Lulusan SMK Menganggur, Kubu Prabowo-Sandi Salahkan Pendidikan Vokasi Jokowi

Presiden Joko Widodo (kiri) secara simbolis membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada siswa-siswi di SMK Negeri 3 Kupang, Kupang, NTT, Senin (8/1). KIP tersebut dibagikan kepada 1.148 siswa tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK di Kupang. - ANTARA/Kornelis Kaha
04 Maret 2019 21:00 WIB Jaffry Prabu Prakoso Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA -- Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga mengkritik program pendidikan vokasi yang menjadi unggulan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). BPN menuding sekolah vokasi yang seharusnya menciptakan lapangan kerja justru tidak ada gunanya.

Juru bicara BPN, Ledia Hanifa, mengatakan bahwa pendidikan vokasi tidak efektif dalam memangkas jumlah pengangguran di Indonesia. Alih-alih mencetak tenaga kerja ahli dan sesuai permintaan dunia industri, menurutnya lulusan pendidikan vokasi justru masih menjadi penyumbang angka pengangguran tertinggi.

“Di periode ini, pemerintah menyosialisasikan pendidikan vokasi, baik di SMA dengan SMK atau di perguruan tinggi dengan bidang vokasinya. Kita melihat bahwa yang katanya dahsyat itu, sebetulnya berapa persen yang terserap langsung di pekerjaan? Pada kenyataannya 11% dari pengangguran itu adalah lulusan SMK,” katanya di Jakarta, Senin (4/3/2019).

Ledia menjelaskan bahwa tingginya angka pengangguran lulusan SMK menjadi indikator bahwa tidak ada kesinambungan antara sekolah dan dunia kerja. Hal itu, tudingnya, terjadi lantaran pemerintah gagal menghadirkan guru-guru produktif yang memberikan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

“Secara pendidikan memang kita masih sangat rendah, dan sejumlah persoalan di SMK karena tidak tersedianya cukup guru-guru produktif yang memberikan arahan dan pendidikan agar dia langsung diterima di dunia kerja,” jelasnya.

Politikus PKS yang duduk di DPR bidang pendidikan ini mengatakan bahwa rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia bisa menjadi ancaman di masa datang. Saat negara-negara lain menghadapi bonus demografi dengan memberikan pendidikan berkualitas kepada warganya, katanya, pemerintah absen dari dunia pendidikan.

“Angkatan kerja kita hanya akan menjadi pegawai-pegawai nonformal. Dan kalau kita bicara tentang bonus demografi, kita malah justru dikhawatirkan mendapatkan bencana demografi karena kualitas pendidikan yang masih sangat minim,” ucapnya.

Sumber : Bisnis/JIBI