Beda Data dari Kemendagri, Bawaslu Temukan 158 WNA Masuk DPT

Gambar e/KTP yang tertulis atas nama warga negara China di media sosial. (Twitter mpuanon)
08 Maret 2019 16:30 WIB Jaffry Prabu Prakoso Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA -- Berbeda data dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menemukan 103 warga negara asing (WNA) menjadi pemilih pada Pemilu 2019, Bawaslu temukan lebih banyak. Berdasarkan penelusuran sampai 8 Maret 2019, Bawaslu mengklaim ada 158 nama WNA di Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa data tersebut tersebar di berbagai daerah. Bali memiliki warga negara asing (WNA) yang paling banyak masuk DPT.

“Provinsi Bali sebanyak 36 orang, Banten 7, Yogyakarta 10, Jakarta, Bangka Belitung, Jambi, dan Lampung 1, Jawa Barat 29, Jawa Tengah 18, Jawa Timur 37, Kalimantan Barat 2, Nusa Tenggara Barat 6 orang, Sulawesi Utara 2, Sumatera Barat 6, dan Sulawesi tengah 1 orang,” katanya di Gedung Bawaslu, Jakarta, Jumat (8/3/2019).

Afif menjelaskan bahwa 158 tersebut berdasarkan hasil pengecekan tim lapangan langsung ke rumah penduduk dari 1.680 WNA yang memiliki e-KTP.

Apakah temuan tersebut sama dengan yang data 103 WNA yang kemudian jadi 101 nama? Hal ini masih dicek lebih dalam bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian dalam negeri.

Dugaan sementara WNA bisa masuk menjadi pemilih adalah saat proses pencocokan dan penelitian (coklit). Proses itu diduga dilakukan tidak seluruhnya dengan mendatangi langsung dari rumah ke rumah sebagaimana yang diatur undang-undang.

“Kajian Bawaslu menunjukkan, dari 10 rumah yang didatangi langsung oleh pengawas Pemilu, satu sampai dua rumah saat coklit tidak didatangi oleh petugas. Hal ini mengakibatkan koreksi langsung terhadap status kewarganegaraan tidak dapat dilakukan,” jelas Afif.

Hal lain yang menjadi penyebabnya yaitu pengetahuan petugas tentang larangan WNA menjadi pemilih yang belum sepenuhnya dipahami.

“Sepanjang seseorang sudah lama tinggal di Indonesia bahkan berkeluarga, belum tentu yang bersangkutan berstatus WNI, melainkan masih berstatus WNA yang tidak mempunyai hak pilih. Petugas coklit langsung mencatatnya dalam daftar pemilih,” ucap Afif.

Sumber : Bisnis/JIBI

Kolom 15 hours ago

Cukai Plastik