangunan kelurahan dengan pilihan kegiatan-kegiatan pembangunan sebagaimana yang diatur dalam Permendagri No. 130/2018.

Penyaluran DAU tambahan dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan tahap I paling cepat pada Januari dan paling lambat pada Mei tahun anggaran 2019 dan tahap II paling cepat pada Maret dan paling lambat pada Agustus tahun anggaran 2019.

Penyaluran DAU tambahan ini dilaksanakan masing-masing tahap sebesar 50% dari pagu alokasi. Dana kelurahan tahap I dapat dicairkan jika pemerintah daerah yang bersangkutan sudah menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 yang memuat penganggaran DAU Tambahan.

Di samping itu juga dilengkapi dengan surat pernyataan telah mengalokasikan anggaran untuk pendanaan kelurahan dalam APBD 2019 dan/atau Peraturan Kepala Daerah mengenai Perubahan Penjabaran APBD 2019. Persyaratan ini harus diajukan paling lambat pekan kedua Mei 2019.

Mempercepat Pembangunan

Dana kelurahan tahap II dapat dicairkan jika pemerintah telah membuat laporan realisasi penyerapan DAU tambahan tahap I paling sedikit 50% dari DAU tambahan yang telah diterima di rekening kas umum daerah (RKUD). Persyaratan ini harus diajukan paling lambat 16 Agustus 2019.

Dalam hal pemerintah daerah tidak memenuhi persyaratan penyaluran dan/atau melampaui batas waktu penyampaian dokumen persyaratan yang telah ditetapkan maka penyaluran DAU Tambahan tahun 2019 untuk kegiatan pembangunan kelurahan tahap I dan/atau tahap II tidak akan disalurkan/dicairkan.

Jika hal ini terjadi, masyarakatlah yang kelak akan dirugikan karena harapan atas adanya dana tambahan bagi kegiatan pembangunan di kelurahan menjadi gagal. Dari serangkaian pemaparan di atas jelas bahwa dana untuk kegiatan pembangunan kelurahan telah benar-benar nyata dan diatur mekanisme penggunaan dan pola pencairannya sebagaimana model alokasi dana desa dari APBN yang dilengkapi dengan berbagai peraturan pelaksanaan.

Kita semua berharap dana tambahan pembangunan untuk kelurahan ini bisa mempercepat pembangunan, baik yang bersifat fisik maupun aspek manusia. Jika kedua aspek pembangunan ini bisa berjalan secara seiring dan berkesinambungan, tujuan pembangunan secara hakiki bisa tercapai.

Tujuan pembangunan hakiki yaitu pembangunan yang tidak hanya menempatkan manusia sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang mampu menentukan arah pembangunan yang lebih baik pada masa-masa mendatang.