Politik Asertif di Kampus

Muhammad Alif Alauddin - Istimewa
07 Maret 2019 04:00 WIB Muhammad Alif Alauddin Kolom Share :

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Selasa (5/3/2019). Esai ini karya Muhammad Alif Alauddin, mahasiswa Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret. Alamat e-mail penulis adalah malifaa@gmail.com.

Solopos.com, SOLO -- Suatu sore, beberapa hari lalu, bus Trans Jakarta koridor 1 jurusan Blok M-Kota Tua yang saya tumpangi menuju Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta, mendadak berhenti sebelum halte Gelora Bung Karno. Ada rombongan pengendara sepeda motor yang memasuki jalur busway.

Kejadian ini sering terjadi di ibu kota, tetapi yang membuat saya terkejut adalah tulisan kaus para pengendara sepeda motor tersebut yang menunjukan alumni sebuah kampus besar di Kota Depok. Kaus mereka bertuliskan deklarasi dukungan kepada salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Dua hari kemudian saya menghadiri diskusi kedaulatan ekonomi yang mendatangkan praktisi dan pakar di bidang ekonomi yang diselenggarakan di Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan.

Diskusi berlangsung lancar sampai pada pengujung acara panitia menyerahkan deretan daftar alumni kampus ternama di Jawa Barat kepada ketua tim sukses pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu.

Saat itu mungkin hanya saya peserta dari Universita Sebelas Maret. Saya heran oleh dua kejadian ini. Mengapa untuk mendeklarasikan dukungan politik harus membawa embel-embel alumni kampus? Apakah diskusi yang berujung memberikan dukungan politik menjadi tidak laku apabila tidak mencantumkan label alumni kampus? Pengalaman ini semakin meneguhkan perkataan Soe Hok Gie dalam Catatan Seorang Demonstran (1983),”Hanya ada dua pilihan, menjadi apatis atau mengikuti arus. Tetapi, aku memilih untuk jadi manusia merdeka".

Ambiguitas Mahasiswa

Andai ia masih hidup dan menjadi mahasiswa di tengah suasana politik saat ini dapat dipastikan inspirator Mahasiswa Pencinta Alam Pradjna Paramita (sekarang Mahasiswa Pencita Alam Universitas Indonesia) itu akan tersentak melihat keambiguan mahasiswa yang terjebak dalam pusaran kepentingan elite politik.

Dalam tiga bulan terakhir berlangsung sembilan deklarasi dukungan oleh mahasiswa untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di kampus-kampus besar di Pulau Jawa. Tentu mereka lantang menyatakan sikap karena mendapat contoh dari para alumni.

Ah, Jangan sampai kematian Soe Hok Gie menjadi sia-sia. Keikutsertaan mahasiswa dalam kampanye secara langsung dalam kontestasi pemilihan umum berpotensi memperkeruh kondisi. Akarnya adalah Pasal 86 UU No. 8/2012 Pasal 86 yang menyatakan institusi pendidikan merupakan tempat terlarang untuk kampanye.

Dampaknya mahasiswa mencari panggung sendiri untuk mengekspresikan pilihan politik di luar kampus, padahal masyarakat menaruh harapan di setiap pundak mahasiswa untuk menjadi mitra kritis dalam pesta akbar demokrasi tahun ini, bukan sebaliknya.

Perguruan tinggi yang setiap tahun melahirkan ribuan manusia siap berkarya, saat ini sedang terjebak dalam kritis identitas akibat ingar-bingar pemilihan umum. Hal ini menunjukan substansi eksistensi perguruan tinggi terseret oleh sisa-sisa sistem Orde Baru.

Saling memperebutkan dukungan dari mahasiswa dan alumni kampus seakan-akan mencerminkan perebutan predikat intelektual. Tim sukses dua pasang kandidat calon presiden dan calon wakil presiden membidik kampus sebagai segmen pasar segar sekaligus membangun citra baru.

Klaim Makna Intelektualitas

Semakin banyak dukungan dari civitas academica semakin besar pula klaim atas makna intelektualitas.  Luar biasa. Masyarakat kampus dipandang memiliki nilai jual yang tinggi. Mereka menyandang status kaum terdidik.

Mereka menyandang aksesibilitas yang rentan dimanfaatkan oleh agen-agen politik. Esensi pendidikan tinggi yang seharusnya mencerdaskan anak bangsa justru luntur oleh satu atau dua golongan yang membenturkan kampus dengan politik.

Tampil dengan membawa nama almamater namun isi kepala seakan-akan baru kuliah satu semester. Menonjolkan eksistensi dan melupakan esensi.  Harap maklum mahasiswa yang seharusnya sibuk dengan kegiatan akademis kini lebih asyik berpolitik praktis.

Saling menggaungkan kehebatan dan mendebat hal yang remeh, misalnya siapa yang paling bagus mengaji sampai siapa yang memiliki tubuh paling atletis. Beruntunglah Joko Widodo dan Prabowo Subianto yang memiliki juru bicara cerdas dan gratis!

Saya teringat perkataan Chusnul Mar'iyah, Presiden Direktur Center for Election and Political Party (CEPP) FISIP Universitas Indonesia, pada forum Indonesia Lawyer Club 8 Januari silam. Ia mencemaskan pemilihan umum tahun ini yang hanya berkutat pada pemilih presiden.

Pemilihan umum kali ini adalah lima pemilihan secara bersamaan. Pemilihan anggota legislatif miskin narasi. Diskusi dan media massa hanya terfokus membahas pemilihan presiden. Pada akhirnya, jika ingin berkampanye dalam pesta demokrasi ini, mulailah dengan mengampanyekan kerabat untuk datang ke tempat pemungutan sara pada 17 April mendatang.

Banyak mahasiswa perantau yang terancam tidak bisa menggunakan hak pilih di pesta demokrasi berbiaya Rp24,9 triliun. Sangat disayangkan kalau suara kaum milenial terdidik tak digunakan hanya karena jarak yang memisahkan.

Jadilah juru-juru kampanye untuk menekan angka golongsn putih. Bersikaplsh tegas dengan membangun narasi positif terhadap masyarakat dan kritis menyikapi atmosfer demokrasi sehingga tidak ada deklarasi-deklarasi lanjutan yang semakin memolarisasi perguruan tinggi. Itulah politik asertif yang harus dilakukan di kampus dan oleh kampus!