PPATK Temukan Potensi Transaksi Politik Uang, Bawaslu Perintahkan Patroli

Menko Polhukam Wiranto (ketiga kiri) didampingi Wakil Kepala BIN Teddy Lhaksmana (dari kiri), Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Tito Karnavian, Ketua KPU Arief Budiman dan Ketua Bawaslu Abhan memimpin rapat koordinasi kesiapan pengamanan tahapan masa rapat umum (kampanye terbuka) tahapan penghitungan suara di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (20/3 - 2019). (Antara/Wahyu Putro A)
06 April 2019 22:45 WIB Ilham Budhiman Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan menindaklanjuti dugaan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait potensi transaksi politik uang jelang pemungutan suara. Ketua Bawaslu Abhan mengatakan segala laporan dugaan pelanggaran, termasuk segala bentuk transaksi politik uang akan ditindak.

Apalagi, menurutnya, sejauh ini sudah ada peserta Pemilu 2019 yang didiskualifikasi karena terbukti melakukan pidana pemilu berupa politik uang. "Kalau sudah terbukti dan proses pidana sudah sampai putusan inkracht, siapapun akan didiskualifikasi,” ujar Abhan dalam keterangan resminya pada Sabtu (6/4/2019).

Menurutnya, Bawaslu memetakan bahwa potensi politik uang akan tinggi di masa tenang. Oleh sebab itu, dia menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengawas untuk melakukan patroli pengawasan. "Bawaslu akan menutup gerak orang yang berniat melakukan politik uang,” ujar Abhan.

Berdasarkan catatan Bawaslu per 1 April 2019, sebanyak 6.649 temuan dan laporan pelanggaran Pemilu telah ditangani . Dari total pelanggaran tersebut, sebanyak 548 merupakan pelanggaran pidana Pemilu.

Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menjelaskan, dari 548 pelanggaran pidana yang ditangani Bawaslu, 66 yang sudah sampai pada pemeriksaan di pengadilan dan sudah ada putusan inkracht.

Pelanggaran pidana tersebut terdiri dari politik uang sebanyak sembilan putusan, pemalsuan dokumen delapan putusan, pelaksana/peserta, dan tim kampanye melanggar larangan kampanye 21 putusan serta kampanye melibatkan unsur yang dilarang lima putusan.

Kemudian, kepala desa yang melakukan tindakan menguntungkan 11 putusan, kampanye di media cetak elektronik di luar jadwal dua putusan, keterlibatan ASN, TNI, dan Polri dalam kampanye sembilan putusan, penggunaan fasilitas negara dua putusan, dan kampanye di tempat terlarang satu putusan.

"Ini menunjukkan capaian kualitas Pemilu yang diharapkan masih jauh dari harapan bersama karena masih banyak pelanggaran yang terjadi," ujarnya.

Untuk itu, menurutnya, perlu dilakukan upaya perbaikan bukan hanya dari sisi penyelenggara, melainkan juga pendidikan politik serta komitmen peserta Pemilu untuk melaksanakan kontestasi yang tunduk aturan dan azas Pemilu.

Selain pelanggaran pidana Pemilu, dari total 6.649 temuan dan laporan yang diproses Bawaslu, terdapat 4.759 pelanggaran administrasi, 107 pelanggaran kode etik, dan 656 pelanggaran hukum lainnya. Sementara 105 pelanggaran masih dalam proses dan 474 kategori bukan pelanggaran.

Sumber : Bisnis/JIBI