47% Menteri di Kabinet Jadi Tim Kampanye Jokowi, Bagaimana Kinerja Pemerintahan?

Joko Widodo (Jokowi) melemparkan jaketnya kepada simpatisan dan pendukungnya dalam deklarasi Alumni Jogja SATUkan Indonesia di Kridosono, Jogja, Sabtu (23/3 - 2019). (Harian Jogja/Desi Suryanto)
27 Maret 2019 11:40 WIB Danang Nur Ihsan, Newswire Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kinerja pemerintahan akan terus berjalan kendati beberapa menteri Kabinet Kerja masuk dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin.

”Ya tetap jalanlah. Menteri-menteri juga setiap hari saya telepon," kata Jusuf Kalla (JK) ditemui di Kantor Wapres, Jakarta Selasa (26/3/2019).

Dia menjelaskan sebelumnya saat kunjungan kerja Presiden atau Wakil Presiden ke daerah, menteri terkait yang ikut berkunjung justru lebih banyak. Menurut JK, menteri-menteri yang ikut dalam kampanye terbuka saat ini juga berasal dari partai politik.

Selain itu, JK menjelaskan dirinya menerima tugas-tugas dari Presiden Joko Widodo ketika Jokowi sedang melakukan kampanye terbuka. ”Tapi kewenangan tentu di Indonesia ini tidak bisa dialihkan kalau seperti itu. Jadi, tugas-tugas di Jakarta, ibu kota ini harus saya jalani, termasuk juga rapat-rapat, banyak hal yang saya tangani selama beliau aktif berkampanye," ujar Kalla.

Berdasarkan Nama Pelaksana Kampanye Nasional Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang diserahkan TKN Jokowi-Ma’ruf ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagaimana dikutip Solopos.com dari laman kpu.go.id, ada 16 menteri di Kabinet Kerja yang masuk dalam tim kampanye. Jumlah menteri Kabinet Kerja yaitu empat menteri koordinator dan 30 menteri. Jumlah menteri yang masuk TKN Jokowi-Ma’ruf itu mencapai 47% dari total menteri Kabinet Kerja.

Di daftar Nama Pelaksana Kampanye Nasional Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 TKN Jokowi-Ma’ruf ada 5.279 nama yang masuk dalam tim kampanye. Di nomor urut 1-14 secara berurutan ada nama Menkopolhukam Wiranto, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menteri Sosial Agus Gumiwang, dan Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo.

Berikutnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menpan & RB Syafruddin, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Kemudian di nomor urut 17 Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian yang juga Ketua Umum Partai Golkar. terakhir di nomor urut 2.328 ada nama Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Dari nama-nama itu, mayoritas adalah menteri dari parpol seperti Puan, Tjahjo, Yasonna dari PDIP; Hanif, Eko Putro, Imam dari PKB; Siti Nurbaya dari Nasdem; Wiranto dari Hanura; Agus dari Golkar; dan Lukman dari PPP.

Ada pula menteri dari nonparpol yang ikut masuk TKN Jokowi-Ma’ruf seperti Sofyan, Basuki, Syafruddin, dan Budi Karya. Dalam TKN juga terdapat nama Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf.

Mendagri Tjahjo Kumolo yakin keterlibatannya dalam kampanye tidak akan menganggu kinerja di pemerintahan. Dia menyebut kampanye hanya akan dilakukan pada Sabtu-Minggu dan hanya sekitar tiga jam. Dia memastikan akan mengajukan cuti bila mengikuti kampanye.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengingatkan pelibatan menteri dalam kampanye menimbulkan konflik kepentingan. ”Mereka sebagai menteri, pembantu presiden ya mestinya juga tak perlu, karena itu menimbulkan, misalnya mereka membagi satu program, misalnya PKH [program keluarga harapan], atau program lain, lalu dia jadi jurkam, nah ini kan jadi menimbulkan konflik kepentingan, dia sebagai menteri atau jurkam?" ujar Fadli.

Sumber : Antara, Detikcom

Kolom 15 hours ago

Spekulasi