6 Honorer yang Dipecat Dijanjikan Kerja Lagi Usai Pemilu, Sebulan Tak Digaji

Foto guru honorer menunjukkan dukungan ke Prabowo/Sandiaga yang beredar di media sosial.
26 Maret 2019 20:45 WIB Newswire Nasional Share :

Solopos.com, SERANG -- Dinas Pendidikan Banten akhirnya berjanji akan mengembalikan status 6 guru honorer yang dipecat akibat pamer dukungan untuk Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Janji itu muncul setelah keputusan pemecatan tersebut dikritik sejumlah pihak.

Perwakilan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Persatuan Honorer Banten melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas Pendidikan Banten soal 6 honorer di SMA 9 Kronjo, Tangerang, itu. Hasilnya, mereka dijanjikan bahwa 6 honorer itu akan dipekerjakan kembali pada 2 Mei 2019 mendatang setelah Pemilu 2019.

Ketua Persatuan Honorer Banten, Martin Al Kosim mengatakan pertemuan itu digelar pada Senin (26/3/2019). Tapi, janji itu ditolak karena baik forum honorer Banten maupun PGRI. Mereka ingin ada surat keputusan (SK) yang jelas mengenai pembatalan pemecatan itu.

Mereka juga tidak ingin pembatalan pemecatan ditunda hingga Mei. Karena itu, pihaknya akan melakukan unjuk rasa agar Dinas Pendidikan mengeluarkan SK.

"Kita butuh secara tertulis, itu hanya ngomong saja belum ada secara tertulis. Masa pencabutan [pembatalan] enggak tertulis. Saya butuh pencabutan pemberhentiannya secara tertulis, bahkan PGRI juga ingin tertulis," kata Martin saat dihubungi Detik.com di Serang, Banten, Selasa (26/3/2019).

Menurutnya, jika tidak ada bukti tertulis, tidak ada jaminan keenamnya akan dipekerjakan kembali. "Siapa yang menjamin, tidak ada jaminan tertulis. Dia [guru honorer] sebulan nggak digaji, anak istinya bagaimana?" ujarnya.

Persatuan Honorer Banten akan melakukan pertemuan dengan pihak Dindik Banten guna memperjelas nasib 6 honorer yang dipecat tersebut. “Gaji mereka bulan Maret ini dijanjikan akan dibayar, tapi sampai tanggal 17. Jadi April tidak dibayar,” terangnya.

Dia mendesak Disdik Banten agar mengeluarkan surat sebelum 28 Maret 2019. Jika tidak ada surat, pihaknya sepakat menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran.

“Kalau tanggal 28 surat pencabutan pemecatan tidak dikeluarkan, kami honorer se-Banten akan menggelar aksi solidaritas, unjuk rasa di KP3B Provinsi Banten. Massa yang akan turun sekitar 5.000 orang. Bahkan di Jawa Timur, Jawa Tengah, intinya semua daerah akan aksi solidaritas untuk honorer yang dipecat,” katanya dilansir Suara.com dari Bantenhits.com.

Terkait aksi solidaritas itu, Martin menegaskan bahwa tidak ada kaitannya dengan partai politik manapun.

“Solidaritas ini sebagai bentuk kekecewaan honorer atas pemecatan tersebut karena kami nilai tidak adil. Tidak ada aturan yang menyatakan bahwa honorer untuk netral, kecuali PNS, Polri dan TNI itu wajib netral,” ucapnya.

Terpisah, Plt Sekda Banten Ino S Rawita menyerahkan sepenuhnya kewenangan soal 6 honorer itu ke Dinas Pendidikan. Menurutnya, setiap pelanggaran harus ada sanksi tapi mempertimbangkan asas keadilan.

"Namanya kesalahan harus ada tindakan, besar kecilnya tindakan tergantung kadisnya masing-masing. Supaya nanti dia melakukan kesalahan dia ditindak, tapi tindakan adil," kata Ino saat ditemui wartawan.