SOLOPOS.COM - Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu. (Solopos.com-Antara/Pemkot Semarang)
Solopos.com, SEMARANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, Jawa Tengah (Jateng), bakal menerapkan sanksi berupa pemotongan tambahan penghasilan pegawai (TPP) sebesar 15% bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungannya yang kedapatan membolos pada hari pertama masuk kerja seusai libur Lebaran 2024.
Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau yang karib disapa Mbak Ita, mengatakan Pemkot Semarang tidak menerapkan work from home (WFH) bagi ASN pascalibur Lebaran 1445 Hijriah.
“Sudah [10 hari] mereka libur sehingga sekarang waktunya untuk berbenah, mulai melakukan pelayanan normal kembali,” kata Ita, sapaan akrab Hevearita, saat halalbihalal dengan ASN di Balai Kota Semarang.
Diakuinya, ada beberapa ASN yang mengajukan izin tidak bisa masuk pada hari ini karena ada keadaan yang mendesak, seperti kondisi kesehatan dan ada anggota keluarga yang meninggal dunia sehingga diberikan kelonggaran.
Diakuinya, ada beberapa ASN yang mengajukan izin tidak bisa masuk pada hari ini karena ada keadaan yang mendesak, seperti kondisi kesehatan dan ada anggota keluarga yang meninggal dunia sehingga diberikan kelonggaran.
“Semalam beberapa izin ke saya, seperti Camat Ngaliyan karena kakak iparnya meninggal sehingga menyampaikan izin. Kemudian, staf ahli, Pak Agus, sedang pemulihan lantaran masih sakit. Kalau tidak izin akan ada sanksi,” katanya.
Oleh karenanya, Ita meminta laporan dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk kelurahan dan kecamatan, serta akan melakukan tinjauan untuk memastikan pelayanan berjalan baik.
“Hari ini saya minta mereka untuk bekerja, bersih-bersih dulu. Karena selama 10 hari libur pasti ada debu, kotoran-kotoran yang ada di kantor masing-masing sehingga kalau bekerja bisa lebih nyaman, dan lebih semangat,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang, Joko Hartono, menyebut jika imbauan yang disampaikan Menpan RB tentang WFH hanya untuk mengurangi kemacetan. Namun, Pemkot Semarang tidak menerapkan WFH karena arus lalu lintas di Kota Semarang tergolong lancar.
“Alhamdulillah lalu lintas lancar sehingga semua pegawai hari ini sudah kembali ke Semarang. Namun demikian kami akan lakukan pengecekan, sidak-sidak ke OPD dan tentunya kami juga sudah punya absen deteksi wajah berdasarkan lokasi. Itu nanti akan terdeteksi di sana,” katanya.
Menurut dia, hingga saat ini BKPP belum menerima laporan adanya ASN yang membolos, namun akan dipastikan, salah satunya dengan inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan. Berkaitan dengan sanksi bagi ASN yang kedapatan membolos, Joko mengaku akan ada pemotongan TPP 15 persen per hari bagi ASN yang membolos.
“Sanksi kalau nanti ketahuan kawan-kawan ASN tidak masuk pada hari ini, dia akan kena potongan TPP 15 persen. Besar sekali potongannya. Kalau gaji tetap utuh. Satu harinya potongan 15 persen, dia tidak masuk delapan hari, ya, sudah habis semua TPP-nya,” pungkasnya.