Sukarelawan Demokrasi untuk Tingkatkan Kualitas Pemilih

Suci Handayani - Istimewa
21 Februari 2019 04:00 WIB Suci Handayani Kolom Share :

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (20/2/2019). Esai ini karya Suci Handayani, anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo periode 2018-2023. Alamat e-mail penulis adalah sucihan03@gmail.com.

Solopos.com, SOLO -- Pemilihan umum (pemilu) pada 2019 merupakan pemilu kali pertama di Indonesia yang dilakukan secara serentak, yaitu memilih anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), DPRD provinsi,  DPRD kabupaten/kota sekaligus memilih presiden dan wakil presiden.

Inilah kali pertama pemilihan anggota legislatif serta pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan dalam waktu bersamaan, yaitu pada 17 April 2019. Pada pemilu sebelumnya pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif dilakukan secara terpisah.

Pemilu sebagaimana dalam UU No. 7/2017 tentang Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota DPRD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pemilu 2019 menjadi tonggak sejarah pemilu di Indonesia yang dilakukan secara bersamaan/serentak. Tantangan dalam penyelenggaraan pemilu pada tahun ini lebih berat dibandingkan pemilu sebelumnya. Tantangan  itu terdiri atas beberapa hal teknis.

Lima Jenis Surat Suara

Pertama, pemilu pada 2019 ini mengunakan lima jenis surat suara dan lima kotak surat suara  untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.  Kedua, surat suara untuk masing-masing pemilihan pemilihan berwarna berbeda.

Surat suara berwarna abu-abu untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, surat suara warna kuning untuk pemilihan anggota DPR, surat suara warna merah untuk pemilihan anggota DPD, surat suara warna biru untuk pemilihan anggota DPRD provinsi, dan surat suara warna hijau untuk pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota.

Ketiga,   surat suara berukuran  besar terutama untuk surat suara DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yaitu 51 cm x 82 cm. Surat suara DPD berukuran 58 cm x 42 cm dan surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden berukuran 22 cm x 31 cm.

Pemilu pada 2019 ini juga menghadapi tantangan berat karena bersamaan dengan era digital ketika kemudahan mengakses informasi dari berbagai media tidak semuanya berdampak positif. Kemudahan mendapatkan informasi menjadikan masyarakat rentan menerima berbagai informasi yang tidak semuanya benar.

Konten hoaks/bohong diproduksi dan disebarkan secara masif dari berbagai lini media social. Hoaks merupakan informasi yang direkayasa, baik dengan cara memutarbalikkan fakta atau mengaburkan informasi, sehingga pesan yang diterima seseorang bukan pesan yang benar.

Berdasarkan penelitian We Are Social yang bekerja sama dengan Hootsuite, dari populasi 265, 4 juta  jiwa penduduk Indonesia ada 130 juta orang yang terbilang aktif di media sosial. Penelitian UNESCO menyimpulkan empat dari 10 orang Indonesia aktif di media sosial.

Tidak Bijak

Besarnya jumlah penguna media sosial ini menjadikan  masyarakat rentan memperoleh  konten hoaks jika tidak bijak dalam menyikapi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapatkan tantangan yang berat dan diharapkan mampu menghadapi beragam tantangan tersebut demi suksesnya penyelenggaraan pemilu pada April mendatang.

Sosialisasi dan pendidikan pemilih menjadi hal penting yang harus dilakukan secara terus-menerus untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemilu. UU No. 7/2017 menyatakan pemilu pada 2019 ini diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat.

Hal  ini menunjukkan partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator penting penyelenggaraan pemilu. Tanpa partisipasi atau keterlibatan pemilih, sesungguhnya pemilu tidak memiliki makna.

Salah satu  upaya memberikan pemahaman dan meningkatkan partisipasi pemilih adalah dengan perekrutan sukarelawan demokrasi oleh KPU.  KPU Kabupaten Sukoharjo merekrut 55 orang sukarelawan demokrasi pada Januari lalu.

Sukarelawan demokrasi adalah gerakan sosial untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya tempat para sukarelawan itu ditempatkan sebagai pelopor (pionir) demokrasi bagi komunitas mereka.

Mitra KPU

Sukarelawan demokrasi menjadi mitra KPU dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis kabupaten/kota. Bentuk peran serta masyarakat ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan hak pilih mereka dalam pemilu secara optimal.

Program sukarelawan demokrasi dilatarbelakangi partisipasi pemilih yang cenderung menurun. Empat pemilu nasional terakhir dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) di berbagai daerah menunjukkan indikasi itu.

Pada pemilu nasional, misalnya, partisipasi pemilih dalam pemilu pada 1999 mencapai 92%, pemilu pada 2004 partisipasi pemilih 84%, pemilu pada 2009 partisipasi pemilih 71%, pemilu pada 2014 partisipasi pemilih 73%.

KPU mencatat banyak faktor yang menjadikan tingkat partisipasi pemilih menunjukkan tren penurunan. Faktor penyebabnya antara lain jenuh dengan frekuensi penyelenggaraan pemilu yang tinggi, ketidakpuasan atas kinerja sistem politik yang tidak memberikan perbaikan kualitas hidup, mala-administrasi penyelenggaraan pemilu, adanya paham keagamaan antidemokrasi, dan melemahnya kesadaraan masyarakat tentang pentingnya pemilu sebagai instrumen transformasi sosial, dan lain sebagainya.

Tren penurunan partisipasi pemilih menjadi salah satu tantangan yang dihadapi dalam upaya untuk menyukseskan pemilu tahun ini. Partisipasi pemilih di Kabupaten Sukoharjo dalam pemilihan bupati, pemilihan gubernur, pemilihan anggota legislatif, maupun pemilihan presiden dan wakil presiden cenderung naik turun.

Pada pemilu tahun 2004, tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan anggota legislatif tercatat 80,83%, sementara pada pemilihan presiden dan wakil presiden putaran I tercatat 78,39%, dan menurun pada pemilihan presiden wakil dan presiden putaran II menjadi 76,59%.

Pada pemilihan bupati dan wakil bupati Sukoharjo pada 2005 tingkat partisipasi masyarakat sebesar 72,68%. Pada tiga tahun berikutnya, saat pemilihan gubernur Jawa Tengah pada 2008, partisipasi pemilih di Kabupaten Sukoharjo menurun menjadi 61.80%.

Setahun berikutnya, pada 2009, tingkat partisipasi masyarakat meningkat saat pemilihan anggota DPR,DPD, DPRD, yaitu sebesar 70,60%, dan sebesar 71,60% pada pemilihan presiden dan wakil presiden. Tren naik turun terjadi pada pemilu berikutnya yaitu pada 2010 sampai 2015.

Partisipasi Menurun

Dari dua pemilu terakhir, yaitu pemilihan dan wakil presiden pada 2014 dan pemilihan bupati dan wakil bupati pada 2015 partisipasi pemilih terus menurun, yaitu menjadi  66,19%. Secara nasional target partisipasi masyarakat dalam pemilu pada 2019 ini sebesar 77,5%.

Jika dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat  Kabupaten Sukoharjo pada pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden pada 2014 yang mencapai 75,42% dan 76,82%, target nasional  bukan angka  yang mustahil dipenuhi oleh KPU Kabupaten Sukoharjo.

Untuk itulah, KPU Kabupaten Sukoharjo terus berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemiliu tahun ini. Salah satunya dengan menggandeng sukarelawan demokrasi yang berasal dari 11 basis  pemilih strategis.

Sebelas basis pemilih strategis itu yaitu basis keluarga, basis pemilih pemula, basis pemilih muda, basis pemilih perempuan, basis penyandang disabilitas, basis pemilih berkebutuhan khusus, basis kaum marginal, basis komunitas, basis keagamaan, basis warga Internet, dan basis sukarelawan demokrasi.

Pertimbangan merekrut sukarelawan demokrasi dari basis agar mereka menjadi penyuluh di masing-masing basis. Setelah dikukuhkan dan dberik bimbingan tehnis pada 22 Januari 2019, sukarelawan demokrasi Kabupaten Sukoharjo secara terus-menerus mengadakan sosialisasi urusan pemilu kepada masyarakat. Semua sukarelawan demokrasi dari berbagai basis bergerak secara serentak menyasar basis pemilih strategis di Kabupaten  Sukoharjo.

Dengan keterlibatan sukarelawan demokrasi diharapkan menumbuhkan kesadaran mayarakat terhadap pentingnya pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mendorong pemilih  mau menggunakan hak pilih dengan bijaksana serta penuh tanggung jawab, sehingga partisipasi pemilih dan kualitas pemilu pada 2019 ini lebih baik dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya.