Perlindungan Anak di Sekolahan dari Pelecehan Seksual

Shoim Sahriyati - Istimewa
20 Februari 2019 10:30 WIB Shoim Sahriyati Kolom Share :

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (15/2/2019). Esai ini karya Shoim Sahriyati, Direktur Yayasan Kakak Solo. Alamat e-mail penulis adalah syafafif@yahoo.com.

Solopos.com, SOLO -- Pada awal 2019 ada kejadian terkait perlindungan anak, khususnya di sekolahan. Berita di Harian Solopos edisi 28 Januari 2019 berjudul Diduga Melecehkan Siswi, Guru SMP Didemo mengingatkan kita untuk lebih bersiaga terhadap perlindungan anak.

Dalam berita tersebut dijelaskan pelajar berunjuk rasa di sekolahan memprotes guru yang diduga berlaku tidak senonoh terhadap pelajar perempuan. Pada intinya mereka menuntut guru itu tidak boleh mengajar lagi di sekolahan tersebut.

Guru itu memegang dada seorang murid perempuan karena murid tersebut tidak mengerjakan tugas yang diberikan. Perbuatan itu dilakukan oleh guru di depan siswa yang lain. Ada banyak hal yang bisa menjadi pelajaran bagi siswa, guru, dan warga sekolahan lainnya dari kasus tersebut.

Pertama, bagi siswa yang bersekolah di tempat kejadian atau siswa yang bersekolah di mana pun ada beberapa hal yang perlu ditekankan dan dicermati. Tindakan berunjuk rasa (demo) yang dilakukan oleh siswa patut  untuk diapresiasi.

Tindakan itu menunjukkan kesadaran tentang ketidakadilan yang menimpa salah satu teman mereka sehingga perlu diperjuangkan atau mendapatkan pembelaan. Siswa di sekolahan tersebut mengetahui dengan jelas bahwa perbuatan guru itu bentuk kejahatan sehingga perlu mendapatkan konsekuensi atau hukuman.

Para siswa dengan penuh kesadaran berani menanggung risiko demi memperjuangakan hak teman mereka. Salah satu kemungkinan dari risiko itu adalah mendapatkan sanksi jika kepala sekolah tidak menyetujui perbuatan mereka berdemonstrasi.

Dalam UU No. 35/2014 tentang Perubahan atas UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, tindakan guru tersebut melanggar Pasal 76E. Pasal ini menyatakan setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Perbuatan memegang payudara siswa perempuan merupakan salah satu bentuk perbuatan cabul. Hal itu penting diketahui oleh semua anak yang berada di sekolahan. Bahwa tindakan cabul bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk oleh guru. Siswa yang menjadi korban tentu merasa malu, risi, atau bahkan tertekan.

Kejahatan

Kejadian seperti ini termasuk tindakan kejahatan seksual. Siswa harus memahami ini. Peristiwa seperti ini bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Siswa perlu tahu apa yang harus dilakukan ketika mereka menjadi korban atau menjadi saksi.

Kedua, bagi guru yang berbuat cabul dan bagi para guru di sekolahan. Kejadian ini bisa dijadikan pengingat bahwa yang dilakukan guru tersebut adalah sesuatu yang tidak benar. Guru memegang payudara siswa perempuan tidak boleh dibela dan tidak boleh dibenarkan.

Justru kejadian tersebut harus menjadi bahan refleksi bagi guru untuk mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika memberikan konsekuensi dari perbuatan siswa yang melanggar aturan atau tidak melakukan kewajiban.

Tindakan memberikan konsekuensi kepada siswa  yang melanggar aturan atau yang tidak melakukan kewajiban merupakan hal yang positif. Dengan catatan pemberian konsekuensi atau hukuman itu bebas dari berbagai bentuk kekerasan.

Dalam undang-undang tentang guru dan dosen ada tujuh tugas utama guru. Tujuh tugas tersebut adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.

Mendidik adalah mengajak, memotivasi, mendukung, membantu, dan menginspirasi  orang lain untuk melakukan tindakan positif yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain atau lingkungan. Mendidik lebih menitik beratkan pada kebiasaan dan keteladanan.

Memegang payudara siswa perempuan dengan alasan apa pun bertentangan dengan tugas guru sebagai pendidik. Sentuhan pada organ tubuh privat siswa hanya diperbolekan untuk sentuhan profesional dan sosial.

Sentuhan sosial sangat mungkin terjadi untuk kepentingan menolong yang mengharuskan memegang bagian privat siswa atau sentuhan profesional oleh dokter dan tenaga medis. Itu pun dilakukan dengan ditunggui orang lain/orang tua/wali siswa.

Pelajaran

Sekolah adalah lembaga pendidikan yang sifatnya formal, nonformal, dan informal. Pendiriannya dilakukan oleh negara maupun swasta dengan tujuan memberikan pengajaran, mengelola, dan mendidik para murid melalui bimbingan yang diberikan oleh para pendidik atau guru.

Dalam UU No. 35/2014 ada amanah yang harus diemban lembaga pendidikan/sekolah. Dalam Pasal 20 dinyatakan negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Berdasar pasal tersebut sekolahan seharusnya dilengkapi sistem penyelenggaraan perlindungan anak. Kasus unjuk rasa/demo yang dilakukan siswa sebenarnya menunjukkan sekolahan belum memiliki kebijakan terkait perlindungan anak.

Tindakan berunjuk rasa/berdemonstrasi menjadi pilihan siswa karena mereka tidak mengetahui ke mana harus mengadu. Mengadu itu pun belum tentu dijamin akan mendapatkan respons yang positif. Dalam banyak peristiwa pengaduan oleh anak sering kali tidak ditinjaklanjuti dengan cepat.

Untuk menjawab situasi tersebut sebenarnya setiap sekolahan harus memiliki sistem perlindungan anak. Kebijakan ini dibuat untuk melindungi semua unsur di sekolahan yan mencakup siswa, guru, kepala sekolah, karyawan nonguru, dan penjaga sekolah.

Salah satu kebijakan yang harus dirumuskan adalah aturan tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Wujudnya peraturan internan sekolahan yang dirumuskan bersama perwakilan semua unsur di sekolahan.

Peraturan yang disusun harus disosialisasikan kepada semua unsur atau warga sekolahan sehingga mereka mengetahui aturan tersebut. Yang juga perlu disiapkan adalah media apa yang harus diberdayakan jika ada seseorang  yang melanggar peraturan itu.

Dalam kebijakan perlindungan anak, sekolahan harus menyiapkan prosedur operasional standar penanganan dan manajemen kasus. Bagaimana urutan dalam penanganan kasus jika ada pengaduan, bagaimana perosedurnya, dan siapa pihak yang akan menangani.

Kalau manajemen  kasus sudah jelas dan paar siswa mengetahui ke mana dan dengan siapa harus mengadu kemungkinan demonstrasi tidak akan terjadi. Pengaduan yang masuk juga harus ditanggapi dengan respons baik dan ditindaklanjuti dengan cepat.

Kapasitas yang Memadai

Dalam penanganan kasus memerlukan kapasitas yang memadai tentang perlindungan anak. Penanganan kasus harus dengan prinsip memberikan penghargaan kepada anak dan menggunakan prinsip yang terbaik untuk anak /the best interest for child.

Prinsip ini harus ditekankan agar pengelola sekolah memiliki keperpihakan kepada siswa. Seharusnya negara memberikan pelatihan kepada pengelola sekolahan sehingga mereka memiliki kemampuan menindaklanjuti kasus jika ada pengaduan.

Hal yang perlu ditekankan dalam penanganan kasus adalah keterlibatan orang tua siswa. Dalam kasus apa pun orang tua memiliki hak untuk mengetahui informasi atau kejadian yang menimpa anak di sekolahan. Kesepakatan yang dibangun atau pemecahan permasalahan yang terjadi jika ada kasus bisa dirumuskan dalam forum bersama yang melibatkan petugas yang ditunjuk di tingkat sekolahan.

Hal terpenting dalam menyelesaikan kasus adalah pembelajaran bersama. Membuat pelaku mengetahui hal yang salah harus ditekankan sehingga pelaku jera. Memindahkan guru ke sekolahan yang lain akan membawa risiko pengulangan perbuatan di sekolahan baru kalau efek jera belum terbangun dalam diri pelaku.

Penekanan bahwa pelaku mereka salah, mengakui kesalahan, meminta maaf, dan berjanji tidak mengulangi perbuatan perlu ditekankan dengan jelas. Demonstrasi yang dilakukan siswa akan berujung panjang kalau pengelola sekolahan tidak memahmi perbuatan para siswa itu.

Ada kemungkinan justru pengelola sekolahan menyalahkan siswa dan memberikan konsekuensi. Semoga hal ini tidak terjadi. Guru harus berbesar hati memahami dan menerima ketika memang ada kesalahan lingkup sekolahan. Mari belajar dari kasus ini. Berikan hanya yang terbaik kepada anak sebagai generasi penerus bangsa.