JK Sebut Uang Ratusan Juta di Laci Menag Wajar, Berapa Dana Operasional Menteri?

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan pidato saat penutupan Tanwir Muhammadiyah di Balai Semarak Bengkulu, Minggu (17/2 - 2019). (Antara/David Muharmansyah)
20 Maret 2019 11:40 WIB Danang Nur Ihsan, Newswire Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut uang ratusan juta rupiah di ruangan kerja Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin yang disita KPK sebagai hal yang wajar. Uang itu adalah dana operasional untuk menteri.

”Lazim dong, selalu ada namanya kas kecil [di ruang kerja] iya kan. Dan menteri itu juga ada dana operasionalnya. Dan itu kas dana operasionalnya [menteri]," ujar JK di Kantor Wapres, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2019), sebagaimana dikutip dari detikcom.

Uang yang disita KPK dari laci meja kerja Menag senilai Rp180 juta dan US$30.000. Penyitaan uang di ruang kerja Menag itu terkait kasus dugaan suap pengisian jabatan di Kemenag dengan tersangka anggota DPR yang juga eks Ketua Umum PPP M. Romahurmuziy (Rommy), Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi, serta Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin.

JK menyebut setiap pejabat pasti menyimpan uang di ruang kerjanya. Dana kas itu disiapkan oleh pejabat yang bersangkutan untuk keperluan hal-hal penting. ”Kalau kantor saya digeledah pasti ada uangnya, pastilah, masa sekretaris tidak pegang uang, kalau tiba-tiba mau pergi belanja macam-macam, mau beli sesuatu," kata dia.

Menteri selain mendapatkan gaji dan tunjangan juga mendapatkan dana operasional. Gaji menteri adalah Rp5.040.000 dan tunjangan jabatan Rp13.608.000. Sedangkan dana operasional adalah Rp1,2 miliar/tahun yang bisa dicairkan tiap bulan senilai Rp100 juta.

Selain itu, menteri juga mendapatkan hak keuangan lainnya seperti operasional kantor, sarana dan prasarana, biaya tol ke bandara, biaya angkut perjalanan, hingga biaya kunjungan kerja.

Sebagaimana dikutip Solopos.com dari laman setkab.go.id, aturan tentang dana operasional menteri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 268/PMK.05/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dana Operasional Menteri/Pimpinan Lembaga.

”Penggunaan dana operasional dilaksanakan secara fleksibel dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran serta prinsip efektif dan efisien,” bunyi Pasal 2 ayat (1) PMK itu.

Menurut PMK ini, penggunaan dana operasional untuk menteri/pimpinan lembaga didasarkan atas pertimbangan diskresi menteri/pimpinan lembaga. Ketentuan penggunan dana operasinal adalah 80% diberikan secara lumsum (dibayarkan sekaligus untuk semua biaya) kepada menteri/pimpinan lembaga dan 20% untuk dukungan operasional lainnya.

”Dalam hal terdapat sisa dana operasional pada akhir bulan sebelumnya, sisa dana dimaksud dapat digunakan sebagai tambahan dana operasional pada bulan berjalan,” bunyi Pasal 8 ayat (3) PMK tersebut.

Sumber : Detikcom

Kolom 4 hours ago

Spekulasi