Susi Pudjiastuti Mengecam, Ini Kelakuan Patroli Vietnam Kawal Kapal Pencuri Ikan

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kedua kanan) didampingi Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak (kiri) meninjau lapak penjualan ikan asap dan pemindangan di kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, Trenggalek, Senin (4/2 - 2019). (Antara/Destyan Sujarwoko)
25 Februari 2019 21:00 WIB Wisnu Wage Pamungkas Internasional Share :

Solopos.com, BANDUNG — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memastikan empat kapal ikan asal Vietnam yang ditangkap di wilayah Zon Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Namun saat menggiring keempat kapal itu, kapal patroli Indonesia diganggu kapal pemerintah Vietnam.

"Keempat kapal tersebut diduga mencuri ikan menggunakan alat tangkap trawl di Landas Kontinen Laut Natuna," katanSusi Pudjiastuti saat konferensi persi di Hotel Preanger, Bandung, Senin (25/2/2019).

Susi menuturkan penangkapan sempat terganggu oleh manuver kapal pemerintah Vietnam yang mengawal kegiatan empat kapal pencuri tersebut. “Peristiwa itu terjadi pada 24 Februari 2019 sekitar 07.40 WIB saat kapal milik TNI Angkatan Laut, bernama KRI TOM-357 melakukan patroli,” katanya.

Empat kapal Vietnam itu adalah BV 525 TS, dengan muatan ikan 1 (satu) palka; BV 9487 TS, dengan muatan ikan 2 (dua) palka; BV 4923 TS, dengan muatan ikan 1 (satu) palka; dan BV 525 TS yang tanpa muatan.

Selain menangkap empat kapal pencuri, KRI TOM-357 juga berhasil mengusir dua kapal Vietnam Fisheries Resources Surveillance (VFRS) milik pemerintah Vietnam yang melakukan manuver yang membahayakan petugas TNI AL.

Saat itu, kapal VFRS bernama Kiem Ngu 2142124 dan 214263 menerobos masuk ke wilayah ZEE Indonesia dan melakukan manuver yang mengancam (hostile intent) dengan berupaya untuk menghalangi pengawalan empat kapal ikan pencuri.

Namun KRI TOM-357 berhasil menghindar dari manuver tersebut dan melanjutkan pengawalan empat kapal yang ditangkap ke Pangkalan
Utama TNI Angkatan Laut yang berada di Tanjung Pinang, Riau.

“Berdasarkan penelusuran, Vietnam Fisheries Resources Surveillance merupakan lembaga pemerintahan yang bergerak di bawah Kementerian Pertanian dan Pengembangan Daerah Tertinggal [Ministry of Agriculture and Rural Development], Vietnam,” kata Susi.

Menurutnya VFRS merupakan satuan tugas non-militer yang bertanggung jawab untuk melakukan patroli, monitoring and surveillance, menindaklanjuti pelanggaran hukum serta inspeksi kegiatan perikanan di wilayah perairan di bawah jurisdiksi Vietnam. “Biasanya, lembaga itu berkoordinasi dengan Vietnam Navy, Vietnamese Coast  Guard, dan Vietnam Border Defense Force,” katanya.

Susi menuturkan VFRS tercatat memiliki 100 kapal pada 2013 yang berfungsi untuk melakukan kontrol kegiatan perikanan dan menangkap kapal ikan asing yang masuk ke wilayah perairan Vietnam.

“Pemerintah Indonesia mengecam keras tindakan kapal milik Vietnam yang berupaya merintangi proses penangkapan empat kapal pencuri. Perbuatan ini jelas tidak dapat ditolerir dengan alasan alasan yang tertuang dalam aturan,” ujarnya.

Alasan pertama, Vietnam sebagai state party dari Convention on the International Regulations for Preventing Collision at Sea 1972 (COLREGS 1972) melanggar Rule 8 COLREGS 1972 yaitu Action to Avoid Collision.

Kedua, perbuatan memotong haluan laju KRI TOM-357 menimbulkan risiko keselamatan jiwa dari para awak kapal patroli KRI TOM-357 yang sedang melaksanakan tugasnya berdasarkan Pasal 73 UNCLOS dan Pasal 66C UU No 31/2004 jo. UU No 45/2009 tentang Perikanan.

“Ketiga, perbuatan Vietnam Fisheries Resources Surveillance Kiem Ngu 2142124 dan 214263 merupakan bentuk Obstruction of Justice [merintangi proses hukum] karena menghalangi KRI TOM-357 yang sedang melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan Pasal 73 UNCLOS dan Pasal 66C Undang-Undang Republik Indonesia Np 31/2004 jo. No 45/2009 tentang Perikanan,” papar Susi Pudjiastuti.

Sumber : Bisnis/JIBI