Ini Alasan Bank Jateng Dukung Digitalisasi Keuangan Daerah

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menjadi pembicara dalam seminar yang digelar bank pembangunan daerah di Solo, Jumat (22/2/2019) - Solopos/M. Ferry Setiawan
22 Februari 2019 23:30 WIB Ika Yuniati Nasional Share :

Solopos.com, SOLO - Pengundian tabungan bank pembangunan daerah (BPD) se-Indonesia, Simpanan Pembangunan Daerah (Simpeda), yang digelar di Solo menjadi momentum untuk mendorong digitalisasi keuangan pemerintah daerah.

Bank Jawa Tengah (Bank Jateng) yang menjadi tuan rumah pengundian ini terus berupaya mengoptimalkan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah. Dari sisi penerimaan, Bank Jateng mengimplementasikan layanan cash management system (CMS) di 35 pemerintah daerah (pemda), e-tax di 26 kabupaten/kota, host to host PBB di 13 kabupaten/kota, dan e-retribusi di 12 kabupaten/kota.

Sedangkan dari sisi pengeluaran, mereka mengimplementasikan aplikasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) online di seluruh pemda di Jateng. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Supriyatno, dalam sambutan seminar nasional bertema Peran dan Dukungan BPD se-Indonesia Dalam Program Optimalisasi Penerimaan Daerah di The Sunan Hotel Solo, Jumat (22/2).

Supriyatno mengatakan sejauh ini implementasi transaksi nontunai telah berhasil meningkatkan tata kelola keuangan daerah, optimalisasi penerimaan daerah, serta efisiensi dalam penggunaan uang fisik (moneter) di Jawa Tengah.

Optimalisasi digitalisasi pengelolaan keuangan merupakan langkah nyata mendorong penerimaan pajak daerah yang lebih efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, mencontohkan DKI Jakarta dan Batam yang sudah lebih dulu mengaplikasikan sistem pengelolaan keuangan tersebut. Mereka mampu menaikkan pendapatan daerah hingga 200% dibandingkan dengan cara manual.

Pemprov Jateng memang belum menghitung secara detail berapa lompatan kenaikan pendapatan daerah setelah digitalisasi pengelolaan keuangan. Sejauh ini baru beberapa daerah yang menerapkannya. Namun, dia meyakini potensinya hampir sama dengan DKI Jakarta yang mencapai lebih dari 200%.

“Di Pemprov beberapa sudah menerapkan seperti Samsat, kalau pajak air belum. Kami dorong Pemeritah kabupaten atau kota segera menerapkan,” tegas dia.