84 Kardus Isi Uang Disiapkan Bowo Sidik untuk Serangan Fajar Pemilu

Penyidik didampingi Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menunjukkan barang bukti hasil OTT yang menjerat anggota DPR Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso, di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Kamis (28/3 - 2019). (Antara/Reno Esnir)
28 Maret 2019 23:10 WIB Newswire Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA -- KPK menyebutkan bahwa 84 kardus yang berisikan amplop-amplop berisi uang diduga dipersiapkan untuk serangan fajar calon anggota legislatif (caleg) Partai Golkar, Bowo Sidik Pangarso. Namun, KPK menyebut uang itu tidak terkait logistik pasangan nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.

"Kardus yang tadi apakah benar untuk logistik nomor satu Pilpres? Dari awal sampai akhir kami konferensi tidak ada berbicara tentang itu," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/3/2019).

Dalam jumpa pers itu, KPK menjelaskan ke-84 kardus yang berisi sekitar 400.000 amplop uang itu diduga dipersiapkan oleh anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar tersebut untuk serangan fajar pada Pemilu 2019. Uang itu diduga terkait pencalonan Bowo sebagai anggota DPR di Daerah Pemilihan Jawa Tengah II yang meliputi Kudus, Jepara, dan Demak.

"Untuk sementara dari hasil tim kami, beliau mengatakan bahwa saya ini memang dalam rangka kepentingan logistik pencalonan dia sendiri sebagai anggota DPR, dia akan maju kembali. Jadi, tidak ada keterlibatan tim sukses yang lainnya," ucap Panjaitan.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan Bowo bersama dua orang lainnya sebagai tersangka dugaan suap terkait dengan kerja sama pengangkutan pelayaran.

Diduga sebagai penerima Bowo dan Indung dari unsur swasta. Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Manajer Pemasaran PT Humpuss Transportasi Kimia, Asty Winasti.

KPK menjelaskan konstruksi perkara yang menjerat empat tersangka tersebut. Sebelumnya, perjanjian kerja sama penyewaan kapal antara PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) sudah dihentikan.

"Terdapat upaya agar kapal kapal PT HTK dapat digunakan kembali untuk kepentingan distribusi pupuk PT Pupuk Indonesia. Untuk merealisasikan hal tersebut, pihak PT HTK meminta bantuan BSP, anggota DPR Rl," ucap Panjaitan.

Sumber : Antara