Israel Tegaskan Negaranya untuk Bangsa Yahudi

Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. (Reuters)
12 Maret 2019 02:10 WIB Aprianto Cahyo Nugroho Internasional Share :

Solopos.com, TEL AVIV - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel bukan negara semua warganya, merujuk ke penduduk Arab di negara itu. Dalam komentar di Instagram, Netanyahu mengatakan bahwa semua warga negara, termasuk keturunan Arab, memiliki hak yang sama, tetapi ia merujuk pada undang-undang yang sangat kontroversial yang disahkan tahun lalu yang menyatakan Israel sebagai negara bagi warga Yahudi.

"Israel bukan negara semua warganya," tulisnya dalam menanggapi kritik dari aktor Israel, Rotem Sela, seperti dikutip The Guardian. “Menurut hukum kewarganegaraan dasar yang kami berikan, Israel adalah negara dari warga Yahudi, dan hanya itu,” lanjut Netanyahu.

"Seperti yang Anda tulis, tidak ada masalah dengan warga Arab Israel. Mereka memiliki hak yang sama seperti kita semua dan pemerintah Likud telah berinvestasi lebih banyak di sektor Arab daripada pemerintah lainnya,” ungkapnya terkait partai sayap kanan Likud.

Di saat komentar tersebut menyebabkan gejolak di Israel, Netanyahu sekali lagi berbicara tentang masalah ini pada awal pertemuan kabinet. Dia menyebut Israel sebagai negara Yahudi yang demokratis dengan hak yang sama, tetapi "bukan negara bangsa dari semua warganya, tetapi hanya dari warga Yahudi".

Netanyahu telah dituduh menjelek-jelekkan warga Arab Israel, yang mencakup sekitar 17% dari total populasi Israel, dalam upaya untuk meningkatkan jumlah pemilih dalam pemilihan umum pada tanggal 9 April mendatang.

Netanyahu terus memperingatkan bahwa lawan politiknya akan menerima dukungan dari partai-partai Arab dan mereka akan membuat pengakuan yang signifikan bagi Palestina.

Netanyahu yang sedang di bawah ancaman dakwaan korupsi menghadapi tantangan berat dari koalisi politik tengah yang dipimpin oleh mantan kepala staf militer Benny Gantz, dan mantan menteri keuangan Yair Lapid.

Posisi sentris aliansi dan mandat keamanannya –termasuk tiga mantan kepala staf militer –telah membantu membantah klaim Netanyahu bahwa para pemimpin aliansi tersebut adalah sayap kiri yang "lemah".

Partai-partai Arab tidak akan mungkin menjadi bagian dari pemerintah koalisi setelah pemilihan.

Warga Arab Israel adalah warga Palestina yang tetap tinggal di tanah mereka setelah pembentukan Israel tahun 1948 dan sebagian besar mendukung tujuan Palestina.

Netanyahu saat ini memimpin pemerintah sayap kanan tereksktrim dalam sejarah Israel dan menginginkan koalisi yang sama setelah pemilihan mendatang.