Seabad Gerakan Kaum Tani

Gutomo Bayu Aji - Istimewa
25 Februari 2019 14:00 WIB Gutomo Bayu Aji Kolom Share :

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Kamis (21/2/2019). Esai ini karya Gutomo Bayu Aji, peneliti agrarian, budaya pedesaan, dan komunitas yang bekerja di Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Alamat e-mail penulis adalah gutomoaji@yahoo.com.

Solopos.com, SOLO -- Februari 2019 ini tepat satu abad gerakan petani terhubung dengan gagasan ke-Indonesia-an yang disemai oleh Insulinde. Pada Februari 1919 silam, petani di desa Nglungge, Tegalgondo, dan Polanharjo di wilayah Karesidenan Surakarta yang tergabung dalam Insulinde yang dipimpin Haji Misbach, mogok besar-besaran menentang peraturan kolonial yang tidak adil antara lain masalah penguasaan tanah, pajak, dan kerja wajib (Shiraishi, 1990).

Pemogokan itu menandai lahirnya gerakan petani modern pertama yang terhubung dengan gagasan keindonesiaan. Sebagaimana kaum tani yang legendaris dalam ”perang Vietnam” yang juga merupakan ”perang petani”, gerakan petani di Hindia Belanda berperan penting dalam pergerakan melawan kolonialisme, perang kemerdekaan, hingga pembangunan dan demokratisasi sekarang ini.

Cita-cita kebangsaan kaum tani terbesar, yang bergulir melalui berbagai organisasi politik modern, tidak lain adalah kemerdekaan, perasaan bebas dari penjajahan. Hal itu juga berarti terbebas dari relasi ekonomi-politik yang bersifat pendudukan, penindasan, serta eksploitasi.

Sejauh mana cita-cita terbesar kaum tani itu kini terwujud? Apa yang sudah tercapai dan apa yang mandek selama satu abad terakhir? Kolonialisme memang telah hapus dari muka bumi tetapi relasi baru yang dihadapi para petani tidak ubahnya penjajahan baru.

Sejak terbebas dari kolonialisme, gerakan keindonesiaan kaum tani diwarnai dinamika politik yang mengganjal. Orde Lama memang menjadi masa ekspresif bagi kaum tani dengan segala orientasi politik mereka. Orde Baru telah mengubur itu semua dan mengendalikan dalam instrumentasi otoritarianisme.

Pada masa ini, gerakan kebangsaan kaum tani diinstrumentasi sumber daya mereka di dalam relasi ekonomi-politik pertanian global. Patuh, menjadi kerdil (depeasantization), tercerabut dari habitus, kemiskinan kreativitas, dan krisis regenerasi antara lain merupakan masalah-masalah baru yang muncul sesudah instrumentisasi itu yang mencengkeram hingga saat ini.

Walaupun reformasi membawa gerakan petani ke era demokratis sekarang, namun relasi ekonomi-politik yang mencengkeram itu tidak berubah. Kaum tani kini berada dalam rezim pangan global yang serba-ambigu; seolah-olah mencukupi kebutuhan pangan dunia melalui rekayasa genetika dan ketahanan pangan padahal menjadikan pertanian medan eksploitasi sumber daya global. 

Gerakan Kekinian

Kebangkitan gerakan petani sekarang memang jauh lebih baik daripada pada masa Orde Baru. Protes pembebasan dari rezim pangan global dan perjuangan keadilan agraria sekarang telah merebak di berbagai daerah yang memberikan karakteristik kebangkitan cita-cita kebangsaan kaum tani masa kini.

Kebangkitan gerakan itu juga sedang diuji dalam sistem kekuasaan yang tidak seluruhnya terbebas dari oligarki, termasuk rezim ekonomi-politik pertanian dan pangan nasional sekarang. Sebagaimana diketahui, sebagian aktivis petani kini melihat partai politik sebagai kendaraan baru untuk mewujudkan cita-cita kebangsaan itu.

Sejauh mana pencapaian cita-cita itu selama dua dekade demokrasi belakangan ini? Sementara anggapan menyatakan bahwa gerakan itu ditelan oleh oligarki. Di dalam oligarki, gerakan itu seperti sedang melawan gurita rezim pertanian dan pangan global tanpa perangkat hukum kedaulatan pangan serta agraria yang memadai.

Oligarki telah mengendalikan sejumlah perangkat hukum secara sistematis sehingga tidak memungkinkan bagi sejumlah aktivis petani yang hijrah ke partai-partai politik yang notabene berada di dalam lingkaran oligarki itu melakukan berbagai perubahan secara mendasar.

Selama satu abad kaum tani telah memeras jiwa dan raga mereka untuk mewujudkan cita-cita kebangsaan. Apabila cita-cita itu masih samar, maka keadilan agraria terkecil, yaitu kebebasan di sejengkal tanah yang dipijak, sudah sangat pantas diperoleh mereka.

Fakta menunjukkan kepantasan minimal itu pun belum tercapai. Satu abad silam, ketimpangan semifeodal yang diinstrumentasi komprador dalam struktur penguasaan tanah yang timpang, yaitu golongan elite desa, kuli kenceng, kuli kendho, gundhul dan magersari, menempatkan kaum tani di lapisan bawah terbesar.

Kini, setelah satu abad lamanya, ketimpangan itu dikarakteristikkan dengan relasi kapitalistik yang diinstrumentasi oleh rezim pangan global dalam struktur penguasaan tanah yang tidak kalah timpangnya, yaitu petani kaya, petani pemilik, petani penggarap, dan buruh tani, yang menempatkan kaum tani dalam struktur yang sama.

Selama satu abad hampir tidak ada perubahan struktur penguasaan tanah yang timpang. Sebagian besar kaum tani masih hidup dalam standar subsisten terbawah dan sangat sulit memperoleh keadilan agraria di sejengkal tanah yang mereka pijak. Ramai soal penguasaan tanah oleh elite sesudah debat calon presiden yang kedua sekarang ini adalah bukti.