Pengamat: Program Kartu Populis Jokowi Strategi Pilpres 2019

Presiden Joko Widodo saat penyerahan Kartu Indonesia Pintar dan Program Keluarga Harapan di Gor Tri Dharma, Gresik, Jawa Timur, Kamis (8/3 - 2018). (Antara/Zabur Karuru)
25 Februari 2019 22:10 WIB MG Noviarizal Fernandez Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA -- Program-program populis Joko Widodo dianggap akan mengatrol tingkat keterpilihannya dalam kontestasi 2019. Program populis itu antara lain pemberian kartu-kartu bantuan sosial yang akan ditingkatkan jika Jokowi kembali menjabat sebagai presiden periode kedua.

Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI), Kahono Wibowo, mengatakan bahwa sejumlah program populis yang ditawarkan Joko Widodo dianggap menarik bagi publik. Misalnya di bidang pendidikan dengan menawarkan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) sampai kuliah.

“Ini berarti ada peningkatan dari KIP sebelumnya yaitu sampai sekolah menengah atas. Yang menarik lagi adalah tawaran program Pra Kerja Jokowi. Program ini nampaknya sebagai paket kebijakan untuk mengatasi masalah pengangguran,” ujarnya, Senin (25/2/2019).

Selain itu, lanjutnya, program Kartu Sembako Murah adalah program populis untuk menjaga daya beli masyarakat ekonomi lemah. Ketiga program tersebut mencerminkan karakter Jokowi sebagai pemimpin populis. Namun demikian program tersebut tak lepas dari strategi untuk mendulang suara dalam Pilpres 2019.

Biasanya, kata dia, program-program populis sangat disukai masyarakat sehingga program tersebut bisa berpotensi memengaruhi tingkat dukungan ke Jokowi. Sebagian pemilih yang belum memutuskan (undecided voters) dan pemilih yang masih ragu-ragu bisa berpotensi tertarik memilih pasangan Jokowi - Ma'ruf Amin.

“Dalam kontestasi politik elektoral, menjual program untuk mempersuasi pemilih adalah keniscayaan sejauh tidak menabrak undang-undang dan peraturan. Selain itu, yang perlu digarisbawahi, bahwa program yang dijanjikan harus realistis dan logis, artinya program tersebut bisa dilaksanakan,” jelasnya.

 Selain itu, lanjutnya, yang perlu diingat kandidat adalah program tersebut telah dicatat dalam memori kolektif publik yang harus dibuktikan. Karena itu jika janji tersebut tidak bisa diwujudkan maka akan mendapat sanksi sosial dari publik.

Sumber : Bisnis/JIBI