Jokowi Ingin Pemerintahan Cepat & Efisien, Prabowo: Ngapain Cepat Kalau Bocor?

Joko Widodo bersalaman dengan Prabowo Subianto usai Debat Pertama Capres & Cawapres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). (Antara - Sigid Kurinawan)
30 Maret 2019 21:47 WIB Adib Muttaqin Asfar Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA -- Kedua capres Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto kian berbeda pandangan dalam hal penggunaan teknologi informasi (TI) di pemerintahan. Jika Jokowi ingin membangun koneksi dan transparansi pemerintahan melalui e-goverment yang cepat, namun Prabowo justru menyatakan lebih memilih cara lama yang tidak cepat.

Hal itu disampaikan kedua capres dalam menjawab pertanyaan tentang bagaimana strategi memanfaatkan smart city dan e-government. Jawaban keduanya memang jauh berbeda.

"Saya sampaikan ke depan diperlukan pemerintahan 'Dilan', digital melayani. Karena pelayanan itu bukan hanya melayani, tapi juga kecepatan. Yang namanya reformasi pelayanan lewat pelayanan berbasis elektronik e-government, e procurement, e-budgeting, sangat diperlukan dalam menyiapkan era digital ke depan. Kedua, penyederhanaan dan penajaman kelembagaan. Kita telah bubarkan 23 lembaga agar lebih rampung lebih lincah. Ketiga. peningkatan kualitas aparatur ASN supaya mereka bisa melayani secara cepat berbasis elektronik. Dan keempat, kita melakukan reformasi tata kelola manajemen harus disederhanakan, lembaga yang tidak perlu kita bubarkan," kata Jokowi.

Prabowo awalnya menjawab dengan cara yang tak jauh berbeda. Namun, Prabowo menyatakan fokus kecepatan dalam pelayanan dan pemerintahan bukan perhatiannya. "TI ini adalah senjata yang sangat efektuf mencapai itu, contohnya meningkatakan rasio pajak kita. kita bisa menegakkan TI, dari sekarang rasuio pajak turun 10% menjadi 16 %. Kita bisa hemat uang dan kesejahteraan pemerintah perbaiki gaji dan kualitas hidup pegawai pemerintah. TI adalah keharusan dan harus kita laksanakan single identity card, tidak perlu banyak kartu, satu saja. Tujuan pemerintah adalah kesejahteraan. Untuk apa mahal2, boros," katanya.

Menanggapi jawaban Prabowo, Jokowi menanggapi perlunya pemerintahan yang berbasis kecepatan. Menurutnya, tidak ada negara besar yang menguasai negara kecil, tapi negara yang cepat menguasai negara yang lambat.

"Dan itu hanya bisa kita lakuam dengan e government, e procurement, kita terkoneksi dari daerah ke provinsi, pusat, tersambung semua. Dengan kecepatan itu kpemerintah itu cepat melauyani. Untuk perpajakan kita udah online, tidak usah ke kantor pajak. Inilah proses yang akan kita kerjakan dan pusat prpvinsi kabupaten terhubung secara cepat," jelas Jokowi.

Namun di luar dugaan, Prabowo justru lebih menegaskan pandangannya yang bertolak belakang dengan Jokowi. Dia mengatakan sistem yang baik dan cepat tidak ada gunanya jika justru mempercepat keluarnya kekayaan Indonesia ke luar negeri, seperti isu serupa yang kerap dilontarkan Prabowo sebelumnya. Namun Prabowo tidak memberikan contoh bagaimana kekayaan yang lari ke luar negeri tersebut.

"Saya dari awal mengatakan masalah bangsa ini kekayaan kita ini tidak tinggal di Indonesia. Dengan sistem apapun, kalau tidak ada political will pemerintah mengurus ekonomi, indah-indah aja. Kita boleh punya sistem, kartu banyak, seolah efisien, banyak, indah. Tapi untuk apa cepat kalau kekayaan keluar Indonesia. Saya lebih baik pakai teknologi lama tapi kekayaan tidak pindah keluar Indonesia," kata Prabowo.