Ini Penyebab Elektabilitas Jokowi Stagnan Versi CSIS

Capres nomor urut 01 Joko Widodo berorasi saat menggelar kampanye terbuka di Jalan Arteri Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Rabu (27/3 - 2019). (Antara/Jessica Helena Wuysang)
28 Maret 2019 19:10 WIB Aziz Rahardyan Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA — Tingkat persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan kondisi ekonomi menjelaskan mengapa elektabilitas capres petahana Joko Widodo (Jokowi) mengalami stagnasi. Demikian paparan Laporan Survei Nasional CSIS, Periode Survei 15 - 22 Maret 2019, Kamis (28/3/2019).

Capres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) memang patut bersyukur atas keunggulan tingkat keterpilihan atau elektabilitasnya sebesar 51,4 persen. Angka tersebut di atas elektabilitas capres nomor urut 02 Prabowo Subianto yang hanya berada di angka 33,3 persen.

Hasil survei juga menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat cenderung tinggi terhadap kinerja pemerintah, yaitu di angka 72,9 persen. Sebagai petahana, tentu menjadi pertanyaan apabila Jokowi tidak bisa mengonversi tingkat kepuasan tersebut menjadi elektabilitas.

"Masyarakat kita sadar dan mengapresiasi pemerintah telah bekerja dengan baik. Tapi ada faktor lain, misalnya basis demografi atau evaluasi di aspek ekonomi yang relatif lebih rendah dibanding infrastruktur dan maritim," jelas Peneliti CSIS Arya Fernandes, Kamis (28/3/2019).

Pendapat Arya mencerminkan hasil survei per 22 Maret 2019 terkait persepsi masyarakat terhadap masing-masing program pemerintah era Jokowi-Jusuf Kalla.

Pembangunan dan infrastruktur sebagai program prioritas Jokowi selama ini menjadi yang paling memuaskan sekitar 79,2 persen responden dibandingkan yang tidak puas sebanyak 19,2 persen. Disusul program pendidikan dan maritim dengan tingkat kepuasan masing-masing 76,6 persen dan 70,6 persen, sementara yang tidak puas 21,9 persen dan 23,1 persen.

Kemudian, 67,7 persen responden puas pada program pemerintah di bidang sosial dan pembangunan manusia dibanding yang tidak puas sebanyak 28,7 persen.

Sedangkan bidang politik, hukum, dan keamanan dinilai memuaskan oleh sekitar 64,5 persen responden berbanding 31,9 persen yang tak puas. Sementara itu tingkat kepuasan untuk kinerja pemerintah di bidang hubungan luar negeri mencapai 61,9 persen berbanding 30,3 persen yang tidak puas .

Terakhir, program berbasiskan ekonomi menjadi yang paling buncit dengan tingkat kepuasan 61,5 persen, sementara yang tidak puas mencapai 36,9 persen. "Hal ini menandakan evaluasi masyarakat di ekonomi [pemerintahan Jokowi-JK] masih rendah," tambah Arya.

Hal ini tercermin pula dari miripnya pergerakan elektabilitas kedua paslon, yaitu nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf dan nomor urut 02 Prabowo-Sandi, dengan persepsi masyarakat terhadap kondisi perekonomian nasional dan keluarga dalam kurun waktu satu tahun terakhir.

Masyarakat yang menyatakan ekonomi nasioanal era Jokowi-JK lebih baik ada sebanyak 48,3 persen, yang menyebut tidak ada perubahan 31,7 persen, sedangkan yang menilai lebih buruk 18,2 persen.

Sementara itu, 50,2 persen responden menyebut kondisi perekonomian keluarganya lebih baik, sedangkan 35,6 persen menyatakan sama saja, dan 13,3 persen mengaku lebih buruk.

Sebab itulah, Arya menilai kandidat yang bisa memberi "efek kejutan" memanfaatkan isu ekonomi, kemungkinan besar akan memberi efek positif bagi elektabilitasnya masing-masing. "Kejutan itu bisa kejutan soal isu-isu yang penting bagi pemilih. Dari sisi ekonomi isunya, ya yang paling penting, seperti bantuan sosial," ungkapnya.

Survei CSIS pun telah memetakan isu-isu penting terkait ekonomi lewat pertanyaan tertutup kepada para responden. Hasilnya, program bantuan sosial menjadi yang paling ditunggu-tunggu dengan persentase 35,5 persen responden.

Disusul infrastruktur yang dinyatakan penting oleh 18,3 persen responden, selanjutnya bantuan langsung tunai 11,2 persen, subsidi listrik dan BBM 10,5 persen, dana desa 9,9 persen, dan program yang memudahkan akses pinjaman bank seperti kredit usaha rakyat 5,4 persen.

Selain itu, masyarakat juga menunggu-nunggu program padat karya yang dianggap penting oleh 3,6 persen, pembagian sertifikat tanah 2 persen, serta program pelestarian lingkungan hidup sebesar 1,9 persen basis suara responden.

Sumber : Bisnis/JIBI