Penyelidikan Kematian Siyono Mandek, Busyro Muqoddas dkk Praperadilankan Polres Klaten

Tim Pembela Kemanusiaan (TPK) bersama Suratmi, istri almarhum Siyono, di Pengadilan Negeri (PN) Klaten, Kamis (28/2 - 2019), mengajukan praperadilan terhadap penanganan kasus kematian almarhum Siyono. (Solopos/Ponco Suseno)
28 Februari 2019 19:30 WIB Ponco Suseno Nasional Share :

Solopos.com, KLATEN -- Tim Pembela Kemanusiaan (TPK) sekaligus sebagai kuasa hukum almarhum Siyono yang pernah ditangkap Densus 88 Antiteror mengajukan upaya praperadilan terhadap Polres Klaten ke Pengadilan Negeri (PN) Klaten, Kamis (28/2/2019). Hal itu menyusul keputusan Polres Klaten menghentikan penyelidikan atas laporan keluarga almarhum Siyono pada 2016.

Berdasarkan pantauan Solopos.com di PN Klaten, pengajuan praperadilan itu dilakukan Ketua TPK, Trisno Raharjo, beserta sejumlah advokat dan konsultan hukum TPK dari Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (PKBH FH UMY). Mereka adalah M. Busyro Muqoddas, Trisno Raharjo, Taufiq Nugroho, Ari Sanoso, Riduan Sihombing, dan Umar Januardi.

Hadir pula, istri almarhum Siyono yang berdomisili di Pogung, Kecamatan Cawas, Klaten, yakni Suratmi; dan kakak almarhum Siyono. Permohonan praperadilan diserahkan Umar Januardi dan diterima langsung panitera PN Klaten, Sumitro.

“Polisi telah mendiamkan perkara ini. Untuk itu, patut dilakukan pengujian di PN Klaten [pengajuan praperadilan] . Kami tanya hingga empat kali ke polisi, tapi kami tak memperoleh jawaban [penyelidikan dan penyidikan pengusutan kasus Siyono dinilai tak jelas]. Kami akan terus mengawal kasus ini. Pihak keluarga juga meminta agar keadilan ditegakkan,” kata Ketua TPK, Trisno Raharjo, saat ditemui wartawan di PN Klaten, Kamis.

Sebelumnya pada 8 Maret 2016 lalu, Densus 88 Antiteros Mabes Polri menangkap Siyono, warga Pogung, Cawas, Klaten, sebagai terduga kasus terorisme. Penangkapan itu berlangsung di masjid dekat rumah Siyono. Pascapenangkapan anggota keluarga tak mengetahui kabar Siyono.

Hingga akhirnya, keluarga Siyono diminta melihat sekaligus mengurusi jenazah Siyono di RS Bhayangkara Polri pada 12 Maret 2016. Di tubuh Siyono ditemukan luka-luka dan bagian pipinya mengalami bengkak dan lebam.

Pascaautopsi, ditemukan alasan kematian dan dugaan penganiayaan selama proses pemeriksaan oleh Densus 88 Antiteror Mabes Polri. Di samping itu, pemberian uang senilai Rp100 juta ke keluarga almarhum Siyono dinilai tak memiliki maksud dan tujuan yang jelas.

“Kami sudah menerima pengajuan praperadilan itu. Maksimal, dalam waktu satu pekan ke depan biasanya sudah muncul jadwal sidang,” kata Panitera Muda Pidana PN Klaten, Joko Nur Hasan.

Terpisah, Kasubaghumas Polres Klaten, Iptu Suharto, mewakili Kapolres Klaten, AKBP Aries Andhi, mengaku sudah mendengar pengajuan praperadilan yang dilakukan Busyro Muqoddas dkk. Di tahap awal, Polres Klaten akan menunggu informasi secara resmi terlebih dahulu.

“Kami menunggu laporan resminya terlebih dahulu [dari PN Klaten]. Begitu sudah ada informasi resmi, kami baru menindaklanjutinya,” katanya.