Beda Sudirman Said Soal Pertemuan Jokowi-Freeport & Wawancara Majalah Tambang

Sudirman Said (kanan) dan Ferry Mursyidan Baldan (kiri) dalam deklarasi dukungan ke Prabowo-Sandi bersama Relawan Barisan Nusantara, Jumat (12 - 10 / 2018) di Restoran Taman Pringsewu, Dusun Banaran, Desa Sendangadi, Mlati. (Harian Jogja / Fahmi Ahmad Burhan)
21 Februari 2019 17:00 WIB Adib Muttaqin Asfar Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA -- Pernyataan mengejutkan dibuat oleh Sudirman Said, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang kini berada di kubu Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga. Dia menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan rahasia dengan Chairman Freeport McMoran Inc James "Jim Bob" Moffett di Istana pada 2015 lalu.

Dalam bedah buku Satu Dekade Nasionalisme Pertambangan karya Simon Felix Sembiring, Rabu (20/02/2019), Sudirman mengatakan pada Selasa 6 Oktober 2015 Jokowi memintanya ke Istana untuk pertemuan rahasia dengan James Moffett.

Sudirman mengaku diminta Presiden menyiapkan surat yang dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan investasi Freeport. Dalam pertemuan itu, cerita Sudirman, Moffett menyodori sebuah draf. Sudirman mengaku tidak mau mengikuti apa yang diinginkan Moffett sesuai isi draf tersebut.

Cerita Sudirman ini direspons oleh Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo. Dalam tulisan opininya, Kamis (21/2/2019), dia mempertanyakan pernyataan Sudirman itu berbeda dari pernyataan pada 2015 lalu.

Yustinus pun mengingatkan hasil wawancara Sudirman Said yang diterbitkan oleh Majalah Tambang Edisi November 2015 lalu. Menurutnya, Sudirman dalam wawancara itu mendukung penuh pertemuan Jokowi dan Moffett yang terkesan rahasia. Bahkan Sudirman saat itu membantah kesan rahasia dalam pertemuan itu.

“Presiden menjalankan tugas negara, dan itu bukan merupakan operasi rahasia. Itulah cara beliau mengurangi kegaduhan. Akan salah kalau Presiden dan Moffet membuat kesepakatan sendiri, baru kemudian mengundang saya. Presiden ketika bertemu Moffet selalu mengajak menteri teknisnya. Saya sebagai menteri teknis berkewajiban menindaklanjuti,” tulis Yustinus mengutip pernyataan Sudirman saat itu.

Yustinus pun menyebut pernyataan Sudirman Said kini telah berubah dan tak jujur. Dalam kicauan di Twitternya, Yustinus mengunggah foto halaman Majalah Tambang yang berisi wawancara dengan Sudirman.

"Silakan simak wawancara Bang @sudirmansaid di Majalah TAMBANG Nov 2015. Beliau menjelaskan detail dan lugas kenapa Presiden Jokowi bertemu Jim Moffet. Kenapa Bang Dirman tak jujur? Kenapa Anda berubah? Siapa yang berbohong?" kicaunya.

Sementara itu, Majalah Tambang melalui laman www.tambang.co.id mengunggah cuplikan wawancara dengan Sudirman Said 2015 tersebut. Di situ, Sudirman menjelaskan alasan pertemuan Presiden Jokowi dengan James Moffett. Sebagai catatan, Menteri ESDM saat ini, Ignasius Jonan, mengklarifikasi bahwa hasil pertemuan dengan James Moffett saat itu sudah tidak relevan dengan proses negosiasi divestasi saham PT Freeport Indonesia berikutnya.

Berikut kutipan wawancara yang diterbitkan ulang di www.tambang.co.id, Kamis:

Saya mendengar kabar, salah satu yang membuat Presiden memanggil Jim Moffet adalah karena Presiden terganggu dengan aksi bos Freeport yang keliling ke beberapa politisi penting.

"Ini perlu tulis dengan utuh. Sebagai Menteri ESDM, saya berkepentingan memutus mata rantai dan praktek menjadikan Freeport sebagai sasaran pemerasan politisi korup yang mengatasnamakan negara. Freeport memang sasaran empuk. Oleh karenanya langkah-langkah saya buat secara lebih rasional, transparan, dan tidak ada langkah yang saya berjalan sendiri. Ketika masuk ke hal teknis saya akan berbicara dengan tim.

Dengan Freeport, saya tidak pernah bertemu sendiri. Freeport mengatakan, ini pertama kali ditangani secara profesional. Itu ia sampaikan di hadapan Presiden, kemudian disusul dengan surat yang isinya menyampaikan terima kasih atas sikap profesional Menteri ESDM.

Ini yang disebut sebagai negara ini masih punya martabat. Berbeda kalau cara berunding dengan cara menekan, memberi aba-aba tidak akan memperpanjang lalu mengirim orang untuk memeras. Itu memalukan negara."