Pengamat Kritik Kartu Sakti Jokowi: DPT Saja Enggak Beres

Presiden Joko Widodo menunjukkan kartu Program Keluarga Harapan (PKH) saat sosialisasi kepada penerima dan pendamping di Gelanggang Remaja Jakarta Timur, Jakarta, Senin (3/12 - 2018). (Antara/Puspa Perwitasari)
19 Maret 2019 22:00 WIB John Andhi Oktaveri Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA — Program bagi-bagi tiga “kartu sakti” yang dikampanyekan pasangan Jokowi-Ma’ruf selain dinilai tidak efektif diterapkan di negara berpenduduk lebih dari 250 juta jiwa seperti Indonesia. Bahkan kartu itu dituding ikut membodohi masyarakat.

Opini itu terlontar dalam diskusi bertajuk Paradoks Kartu Sakti Jokowi, Selasa (19/3/2019). Turut jadi nara sumber pada acara diskusi itu Ketua Perkumpulan Swing Voters Indonesia, Adhie Massardi, akademisi dari Universitas Paramadina, Herdi Sahrasad, dan praktisi media, Arief Gunawan.

Menurut Adhie Massardi, dengan jumlah penduduk yang sangat banyak kartu-kartu yang akan disebar pemerintah akan sulit untuk terdistribusi dengan baik. Demikian juga dalam mengawasi pembagiannya yang diperkirakan akan sulit. 

Menurutnya, sistem kartu itu akan efektif kalau dibagikan di negara yang tidak berpeduduk banyak seperti di Singapura dan Brunei Darussalam. Adhie merujuk pada sistem daftar pemilih tetap (DPT) untuk pemilu yang hanya bersumber satu kartu--e-KTP--saja dalam pengatrannya ricuh karena masalah adminsitrasi.

“Apalagi di negara yang jumlah penduduknya 200 juta lebih. Ini tak akan terdistribusi dengan benar, contohnya DPT saja enggak beres,” ujarnya.

Sependapat dengan Adhie, Herdi Sahrasad menilai dengan kondisi sumber daya manusia yang masih lemah, keberadaan Kartu Sembako Murah, Kartu PraKerja dan Kartu Indonesia Pintar yang akan diluncurkan Jokowi akan menyesatkan, tidak mendidik dan pemerintah terkesan membodohi rakyat. 

“Saya bisa pastikan kalau diteruskan kartu-kartu ini maka rakyat akan semakin bodoh dan malas, dan ekonomi akan tumbuh rendah,” ujarnya.

Sementara itu, Arief Gunawan mengatakan menyebut fenomena atau kebiasaan rezim saat ini yang gemar sekali membuat kartu-kartu sebagai Rezim Lolypop (kembang gula) atau rezim iming-iming kartu. “Maksudnya adalah rencana pembuatan kartu-kartu seperti itu sebenarnya hanya merupakan simplifikasi [penyederhanaan] masalah dari masalah yang sebenarnya sangat kompleks."

Masalah pendidikan nasional yang sedemikian kompleks, ujarnya, direduksi jadi persoalan kartu belaka. Padahal, sudah bukan rahasia bahwa orang masuk perguruan tinggi yang bermutu di negeri ini susahnya bukan main dan mahal. “Jadi, seharusnya mutu pendidikannya dulu yang diperbaiki,” ujarnya.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo, memperkenalkan program kartu sakti diantaranya Kartu Pra-Kerja. Mereka yang memiliki kartu tersebut namun belum memiliki pekerjaan maka akan diberikan dana atau honor yang ditentukan. Menurutnya, kartu tersebut akan diberikan kepada lulusan SMA, SMK, dan politeknik, yang akan masuk industri. Dengan memberikan pelatihan dan training.

Sumber : Bisnis/JIBI