442 Pejabat di Soloraya Belum Laporkan Harta, Terbanyak di Sragen

Empat pemanjat profesional membentangkan spanduk yang bertuliskan "Berani Lapor Hebat" di gedung KPK C1 Jalan HR Rasuna Said, Jakarta (26/3 - 2018). Antara/Hafidz Mubarak
02 April 2019 09:40 WIB Danang Nur Ihsan, Newswire Nasional Share :

Solopos.com, SOLO — Sebanyak 442 pejabat di pemerintahan kabupaten/kota dan anggota DPRD kabupaten/kota di Soloraya belum melaporkan harta kekayaan mereka ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dari jumlah itu, terbanyak pejabat di Sragen yang belum melaporkan harta mereka yaitu 366 orang, Klaten 41 orang, Karanganyar 24 orang, Wonogiri 8 orang, dan Sukoharjo 3 orang. Sedangkan pejabat di pemerintah daerah Boyolali dan Kota Solo serta anggota DPRD Boyolali dan Kota Solo sudah 100% melaporkan harta mereka.

Batas akhir penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke KPK, Minggu (31/3/2019) lalu. Berdasarkan data yang dihimpun Solopos.com di laman pelaporan LHKPN milik KPK, elhkpn.kpk.go.id, Senin (1/4/2019), tingkat kepatuhan pejabat Soloraya dalam melaporkan harta mereka untuk tahun 2018 mencapai 84,72%. Sedangkan untuk tingkat nasional, kepatuhan pelaporan LHKPN mencapai 75,33%. Data itu sesuai hasil penarikan data pada Senin pukul 18.00 WIB.

Terdapat 2.892 pejabat di Soloraya yang wajib melaporkan harta mereka yaitu 2.604 pejabat eksekutif (pemerintah kabupaten/kota) dan 288 anggota DPRD kabupaten/kota. Pejabat eksekutif yang telah melaporkan harta mereka 2.211 orang dan yang belum melaporkan harta 393 orang (tingkat kepatuhan 84,91%). Sedangkan anggota DPRD yang sudah melaporkan harta mereka 239 orang dan 49 orang belum melaporkan harta (tingkat kepatuhan 82,99%).

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sragen, Sarwaka, mengatakan sudah ada 400 pejabat yang menyerahkan e-LHKPN kepada KPK. ”Sekarang kami masih mengelompokkan berdasar eselon dari pejabat itu. Jumlah data yang masuk sudah mencapai sekitar 400. Mulai dari eselon II, eselon III, auditor dan lain sebagainya,” terang Sarwaka.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sragen, Tatag Prabawanto, meminta BKPP untuk menyisir instansi di lingkungan Pemkab Sragen untuk mengetahui berapa pejabat yang belum mengirimkan LHKPN. Tatag menegaskan tidak ada aturan sanksi bagi pejabat yang tidak mengirimkan e-LHKPN ke KPK.

Direktur LHKPN KPK Isnaini mengatakan para wajib lapor masih bisa menyerahkan LHKPN setelah 31 Maret. Namun, nantinya akan ada catatan pelaporan terlambat.

”Kalau lewat dari jamnya, itu nanti akan tercatat lapor tapi terlambat, dan kami juga mengimbau kepada para pimpinan instansi atau lembaga, bagi para wajib lapor di lingkungannya yang terlambat atau belum melaporkan agar dikenakan sanksi administrasi,” kata dia sebagiaman dikutip dari Detikcom.

Data LHKPN di Soloraya

Pemkab Boyolali

  • Wajib Lapor 46 Orang
  • Sudah Lapor 46 Orang (46 tepat waktu)
  • Kepatuhan 100%

Pemkab Karanganyar

  • Wajib Lapor 180 Orang
  • Sudah Lapor 179 Orang (173 tepat waktu, 6 terlambat)
  • Belum Lapor 1 Orang
  • Kepatuhan 99,44%

Pemkab Klaten

  • Wajib Lapor 266 Orang
  • Sudah Lapor 242 Orang (237 tepat waktu, 5 terlambat)
  • Belum Lapor 24 Orang
  • Kepatuhan 90,98%

Pemkab Sragen

  • Wajib Lapor 767 Orang
  • Sudah Lapor 402 Orang (394 tepat waktu, 8 terlambat)
  • Belum Lapor 365 Orang
  • Kepatuhan 52,41%

Pemkab Sukoharjo

  • Wajib Lapor 745 Orang
  • Sudah Lapor 744 Orang (744 tepat waktu)
  • Belum Lapor 1 Orang
  • Kepatuhan 99,87%

Pemkab Wonogiri

  • Wajib Lapor 198 Orang
  • Sudah Lapor 196 Orang (195 tepat waktu, 1 terlambat)
  • Belum Lapor 2 Orang
  • Kepatuhan 98,99%

Pemkot Solo

  • Wajib Lapor 402 Orang
  • Sudah Lapor 402 Orang (402 tepat waktu)
  • Kepatuhan 100%

DPRD Boyolali

  • Wajib Lapor 44 Orang
  • Sudah Lapor 44 Orang (44 tepat waktu)
  • Kepatuhan 100%

DPRD Karanganyar

  • Wajib Lapor 45 Orang
  • Sudah Lapor 22 Orang (16 tepat waktu, 6 terlambat)
  • Belum Lapor 23 Orang
  • Kepatuhan 48,89%

DPRD Klaten

  • Wajib Lapor 50 Orang
  • Sudah Lapor 33 Orang (33 tepat waktu)
  • Belum Lapor 17 Orang
  • Kepatuhan 66%

DPRD Sragen

  • Wajib Lapor 16 Orang
  • Sudah Lapor 15 Orang (15 tepat waktu)
  • Belum Lapor 1 Orang
  • Kepatuhan 93,75%

DPRD Sukoharjo

  • Wajib Lapor 45 Orang
  • Sudah Lapor 43 Orang (43 tepat waktu)
  • Belum Lapor 2 Orang
  • Kepatuhan 95,56%

DPRD Wonogiri

  • Wajib Lapor 43 Orang
  • Sudah Lapor 37 Orang (23 tepat waktu, 14 terlambat)
  • Belum Lapor 6 Orang
  • Kepatuhan 86,05%

DPRD Solo

  • Wajib Lapor 45 Orang
  • Sudah Lapor 45 Orang (45 tepat waktu)
  • Kepatuhan 100%

* Berdasarkan data di laman elhkpn.kpk.go.id, penarikan data per 1 April 2019 pukul 18.00 WIB

Sumber : Detikcom

Kolom 1 hour ago

Puser Parto